DPRD Kota Makassar Evaluasi Perumda Pasar Pekan Ini

Published

3 tahun ago

17 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan melakukan pemanggilan terhadap Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar yang dijadwalkan pekan ini.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo pemanggilan tersebut hanya monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Perumda Pasar, sejauh mana kinerjanya selama ini.

“Baik soal bagaimana kinerja selama ini maupun yang akan dilakukan kedepannya,” katanya.

Dirinya menyebutkan ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Apalagi pasca menjadi perusahan daerah yang semakin baik. Terutama dalam pengelolaan pasar. Misalnya soal retribusi. “Itu kita mau lihat seperti apa supaya untuk meningkatkan PAD,” ucapnya.

Termasuk, kata dia, soal pengelolaan Pasar Butung yang kabarnya hingga kini belum diambil alih. Padahal sudah ada putusan pengadilan yang memberi kewenangan untuk mengelola.

“Tapi apa alasannya kita mau panggil dan minta penjelasannya. Mungkin minggu ini kita monev,” paparnya. (**)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

8 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.