Connect with us

Camat Tallo Alamsyah Tekankan Kedisiplinan dan Ketertiban bagi Anggota BKO Satpol PP

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Camat Tallo, Alamsyah Sahabuddin S.STP, MSi didampingi Sekcam Tallo Nimbrod Sembeh dan Kasi Trantib Mustakim, menerima Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kecamatan yang baru, Selasa (17/01/2023).

Bertempat di Ruangannya Alamsyah Sahabuddin memberikan pengarahan kepada BKO Satpol PP yang baru ditempatkan di Kecamatan Tallo

Dalam arahannya Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin menekankan agar BKO Satpol PP lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bertugas serta menjaga ketertiban Kantor

“Saya berharap BKO Satpol PP Kecamatan Tallo agar dalam bertugas mengedepankan kedisiplinan dan ketertiban saya tekankan semua harus berjalan dengan prosedur dalam memberikan pelayanan ke masyarakat,” tutur Alamsyah Sahabuddin

Ditempat yang sama Kepala Bidang (Kabid) Ketertibann Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kota Makaasar Muh Ridwan sebelum melepas anggotannya, juga memberikan arahan

Dalam arahannya Muh Ridwan mengatakan Satpol PP adalah penegak Perda, dalan bertugas agar selalu menjaga nama baik kesatuan, setia dan patuh pada perintah pimpinan dimana ditempatkan

“Tugas kita adalah penegak Perda saya berharap agar selalu menjaga nama baik Satpol PP, dan setia dan patuh pada pimpinan, anda ditugaskan di kecamatan berarti pimpinan anda adalah Bapak Camat Tallo,” tutur Muh Ridwan

Sebanyak 21 BKO yang ditempatkan di Kecamatan Tallo dalam rangka penyegaran anggota Satpol PP yang bertugas di kecamatan. (*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending