Connect with us

Jokowi Minta Perhatikan Stok dan Harga Pangan, Danny : Stok Aman Berkat Kemandirian Masyarakat Lorong Wisata

Published

on

Kitasulsel, Bogor — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menghadiri langsung Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri 4.545 peserta dengan mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan ada empat hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian bagi seluruh kepala daerah dan instansi terkait.

Pertama, pengendalian inflasi ditengah prediksi sepertiga negara di dunia bakal mengalami resesi atau sekitar 70 negara terdampak.

Meskipun inflasi nasional masih berada pada posisi stabil yakni 5,5 persen namun, ia menyebutkan di tahun 2023 Indonesia masih bisa mengalami ujian ekonomi. Hal itu membuat Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah agar turun untuk mengecek langsung kestabilan harga barang dan jasa di lapangan.

Ke dua, kemiskinan ekstrem yang angkanya masih berada di 2 persen. Bahkan, Jokowi menyebutkan ada 14 provinsi di Indonesia memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.

Karenanya, Jokowi dengan tegas meminta kerjasama seluruh kepala daerah untuk menekan angka tersebut. Ia menargetkan angka kemiskinan ekstrem berada pada zero persen di tahun 2024 mendatang.

Ke tiga, Jokowi juga konsen terhadap kasus stunting. Ia berharap pada bonus demografi di tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia memiliki kesiapan baik dari segi produktivitas dan kreativitas. Ia meminta seluruh instansi terkait, seperti Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan untuk serius dan jangan bosan memberikan edukasi utamanya pada ibu hamil. Karena, 23 persen penyumbang angka stunting ada pada ibu hamil yang tidak terpenuhi gizinya selama mengandung.

Ke empat, Jokowi juga mengingatkan masalah investasi yang masih jadi rebutan di setiap negara. Olehnya itu, ia menegaskan untuk memperhatikan masalah administrasi tata ruang yang masih menjadi pokok permasalahan.

“Semua kepala daerah harus punya strategi dan kebijakan yang dibuat setelah benar-benar meninjau kondisi di lapangan. Di tahun 2023 ini kita harus hati-hati. Meskipun begitu, saya berterima kasih atas kerjasamanya dan kerja keras kita mulai dari pandemi Covid-19 yang berhasil kita lalui,” ucapnya.

Menanggapi arahan Presiden tersebut, Danny sapaan Ramdhan Pomanto mengungkapkan memiliki sejumlah strategi untuk tetap menstabilkan inflasi dan masalah lainnya.

Salah satunya dengan membuka pasar murah dengan memanfaatkan kontainer-kontainer yang dibangunnya sejak Covid- 19 lalu sebagai tempat gelaran pasar murah.

“Semua posko kontainer akan kami gelar jadikan tempat pasar murah. Kita juga diminta presiden untuk selalu mengecek stok pangan dan harga cabai, beras, tomat. Alhamdulillah stok kita sangat aman berkat kemandirian masyarakat kita lewat Lorong Wisata,” ungkapnya.

Kata Danny, ini salah satu langkah yang diinisiasi dan direalisasikan sejak periode pertamanya dan terus disempurnakan hingga saat ini.

Memandirikan masyarakat lewat Lorong Wisata dengan menanam berbagai macam komoditi seperti cabai, padi, tomat, bawang-bawangan menjadi salah satu hal yang menunjang perputaran dan kestabilan ekonomi di Kota Makassar.

Sementara untuk persoalan stunting sendiri, Danny mengatakan angka stunting di Kota Makassar berangsur-angsur menurun.

Data yang diterima dari Dinas Kesehatan Makassar menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 10 persen turun 1 persen menjadi 9 persen pada 2021, dan pada 2022 tinggal 5 persen.

“Kita targetkan 0 persen di tahun 2024. Saya imbau untuk memperhatikan gizi dan kesehatan anak 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Apalagi kita sudah bentuk Tim Pokja Percepatan Penurunan AKI dan AKB yang berkaitan langsung dengan stunting. Ini komitmen pemerintah dan tugas kita bersama,” tuturnya.

Ia berharap langkah-langkah strategis ini bisa menjadi suatu solusi untuk tetap memajukan perekonomian di Kota Makassar dan memandirikan masyarakat dengan melahirkan pelaku usaha atau start up baru yang memiliki produkitivitas serta kreativitas berdaya saing. (*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel