Terminal Daya Bakal Dipertahankan Menjadi Milik Pemkot Makassar

Published

3 tahun ago

2 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan akan mempertahankan status terminal Daya menjadi milik kota. Ini menyusul rencana pengambil alihan aset tersebut oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI, dengan begitu statusnya tersebut juga akan diturunkan menjadi tipe C.

“Iya betul kita mau turunkan tipenya semua, ini terminal Daya seperti terminal Mallengkeri, jadi tipe C,” ungkap Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro Dafris, Minggu (31/12/2022).

Terminal itu sendiri saat ini masih menunggu penyelesaian kerjasama dengan PT Kalla Inti Karsa (KIK). Setelah sepenuhnya dipegang, maka pengelolaan dispastikan segera dilakukan.

Beralihnya terminal itu menjadi tipe C otomatis akan membuat operasionalnya hanya berada di dalam kota. Dafris mengatakan telah menyiapkan skema lain untuk menggantikan kendaraan antar daerah yang masuk.

Seperti halnya terminal Mallengkeri, kawasan itu akan dwifungsi menjadi titik truk ekspedisi, sejauh ini kawasan itu memang sudah cukup sepi, laporannya kendaraan antar kota yang masuk perharinya hanya sebanyak 90 kendaraan.

Ia pesimis dengan prospek ke depannya jika hanya mengandalkan jumlah kendaraan yang masuk, apalagi ini terus menurun. Itupun sisanya banyak yang beroperasi menggunakan terminal bayangan. Regulasi, kata dia, segera digodok.
“Kita juga mau buat Perwalinya (pemusatan truk ekspedisi),” ujarnya.

Dafris juga mengatakan pengalihan ini juga akan menyelesaikan sejumlah masalah seperti banyaknya aktifitas bongkat muat dalam kota. Selama ini aktifitas bongkar muat ini hampir selalu menyisakan masalah lalu lintas, sebab truk mengambil sepertiga jalan hingga kerap kali membuat kemacetan.

Pengiptoptimalan seperti ini memang dibutuhkan apalahi jumlah truk ekspedisi dan aktifitas bongkar muat di dalam kota sangatlah banyak, jumlahnya diperkirakan mencapai 700 buah. Ditambah ada ratusan yang tak resmi. Ini akan menberikan PAD yang signifikan terhadap kota.

Lebih jauh pengelolaan aset ini memang harus tetap dipertahankan, di samping karena ini menjadi aset yang dipisahkan, cukup banyak pegawai yang menggantungkan nasib di sana. Belum lagi masalah PAD yang akan hilang jika diambil alih Provinsi dan Pusat.

“Pertanyaannya begitu, kalau diambil alih mau jadi apa semua pegawai di terminal, provinsi dan pusat ibarat orang tua, dan kota adalah anak, masa asetnya anak mau diambil alih,” ujarnya.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto telah menegaskan pengalihan aset tersebut tidak akan terjadi. Termasuk wacana pengalihan terminal Daya ke Pusat.

“Terminal Daya itu juga bersangkut paut dengan pihak ketiga,” imbuh Danny.

Ia telah berulang kali menekankan bahwa aset tersebut telah menjadi aset yang dipisahkan dengan kota, makanya tak bisa semena-mena diserahkan begitu saja ke pusat.

Ia juga menyarankan agar Provinsi maupun pusat mencari lokasi lainnya yang bisa digunakan dalam pengembangan terminal. “Ini kan bukan aset kita (pemkot) jadi tidak ada kewajiban kita untuk menyetor, cari mako lokasi di mana,” tukas Danny. (*)

NEWS

Menag Nasaruddin Umar Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Global Ekonomi Syariah

Published

18 jam ago

24 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya mengambil peran kepemimpinan global dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen pasif yang mengikuti perkembangan ekonomi Islam dari negara lain, khususnya Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berlangsung di The Tribrata Conventions Center, Minggu (24/5/2026).

Dalam pidatonya, Nasaruddin Umar menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dibandingkan negara-negara muslim lainnya di dunia. Stabilitas nasional, keberagaman budaya, serta situasi sosial yang kondusif dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah.

“Sekarang sudah waktunya kita memberikan kontribusi yang lebih produktif untuk menjadi konsumsi masyarakat dunia. Bukan lagi kita harus menanti apa-apa yang lahir dari masyarakat Timur Tengah. Indonesia adalah wilayah yang paling kondusif untuk berpikir jernih, genuine, dan tidak ada perang di sekitar kita,” tegas Menag.

Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi produsen utama pemikiran sains, teknologi, hingga sistem ekonomi syariah dunia yang modern dan inklusif.

Ia menilai perkembangan ekonomi Islam tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek simbolik, tetapi juga harus mampu menyentuh inovasi, riset, teknologi, serta penguatan sektor riil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

MES Didorong Selaras dengan Program Strategis Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga meminta pengurus baru MES agar bergerak secara taktis dengan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah kebijakan strategis Presiden RI.

Menurutnya, misi besar pemerintah saat ini seperti hilirisasi industri, penguatan ekonomi mikro, pemberdayaan UMKM, dan program pro-rakyat sangat sejalan dengan visi pengembangan ekonomi syariah nasional.

“Saya mohon kepada kita semuanya dengan dilantiknya pengurus baru MES, insya Allah paling tidak kita juga bisa memberikan kontribusi kepada Bapak Presiden kita yang selama ini banyak berbicara tentang ekonomi hilir, ekonomi mikro, hilirisasi, dan program yang pro-kerakyatan. Itu saya kira sangat paralel dengan misi-misi MES,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara MES, pemerintah, otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan.

Indonesia Dinilai Punya Modal Besar Pimpin Ekonomi Syariah Dunia

Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri merupakan organisasi nonprofit yang menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, birokrat, dan pakar ekonomi Islam dalam mempercepat pengembangan serta penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sejak berdiri, MES aktif bersinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga keuangan dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, mendorong inklusi keuangan, hingga membangun kemandirian ekonomi umat.

Menag optimistis kepengurusan baru MES yang diisi kombinasi menteri kabinet, pakar ekonomi, profesional keuangan, dan tokoh agama mampu membawa arah baru bagi pengembangan ekonomi syariah nasional.

Ia juga meyakini kolaborasi antara MES dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan melahirkan kekuatan baru dalam membangun kemandirian bangsa berbasis nilai-nilai syariah.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa melahirkan Indonesia baru di masa depan, yang sesuai dengan harapan umat dan juga sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Di mana syariah diurus, di situ ada berkah yang akan melimpah,” pungkasnya.

Dihadiri Tokoh Nasional dan Pejabat Kabinet

Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat MES tersebut turut dihadiri Ma’ruf Amin, sejumlah tokoh ekonomi syariah nasional, jajaran pengurus MES, serta para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi syariah nasional di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan industri halal dunia yang semakin kompetitif.

Pemerintah berharap ekonomi syariah Indonesia tidak hanya berkembang sebagai sektor pendukung, tetapi mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.