Hari ke 6 Pencarian Tim Sar belum Temukan 6 ABK Yang Hilang

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Takalar--Keluarga ABK TB Muara Sejati yang masih Hilang belum mendapatkan titik terang tentang kabar dari keluarganya. Hingga saat ini Tim SAR masih terus berupaya untuk mencari korban yang hilang.

Akhmad Kakak dari Arif Riski asal Pasuruan Jawa Timur salah satu ABK yang Hilang berkomentar “Harus ada Pertangung jawaban dari kantor, capten, pencater serta hak adek saya asuransi/santunan! Terkhusus Capten TB. Muara Sejati harus diproses secara hukum.

Selain itu, Akhmad juga berharap “Tim Sar bisa menemukan dengan kondisi apapun akan tetapi dia tetap berdoa semoga Adeknya dan 5 ABK yang hilang masih dalam kondisi sehat,” kata Akhmad yang juga pelaut.

Pihak Keluarga juga sangat berharap Tim Sar tidak berhenti mencari walau pencarian ini sudah hampir 1 Minggu, semoga ada perpanjangan waktu untuk pencarian. Kami masih yakin keluarga kami ini hidup” ungkap salah satu pihak keluarga ABK TB MUARA SEJATI.

Rencana dalam waktu dekat seluruh perwakilan Keluarga ABK yang hilang akan ke Kantor Perusahaan di Jakarta untuk menegaskan dan mencari kepastian langkah apa yang diambil oleh Pihak Perusahaan.

Muslim Tarru yang juga Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Takalar mewanti wanti Pihak Perusahaan agar tidak main-main dalam menangani Insiden Kecelakaan Kapalnya ini.

“Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pengurus Perusahaan via Waatsapp yang mereka kadang balas dan kadang tidak balas, Sy sudah mewanti agar ini diseriusi karena ini 6 Nyawa bukan benda dan adek saya juga ada didalam 6 orang ini, Mereka Semua ini punya keluarga dimana keluarga ABK hilang ini mengharapkan melihat kembali keluarganya yang hilang’,” tegas Muslim Tarru.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

2 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.