Kepala BNPB Serahkan Dana Siap Pakai Rp500 Juta ke Pemprov Sulsel

Published

2 tahun ago

9 Januari 2023

KITASULSEL—-MAKASSAR — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, Senin (09/01/2023).

Usai memimpin rapat koordinasi mengantisipasi cuaca esktrem di Kantor Gubernur, Kepala BNPB menyerahkan sejumlah bantuan dana kepada pemerintah daerah di Sulsel.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendapat bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp500 juta. Dana ini digunakan untuk penanganan darurat bencana hidrometeorologi di awal tahun 2023 ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo mengatakan selain ke Pemprov Sulsel, Kepala BNPB juga menyerahkan DSP ke 19 kabupaten/kota.

Di antaranya, Makassar, Parepare, Gowa, Maros, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Bone, Takalar, Sinjai, Wajo, Barru, Pangkep, Bulukumba, Pinrang, Selayar, jeneponto, Luwu Utara dan Bantaeng.

Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan dana siap pakai untuk dukungan operasional sebesar Rp250 juta, dana bantuan logistik Rp100 juta, 1.000 Selimut dan 1.000 matras.

“Pak Kepala BNPB menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai. Ini untuk dukungan operasional selama tanggap darurat, bantuan logistik dan bantuan seperti selimut dan matras,” kata Amson.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada Kepala BNPB yang memberikan perhatian pada bencana alam yang terjadi di Sulsel selama puncak musim hujan ini.

“Kami tentu bersyukur mendapat bantuan dari BNPB. Bantuan ini akan bertambah sesuai permintaan Pemda, termasuk untuk proses rehabilitasi pasca bencana nantinya,” jelas Amson. (*)

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

17 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.