Kemendagri dan BNPP Berikan Bantuan Pembangunan Fasilitas MKC untuk Korban Gempa Cianjur

Published

2 tahun ago

30 Desember 2022

Kitasulsel, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan bantuan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan sanitasi air bersih untuk korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, serta kepala desa setempat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kemendagri dan BNPP yang telah sukarela memberi sumbangan untuk korban bencana gempa di Cianjur. Dirinya juga mengarahkan jajaran Kemendagri dan BNPP agar menyerahkan langsung bantuan tersebut pada Rabu (28/12/2022).

“Kami meminta agar setiap perwakilan komponen turut serta dalam pemberian bantuan di Cianjur,” kata Suhajar saat melepas Tim Pemberian Bantuan Bangunan Fisik MCK dan Dukungan Fasilitasi Sanitasi Air Bersih kepada korban bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur di Kantor Kemendagri, Rabu (28/12/2022).

Suhajar menyebutkan bantuan yang berhasil dikumpulkan dari tiap komponen Kemendagri sebanyak Rp 579.985.000. Jumlah itu berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah sebesar Rp50 juta, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rp50.058.000, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rp50 juta (di luar sumbangan sebelumnya sebesar Rp400 juta).

Kemudian Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Rp50 juta, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rp36.719.000, BNPP Rp40 juta, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Rp50 juta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp20 juta, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Rp35 juta, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp192.708.000, serta Persekutuan Umat Kristiani Kemendagri dan BNPP Rp5.500.000.

“Total sumbangan dari Kemendagri sesungguhnya telah mencapai lebih dari Rp1 miliar karena Rektor IPDN sudah menyampaikan bantuan lebih awal sebesar Rp400 juta, dan Dirjen Adwil sebesar Rp107 juta,” terangnya.

Sumbangan ini akan disalurkan untuk pembangunan dukungan sanitasi air bersih di 10 titik dengan alokasi anggaran per titik sebesar Rp50 juta. Jumlah itu terdiri dari 3 unit bertempat di musala/masjid dan 7 unit di fasilitas umum yang tersebar di 3 desa.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar penyaluran bantuan dilakukan dengan baik sesuai rencana. Mendagri, kata Suhajar, telah meminta agar Ditjen Bina Keuda dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri turun ke lapangan untuk mengontrol realisasi bantuan.

“Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan pelepasan tim tersebut dihadiri jajaran Kemendagri di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda, Kepala BPSDM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Kepala Pusat Penerangan, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

#Puspen Kemendagri#

Kabupaten Sidrap

Pj Sekda Sidrap Tegaskan Komitmen Nyata pada Uji Publik Keterbukaan Informasi

Published

3 jam ago

23 Mei 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL.COM, SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Uji publik dipimpin langsung Ketua Komisi Informasi (KI) Sulsel, Fauziah Erwin, bersama jajaran komisioner lainnya seperti Subhan Djoer dan Nurhikmah, serta melibatkan tim penilai eksternal dari kalangan akademisi, LSM, dan aktivis difabel.

Pemerintah Kabupaten Sidrap sendiri dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Andi Rahmat Saleh, didampingi jajaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pemaparannya, Andi Rahmat menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian integral dari visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah.

Ia menyebut, keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan inovatif. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui regulasi yang telah diterbitkan, penguatan kelembagaan PPID, hingga penyediaan anggaran dan sarana pendukung.

“Salah satu langkah nyata adalah dengan memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kontak pribadi Bupati,” ungkapnya.

Uji publik ini sendiri merupakan tahap lanjutan setelah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan lebih dari 200 indikator, meliputi aspek sarana prasarana, digitalisasi, kualitas dan jenis informasi, serta komitmen organisasi.

Acara juga dirangkaikan dengan virtual tour ke fasilitas pelayanan informasi publik di Dinas Kominfo Sidrap, sebagai bagian dari sesi pendalaman oleh tim penilai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai kepala dinas dan pejabat struktural Pemkab Sidrap, menandai keterlibatan lintas sektor dalam mendorong transparansi dan pelayanan publik yang prima.

Menutup sesi, Andi Rahmat menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulsel atas pelaksanaan uji publik tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti semua masukan demi peningkatan kualitas layanan informasi di Kabupaten Sidrap.