Connect with us

Kadis Pendidikan Makassar Dampingi Wali Kota Teken MoU dengan Komisi Nasional Disabilitas Wujudkan Makassar Kota Inklusif

Published

on

Kitasulsel–Makassar--Misi menjadikan Makassar sebagai kota inklusif terus didorong Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Salah satunya menandatangani nota Kesepahaman atau Momerandum Of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Penandatanganan MoU oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama dengan Komisioner KND Dante Rigmalia di Kantor KND Gedung Cawang Kencana Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Wali Kota Danny Pomanto mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Danny Pomanto pun mengaku sangat bangga dan bahagia karena kerja sama ini merupakan inisiasi dari Komisi Nasional Disabilitas.

“Kamilah yang harus berterima kasih kepada KND karena sudah menjadi kewajiban pemerintah kota, dan ini merupakan bagian daripada perwujudan visi-misi kami,” kata Danny Pomanto.

Visi-Misi Pemkot Makassar, lanjut Danny Pomanto yaitu Percepatan Makassar Menjadi Kota Dunia yang Sombere and Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua.

“Kami punya tiga misi dan semua punya kata kunci inklusif. Artinya bahwa RPJMD Makassar sangat didominasi dengan inklusivisme,” ujarnya.

Sedangkan Menurut Abdul Rahman alias Gusdur aktivis difabel Sulawesi Selatan Dengan penandatanganan kerjasama ini kota Makassar berkomitmen dan mewujudkan dan mendukung Indonesia inklusif 2030 sesuai visi kawan-kawan Isu disabilitas
Dan sebenarnya tanpa walaupun sudah dan saya melihat Bapak Walikota Makassar sudah betul-betul komitmen mulai dari periode pertama sampai saat ini menerima seluruh masukan khususnya kelompok masyarakat difabel dan berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan pembangunannya inklusif kata Rahman yang mendampingi MoU ini.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Terima Kepala BKN, Bahas Karir ASN Kemenag dan PPPK Optimalisasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi strategis terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKN menyampaikan beberapa pembahasan, antara lain upaya mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jabatan fungsional untuk mencapai puncak karier pada jenjang fungsional utama.

Selain itu, juga membahas langkah-langkah penataan pegawai agar dapat lebih dekat dengan keluarga, khususnya bagi ASN yang telah mengabdi 5–7 tahun di lokasi penugasan.

“Saya mengajak rekan-rekan di Biro SDM, BKD Semangatnya tidak hanya semata-mata menertibkan, mendisiplinkan, bukan hanya itu tapi kita bergerak melindungi, mengembangkan, dan mengoptimalkan kinerja para ASN,” ujar Zudan.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BKN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sekaligus produktivitas ASN.

Dalam kesempatan ini, Zudan juga menjelaskan terkait optimalisasi pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru lulus. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat pusat dan daerah akan mencari solusi terbaik.

“Kita minta prinsipnya bekerja dulu Setelah itu kami dengan PPK masing-masing, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak-Bapak para Menteri, Kita cari solusinya untuk realokasi, redistribusi, dan remapping formasinya Kita lakukan itu,” jelasnya.

Menag Nasaruddin menyambut baik upaya BKN dalam penataan dan pengelolaan SDM ASN Kemenag. Menurutnya hal tersebut tentu akan berpengaruh positif terhdap kinerja ASN terutama di Kementerian Agama. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel