Bupati Wajo Serahkan Bantuan dan Semangati Korban Kebakaran di Sabbangparu

Published

3 tahun ago

7 Januari 2023

Kitasulsel, Wajo—Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (6/1) malam.

Bantuan dari berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Wajo.

Bantuan yang diberikan berupa selimut, beras, dan paket sembako. Selain itu, Baznas Wajo juga menyerahkan bantuan rumah tinggal layak huni (rutilahu) secara simbolis kepada salah seorang korban atas nama Sanrang.

Amran pada kesempatan ini menyampaikan duka dan rasa empatinya kepada korban.

“Saya harap Bapak dan Ibu bisa ikhlas menerima cobaan dari Allah subhanahu wa ta’ala. Saya yakin, dengan keikhlasan kita, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi,” ujar Amran menyemangati warga korban kebakaran,

Ketua DPD PAN Wajo ini juga menyampaikan terima kasih ke BNPB, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, tim terpadu, Damkar, Lazismu, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik bantuan maupun memadamkan api dan evakuasi pada saat bencana terjadi.

“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Baznas Wajo atas bantuan rutilahu untuk warga kami. Tentu kami juga akan upayakan mencarikan bantuan untuk korban lainnya,” kata Ketua PMI Wajo ini.

Sementara, Ketua Baznas Wajo, Mansur, menyampaikan bahwa bantuan rutilahu diserahkan kepada Sanrang karena pada saat Baznas melakukan asesmen, hanya yang bersangkutan kategori miskin.

“Begitu juga, informasi yang kami dapat di lokasi bahwa saat ini dia sudah tidak memiliki lagi tempat tinggal,” ungkap Mansur.

Pada kesempatan ini, Amran didampingi Plt. Kepala BPBD Wajo, Karjono, Badan Pengawas Lazismu, Muh. Arif, Ketua dan jajaran Baznas Wajo, Direktur dan jajaran Lazismu Wajo, Camat Sabbangparu, Andi Muhammad Subhan, bersama pemerintah kelurahan serta rombongan lainnya.

Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sompe pada Minggu (1/1) lalu menghanguskan lima rumah milik warga. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Lima unit yang terbakar, yaitu milik Nure, Sanrang, Senni, dan Tija masing-masing rata dengan tanah serta rumah milik Indah rusak ringan.

Sebelumnya, pada Jumat siang, Amran menyerahkan bantuan kepada para pengungsi banjir di tiga titik lokasi pengungsian di Kecamatan Tempe. Tiga titik itu, yakni di Masjid Al-Wahyu, Posko Jalan Jangko, dan TPQ Masjid Al-Mu’minun. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

16 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.