Kadis Pendidikan Makassar Hadiri Launching Pendidikan Penyetaraan Paket A, B, C Bagi Disabilitas Khusus OYPMK di Kompleks RSUP Dr. Tajuddin Khalir
Kitasulsel–Makassar–Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar H. Muhyiddin, S.E. didampingi Kepala UPTSPF SKB Biringkanaya, ibu Hj. Anriani, S.H. dan Tim Unit Layanan Disabilitas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar, bapak Abdul Rahman, serta dukungan tim Tutor Pamong SKB Biringkanaya, melakukan soft launching program pendidikan kesetaraan untuk komunitas disabilitas Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di RS. Tajuddin Khalid, Makassar.
Kepala Dinas Pendidikan Menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui dinas Pendidikan berkomitment untuk memberikan layanan pendidikan yang merata tanpa diskriminasi kepada semua kalangan. Dinas pendidikan akan memberikan layanan pendidikan kesetaraan yang bukan saja bermakna bagi warga belajar namun juga mudah untuk diakses, dimana warga belajar dapat mengatur proses.pembelajaran yang akan diterima.
Program pendidikan kesetaraan ini sebagai salah satu implementasi Visi Misi Walikota Makassar; 18 Revolusi Pendidikan – Semua Harus Sekolah, akan dilaksanakan secara nonformal didalam lingkungan komunitas warga belajar, dalam suasana yang nyaman dan bermakna dan akan berlanjut hingga setiap warga belajar selesai menempuh ujian pendidikan kesetaraan.
Dinas Pendidikan juga akan mengadvokasi bukan saja dalam proses pembelajaran namun juga dalam aspek pembiayaan, untuk itu akan mendorong semua pihak untuk serius dalam pelaksanaan program yang pertama kali dilaksanakan pada Komunitas ini.
Sejalan dengan arahan bapak Abdul Rahman, bahwa program ini adalah bentuk dukungan Pemerintah kota Makassar dan salah satu model praktik baik yang menjadi awal pendirian Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Kota Makassar.
Setelah soft launching program dilanjutkan dengan asesmen dasar yang dilaksanakan oleh para tutor dan pamong belajar UPTSPF SKB Biringkanaya dipandu oleh Koordinator Hariyadi Gunawan, guna mengetahui kemampuan dasar warga belajar serta untuk mengelompokkan warga belajar dalam program kesetaraan Paket A setara SD, paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login