Pastikan Kinerja Pegawai Lingkup Pemkot Makassar Berjalan Sesuai Tupoksi,Walikota Danny Pomanto Akan Lakukan Sidak
Kitasulsel—Makassar – Mengawali tahun 2023, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan mengawasi kinerja para pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Rencananya, Danny bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) di seluruh kantor pemerintahan.
Mulai dari kantor dinas, kantor camat hingga kantor lurah.
Sidak tersebut dimulai besok, Rabu (4/1/2023).
Kendati demikian, Danny belum mau membeberkan OPD mana yang akan didatangi lebih dulu.
“Mulai besok (sidak) saya tidak mau kasi tahu (lokasi). Mulai dari kelurahan, pasti suatu hari saya datangi,” ucap Danny Pomanto saat diwawancara di Lt 2 Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (3/1/2023).
Penilaian paling utama kata Danny menyangkut tugas, pokok, dan fungsi masing-masing OPD.
Danny juga bakal melihat langsung kebersihan dari kantor-kantor pemerintahan yg ada di Pemkot Makassar.
Kantor yang tidak memperhatikan kebersihan dan kenyamanan suasananya bakal menjadi catatan.
“Paling tidak kita sudah bilang kota ini harus bersih, baru kantornya saja rantasa (jorok) bagaimana mau kasi bersih kota,” ujarnya.
Danny menyebut, kebersihan menjadi salah satu fokusnya, sesuai dengan visi misinya yang diusung bersama Fatmawati Rusdi.
Salah satu upayanya untuk meningkatkan kebersihan kota dengan membentuk Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto).
Pakandatto beranggotakan 153 orang dibentuk dan dikukuhkan pada 2022 lalu.
Kini, Pakandatto mendapat tugas baru dari Danny Pomanto.
153 Pakandatto bakal menjadi pengawas lingkungan, mengawasi kebersihan di Kota Makassar.
Termasuk akan berkontribusi dalam penegakan hukum (gakum). (*)
Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.
“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.
Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.
“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login