Luwu Timur
MoU Pemkab Lutim dan Briton English Education Akan Luncurkan Program Sekolah Berbahasa Inggris dan BLK Internasional
Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) dengan Briton English Education (Authorized Exam Centre of Cambridge Assessment English) terkait Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui peluncuran Program Sekolah Berbahasa Inggris (SBI) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di Kabupaten Luwu Timur.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam dan Direktur Briton English Education, Sirajuddin Tenri, yang disaksikan langsung austrade Kedutaan Besar Australia, Sean Jenner di Ruang Pertemuan Kantor Kedutaan Besar Australia, Jakarta Selatan, Selasa (04/11/2025).
Program Sekolah Berbahasa Inggris (SBI) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Bahasa Inggris bagi guru dan siswa (literacy to numeracy) dengan standar Cambridge University, sekaligus sebagai langkah awal implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 untuk merevitalisasi Pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar yang mulai berlaku di tahun 2026/2027.
Tak hanya itu, dari segi ketenagakerjaan, MoU dengan Briton English Education juga akan meningkatkan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi BLK bertaraf Internasional.
/
Hal tersebut diterangkan langsung oleh Direktur Briton English Academy, Sirajuddin Tenri saat ditemui usai pertemuan.
“Di sektor vokasi, Pemerintah Australia khususnya politeknik yang ada di Australia juga akan mengadakan pendampingan dan bimbingan untuk BLK untuk peningkatan BLK bertaraf internasional sehingga diharapkan lulusannya nantinya dapat terserap ke dunia industri baik domestik maupun luar negeri, terkhusus beberapa negara yang membutuhkan tenaga kerja seperti Jepang dan Eropa”, Terang Sirajuddin saat wawancara.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama ini. Ia menegaskan dukungannya dalam program ini demi peningkatan sumber daya manusia Luwu Timur.
“Kami sangat berterima kasih tentunya dengan kerja sama ini. Ini merupakan bentuk dukungan terhadap Kabupaten Luwu Timur terutama masyarakat kami dalam hal peningkatan kapasitas SDM” Kata Bupati Irwan saat menyampaikan sepatah kata
“Semoga kerja sama ini bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah dipaparkan. Kami dari Pemkab Lutim pasti akan memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk mencapai hal-hal yang menjadi target perencanaan kita”, lanjutnya.
Beberapa poin penting yang akan dikerjasamakan Pemkab Lutim dan Briton English Education antara lain:
1. Pengukuhan 50 sekolah rujukan SBI,
2. Pelatihan guru-guru Bahasa Inggris dengan standar kompetensi Bahasa Inggris Internasional melalui TOT 30 guru di Melbourne, Australia, yang selanjutnya akan menjadi supervisor bagi tenaga pengajar Bahasa Inggris se Luwu Timur,
3. Sister school, pertukaran pelajar Indonesia Australia yang bertujuan agar peserta didik dapat mempelajari budaya satu sama lain,
4. Pendirian UPT Bahasa yang akan dikawal langsung National ELT Accreditation Scheme (NEAS) lembaga akreditasi Australia dan Cambridge untuk kualitas pengajaran Bahasa Inggris, dan ditunjang dengan bahasa lain seperti Bahasa Mandarin, Arab, dan Jepang,
5. Kerja sama dengan TAFE (Technical and Further Education), salah satu lembaga politeknik di Australi demi peningkatan kualitas BLK menuju taraf Internasional.
Untuk diketahui, Briton English Education adalah pusat pelatihan dan pengajaran Bahasa Inggris dibawah Cambridge University yang memberikan kualitas pendidikan bertaraf Internasional dalam rangka mendukung kemahiran berbahasa Inggris yang diakui secara global. (*)
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login