Danny Optimis Pemkot Makassar Raih Penghargaan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan
Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dapat meraih penghargaan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan 2022.
Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan hal itu berdasarkan program Perlindungan Jaminan bagi Pekerja Rentan Terdekat (PARAIKATTE) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar yang mencakupi perlindungan terhadap tenaga kerja; jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Olehnya, dirinya menilai perlindungan terhadap tenaga kerja oleh timnya sejauh ini sudah berjalan dengan maksimal.
“Ini sebuah penghargaan di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan komitmen dan progres yang sudah on going; saat ini berjalan. Termasuk program Paraikatte Disnaker yang kita terangkan. Komitmen ini sudah ada pada visi-misi dan program strategis kami,” kata Danny usai menjalani sesi Wawancara Paritrana Award atau Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2022 Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Sulsel di Hotel Mercure, Kamis, (26/01/2023).
Ia katakan inovasi dan terobosan memberikan pengaruh besar dalam pencapaian nanti.
Ditambah lagi, ada pula tercantum dalam RPJMD, termasuk memiliki beberapa aturan yang makin memperkuat perlindungan tenaga kerja.
“Kita juga sudah punya tiga aturan dan satu aturan yang sementara berjalan. Pula MoU yang begitu dinamis sehingga itu salah satu komitmen saya. Saya juga orang biasa jadi saya tahu jaminan sosial itu penting bagi masyarakat dan diharapkan masyarakat,” ungkapnya.
Perihal penghargaan, dirinya sendiri mengaku kinerja yang akan menunjukkan itu.
“Kalau penghargaan itu sendiri soal ketujuh, soal pertama itu bagaimana kita bisa share sama-sama dan menyampaikan kebaikan yang kita lakukan. Kalau dapat penghargaan, alhamdulillah. Biasanya sih dapat,” ucapnya.
Program PARAIKATTE digagas oleh BP Jamsostek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar.
Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, para tenaga kerja dari orang terdekat akan lebih terjamin dalam hal kualitas hidupnya sehingga para tenaga kerja dapat merasa aman selama menjalankan aktivitas kerjanya.
Paritrana Award diketahui telah dilaksanakan sejak 2017 dan merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login