Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo Apresiasi Atas Dukungan Warga Barru Pada Dirinya Dipanggung Politik
Kitasulsel–Makassar–Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menghadiri acara maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Kerukunan Keluarga Besar Daerah Barru (KKDB) di Auditorium Drs KH Muhyiddin Zein, Universitas Islam Makassar (UIM), Sabtu (14/10/2023). Turut hadir pula dalam acara ini Anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Tamsil Linrung dan ratusan warga Barru yang berdomisili di Kota Makassar.
Ketua KKDB Kota Makassar KH Dr Masykur mengatakan, memasuki tahun politik warga Barru sudah harus menentukan sikap terkait dengan arah dukungan di panggung politik, khususnya terhadap calon-calon legislator yang memiliki komitmen keummatan.
Secara spesifik, KH Masykur Yusuf menyebut nama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo sebagai sosok yang layak didukung di panggung politik. Menurut dia, Rudianto Lallo ini ada kedekatan dengan warga Barru yang berdomisili di Makassar.
“Walaupun bukan orang Barru, kalau ada komitmen terhadap umat, maka harus kita dukung, termasuk adinda Rudianto Lallo, kita sudah tahu kapasitasnya. Anak Rakyat tapi bisa memperbaiki rakyat,” ujar KH Dr Masykur yang disambut aplaus warga Barru yang hadir.
Ketua Harian DPP KKDB, Abdul Halim Muharram sebut Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo sebagai tokohnya orang Makassar.
“Orang Barru yang ada di Makassar, bisa menentukan pilihan kepada Ketua DPRD Makassar yang akan berkiprah ke Jakarta sebagai anggota DPR RI. Warga Barru di Makassar saya kira tidak akan salah pilih, dia (Rudianto Lallo) ini kita sudah tahu kapasitasnya,” terang Halim Muharram.
Menanggapi dukungan tersebut, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh warga Barru untuk dirinya.(*)
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login