Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Paparkan Capaian ETPD pada HLM TPID dan TP2DD Sulsel

Published

7 bulan ago

3 Desember 2025

Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan capaian serta rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Pinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu, (03/12/2025). HLM ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengusung tema “Upaya Stabilitas Harga Jelang Momen HBKN Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat, terukur, dan kolaboratif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Fatmawati.

Ia menambahkan bahwa konsistensi kinerja TPID serta peningkatan digitalisasi daerah melalui TP2DD akan sangat menentukan daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Alimuddin Natsir, dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kabupaten Luwu Timur pada November 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar -0,64 persen.

Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam ras, ikan bandeng, tomat, serta beberapa komoditas hortikultura lainnya.

“Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pada periode HBKN Nataru, pemerintah daerah menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” jelas Alimuddin.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah berhasil mengimplementasikan 100 persen transaksi non-tunai untuk Pajak Daerah dan Belanja Daerah. Berbagai kanal pembayaran digital telah disediakan untuk pajak daerah, di antaranya QRIS, ATM, mobile banking, MPOS, serta e-commerce.

Lebih lanjut, Alimuddin menjelaskan bahwa TP2DD Kabupaten Luwu Timur memiliki rencana kerja berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan pemahaman pegawai, literasi digital, perluasan ETPD, serta peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Berkat upaya tersebut, TP2DD Luwu Timur berhasil meraih sejumlah penghargaan dari Bank Indonesia, di antaranya Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023,” ungkapnya.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut HLM TPID dan TP2DD Sulsel menjelang HBKN Nataru 2025 meliputi kelanjutan program urban farming, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, memastikan kelancaran distribusi, peningkatan kewaspadaan bencana, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu ongkos angkut komoditas.

Sementara untuk TP2DD, tindak lanjut yang disepakati mencakup penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, implementasi model bisnis digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, mendorong ASN sebagai duta digital melalui pemanfaatan mobile banking dan QRIS, peningkatan penggunaan KKI dan mobile banking oleh OPD, penguatan perangkat dan regulasi pendukung, serta pengaktifan TP2DD daerah dengan keterlibatan Pimpinan Cabang Bank Sulselbar.

Turut hadir mendampingi Pemkab Luwu Timur dalam kegiatan ini antara lain Plt. Kepala Bapenda Muhammad Yusri, Kepala BKAD Muhammad Said, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Chaeruddin Arfah Mustafa, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Ragusman Lukman Wahab, Staf Fungsional Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan I Dewa Made Alit, serta Fungsional Analis Kebijakan Ningsih.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

2 minggu ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.