Connect with us

Wali Kota Danny Dukung Pertamina Ajak Masyarakat Ikuti Program Subsidi Tepat untuk BBM

Published

on

Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung upaya PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terkait program Pelaksanaan Subsidi Tepat di Provinsi Sulsel.

Khususnya, kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto terhadap BBM Solar Subsidi.

“Saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Makassar terkhusus dengan pengguna bahan bakar solar untuk mendaftar agar mendapatkan QR Code,” kata Danny di sela-sela menerima Audiensi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di kediamannya, Selasa, (24/01/2023).

Hal itu, jelas dia, agar subsidi terhadap bahan bakar ini tepat sasaran. Sekaligus masyarakat yang berhak akan mendapatkan jaminan kepastian mendapatkannya.

Ia berharap dengan adanya program itu, maka negara menjadi kuat lewat subsidi yang tepat sasaran.

Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Iqbal Hidayatulloh mengatakan program itu sudah dilakukan di 71 kota di Indonesia. Dan rencana melanjutkan sosialisasi program itu di Makassar.

“Sekitar Februari-Maret kita menerapkan pembelian solar subsidi menggunakan QR Code. Jadi harapannya bagi masyarakat yang berhak menerima solar subsidi bisa mendaftar melalui website; subsidi tepat.mypertamina.id,” kata Iqbal.

Pihaknya juga menuturkan jika ada masyarakat yang tidak bisa mengakses internet atau mengalami kesulitan maka dapat langsung mendaftar di SPBU.

Nantinya, ketika ada verifikasi dari pusat maka dikeluarkanlah QR Code sebagai alat bukti bahwa masyarakat itu berhak mendapatkan solar subsidi.

“Jadi yang berhak itu langsung dilayani pembelian solarnya, ditunjukkan QR Code-nya sehingga penyalurannya tepat sasaran,” ucapnya.

Upaya kerja sama lainnya, kata dia, ialah Pemkot Makassar mengarahkannya agar memanfaatkan lorong wisata sebagai sarana sosialisasi.

Apalagi inflasi terhadap bahan bakar sejauh ini mempengaruhi.

“Pertamina bisa aktivasi apa di sana begitu, dengan adanya program ini maka subsidi tepat sasaran lalu inflasi terkontrol dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.(Humas Kominfo Makassar)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel