Dolla Mando Serahkan Bantuan Pupuk Hayati Kesejumlah Kelompok Tani

Published

2 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel—-Sidrap—Bupati Sidenreng Rappang, H. Dollah Mando didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Ibrahim, menyerahkan bantuan pupuk hayati ke sejumlah kelompok tani, Rabu (4/1/2023).

Penyerahan berlangsung di lokasi demplot (demonstration plot) pupuk hayati Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae.

Di hadapan para petani, Dollah Mando berpesan agar bantuan pupuk hayati tersebut betul-betul digunakan sesuai anjuran teknis. Untuk itu ia meminta para penyuluh membantu petani dalam penggunaannya.

“Harus digunakan sesuai anjuran teknis agar kita bisa dapatkan hasil yang maksimal,” ujar bupati berlatar belakang pertanian tersebut.

Dollah selanjutnya mengatakan, pupuk hayati menjadi alternatif atau tambahan atas kekurangan pupuk bersubsidi selama ini. Ia pun berharap agar tidak ada ketergantungan pada pupuk bersubsidi.

“Karena banyak cara lain yang bisa disiasati oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk terhadap pertanaman padinya,” pungkas Dollah.

Penyerahan tersebut dihadiri Kabid Sarana dan Prasarana, Suriyanto, Kabid Tanaman Pangan, Arif Gunawan, Kabid Penyuluhan, H. Muhammad Zainal, dan Lurah Rijang Pittu, Hairuddin.

Turut hadir Kepala Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (IP3POPT) Tiroang, perwakilan Petrokimia Kayaku, para penyuluh Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu, serta petani yang berada di lokasi Galung Aserae.

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

17 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.