Hari ke 6 Pencarian Tim Sar belum Temukan 6 ABK Yang Hilang

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Takalar--Keluarga ABK TB Muara Sejati yang masih Hilang belum mendapatkan titik terang tentang kabar dari keluarganya. Hingga saat ini Tim SAR masih terus berupaya untuk mencari korban yang hilang.

Akhmad Kakak dari Arif Riski asal Pasuruan Jawa Timur salah satu ABK yang Hilang berkomentar “Harus ada Pertangung jawaban dari kantor, capten, pencater serta hak adek saya asuransi/santunan! Terkhusus Capten TB. Muara Sejati harus diproses secara hukum.

Selain itu, Akhmad juga berharap “Tim Sar bisa menemukan dengan kondisi apapun akan tetapi dia tetap berdoa semoga Adeknya dan 5 ABK yang hilang masih dalam kondisi sehat,” kata Akhmad yang juga pelaut.

Pihak Keluarga juga sangat berharap Tim Sar tidak berhenti mencari walau pencarian ini sudah hampir 1 Minggu, semoga ada perpanjangan waktu untuk pencarian. Kami masih yakin keluarga kami ini hidup” ungkap salah satu pihak keluarga ABK TB MUARA SEJATI.

Rencana dalam waktu dekat seluruh perwakilan Keluarga ABK yang hilang akan ke Kantor Perusahaan di Jakarta untuk menegaskan dan mencari kepastian langkah apa yang diambil oleh Pihak Perusahaan.

Muslim Tarru yang juga Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Takalar mewanti wanti Pihak Perusahaan agar tidak main-main dalam menangani Insiden Kecelakaan Kapalnya ini.

“Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pengurus Perusahaan via Waatsapp yang mereka kadang balas dan kadang tidak balas, Sy sudah mewanti agar ini diseriusi karena ini 6 Nyawa bukan benda dan adek saya juga ada didalam 6 orang ini, Mereka Semua ini punya keluarga dimana keluarga ABK hilang ini mengharapkan melihat kembali keluarganya yang hilang’,” tegas Muslim Tarru.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

5 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.