Luwu Timur
Pelantikan DPC GAMKI Luwu Timur 2025–2028, Dorong Peran Strategis Pemuda Kristen dalam Pembangunan Daerah
Kitasulsel–Malili Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dinilai memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan karakter generasi muda serta menjadi jembatan antara aspirasi pemuda dan kebijakan publik. GAMKI tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga ruang pembentukan kepemimpinan, integritas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, Joni Patabi, saat mewakili Bupati Luwu Timur dalam acara Pelantikan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) GAMKI Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2025–2028. Kegiatan ini digelar di Wisma Golden House, Puncak Indah, Malili, Sabtu (06/12/2025).
Dalam sambutannya, Joni Patabi mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjadikan GAMKI sebagai organisasi yang inklusif, di mana setiap aspirasi didengar dan setiap ide dipertimbangkan secara bijak. Ia menilai, dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, visi dan misi GAMKI dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Saya percaya dengan komposisi pengurus yang baru ini, GAMKI akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam pembangunan daerah kita, Luwu Timur,” ujar Joni Patabi.
Sementara itu, Ketua DPC GAMKI Luwu Timur, Sulfiyanto Rantedoping Gammara, menyampaikan bahwa kepengurusan baru ini menjadi awal baru bagi organisasi dalam memperkuat peran pemuda Kristen di daerah.
“Mari kita kibarkan GAMKI di Luwu Timur. Saya dipilih untuk melayani Tuhan melalui GAMKI dan melayani teman-teman semua. Target saya di tahun 2028, pemilihan ketua baru nantinya diikuti oleh perwakilan dari seluruh kecamatan serta mempersiapkan kepemimpinan GAMKI selanjutnya,” ungkapnya.
Penasehat DPC GAMKI Luwu Timur, Pieter Kape Parrangan, turut mengingatkan pentingnya soliditas antar pengurus serta pemanfaatan era digital secara positif dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas.
“Orientasi pengurus sekarang adalah mempersatukan seluruh pemuda-pemudi Luwu Timur, khususnya pemuda gereja. Kami juga ingin menghadirkan pemuda yang berada di lingkup pemerintahan agar dapat mengambil bagian dalam setiap kegiatan GAMKI,” jelas Pieter.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPD GAMKI Sulawesi Selatan, Albert Palangda, menegaskan bahwa GAMKI merupakan rumah besar bagi seluruh pemuda gereja. Ia juga mengajak pengurus baru untuk membuka ruang dialog dan merangkul pemuda lintas iman demi memperkuat persatuan dan toleransi.
Sebanyak 22 pengurus baru DPC GAMKI Luwu Timur resmi dilantik untuk masa bakti 2025–2028. Adapun pengurus inti terdiri dari Ketua Sulfiyanto Rantedoping Gammara, Wakil Ketua Hondenluf Untung Palando, Wakil Ketua II Agnes Fiandasari, Sekretaris Kezia Inriyani Pobuti, Wakil Sekretaris Febrianto Patandungan, serta Bendahara Irma.
Acara pelantikan ini turut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, di antaranya Senfry Octavianus (Kepala Dinas Dagkop UKMP), Heriwanto Manda, Fredriech Emmanuelle, Joni Gaya, Wempy, Ignatius Rusung, AKP Eli Kendek, Efraim, dr. Feraline Rande, para pengurus DPC GAMKI Luwu Timur yang baru dilantik, serta tamu undangan lainnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran GAMKI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia muda yang berkarakter, berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Luwu Timur.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login