Gubernur Andi Sudirman Lantik 10 Pejabat Eselon II dan 19 Eselon III

Published

4 tahun ago

2 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar –– Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melantik 10 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Pemprov Sulsel, di Hotel Claro, Makasar, Senin (2/1/2023).

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Awal Tahun Perencanaan Pembangunan

Adapun 10 Eselon II yang dilantik, yakni H. Suherman, S.E., M.M, sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, M.Si sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM; Moh. Hasan, S.H., M.H., sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Subbidang Pembangunan.

Andi Arwin Azis, S.STP sebagai Kepala Dinas Perdagangan; Ir. H. Parenrengi, M.P., sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dr. H. Asriady Sulaiman, S.IP., M.si, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan; Amson Padolo, S.Sos., M.Si, sebagai Kepala BPBD.

Ir. H. Andi Bakti H, CES, sebagai Kepala Dinas Kehutanan; Prof. Dr. Muh. Jufri, M.Si., M.Psi., Psikolog sebagai Kepala BPSDM; Drs. Muh. Firda M.Si, sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

Selain melantik 10 pejabat Eselon II, gubernur juga melantik 19 orang Pejabat Administrator (Eselon III).
“Selamat bekerja atas amanah baru, kepada para Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) yang baru saja dilantik,” kata Andi Sudirman.

Dirinya pun mendorong, sebagai aparatur Negara, untuk meningkatkan kinerja.

“Kita harap terus bekerja ulet, dan menjaga integritas dan amanah, serta bekerja ikhlas, untuk mewujudkan visi misi mewujudkan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter,” jelasnya.

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

9 jam ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.