Dewan Andi Hadi Ibrahim Meminta Dinkes Makassar Wadahi Perseteruan BPJS dan Klinik Carebellum
Kitasulsel, Makassar—Kisruh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Klinik Carebellum telah dimediasi DPRD Makassar lewar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim mengatakan, pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar mewadahi perseteruan BPJS dan Klinik Carebellum. Itu, setelah dilakukan RDP mendengar keluhan pasien Klinik Carebellum.
“Kami telah mengeluarkan rekomendasi agar Dinas Kesehatan menyelesaikan masalah antara BPJS dan klinik Cerebellum Makassar,” jelas Hadi Ibrahim, Rabu (18/1).
Apalagi, klinik ini sudah sangat dipercaya warga Kota makassar, utamanya orang-orang difabel yang telah berobat di klinik tersebut,” tambahnya.
Berdasarkan informasi, perwakilan BPJS dan Klinik Carebellum kembali bertemu di Kantor Dinas Kesehatan. Kata Ustad Hadi, pihaknya hanya menunggu hasil pertemuan tersebut. Intinya BPJS harus mengembalikan kontrak kerja sama dengan Klinik Carebellum.
“Kami menunggu saja hasil rapat yang ditengahi oleh Kadinkes Makassar hari ini yang jelasnya DPRD minta kerjasama disambung kembali,” ungkapnya.(*)
Kirasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Sidrap secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kamis (27/3/2025).
Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK RI Sulsel, Makassar.
Penyerahan ini turut disaksikan Gubernur Sulawesi Selatan, H. Andi Sudirman Sulaiman, yang juga menyerahkan LKPD Unaudited Pemprov Sulsel ke BPK.
Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, serta sejumlah pejabat Pemkab Sidrap terkait.
Bupati Syaharuddin menegaskan, penyampaian LKPD ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sidrap dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada akhir Maret tahun berikutnya.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Setelah diserahkan, BPK akan melakukan audit dan memberikan opini atas laporan tersebut. (*)
-
Politics6 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
9 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
10 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login