Kendalikan Inflasi, Ratusan Kontainer Makassar Recover Bakal Jadi Lokasi Pasar Murah
Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan ratusan Kontainer Makassar Recover sebagai lokasi pasar murah.
Hal itu dilakukan untuk mengendalikan dan menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Makassar.
Dirinya mencatat, ada sekira 140-an unit kontainer yang dapat dimanfaatkan masing-masing lurah. Kondisi itu sangat efektif untuk menekan inflasi Kota Makassar.
“Jelas sekali bahwa kita menjadikan kontainer sebagai pusat pasar murah 24 jam yang bertahap. Saya bikin dulu aturannya, SOP-nya, agar jelas bagaimana aturannya,” kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2023 di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota, Kamis, (26/01/2023).
Ia katakan perlunya pengaturan lebih lanjut seperti barang yang jangan sampai melewati batas dan konsep pasar murahnya bagaimana.
“Seperti telur jangan sampai busuk di situ, daging misalnya, itu kan mesti diatur di mana cold storage-nya. Jadi mesti diatur termasuk siapa saja yang menerima. Yang jelas kita fight dulu bagaimana menurunkan inflasi kota Makassar dalam kisaran 3 persen,” ucapnya.
Paling tidak, pihaknya juga berkoordinasi perihal data kebutuhan masyarakat yang mengalami kenaikan harga yang bersumber dari BI dan BPS.
Sementara untuk suplai barang, jika ada dari Bulog maka lewat Bulog. Kalau tidak akan kerja sama antar daerah. Sebagaimana kerja sama dengan Sidrap untuk kebutuhan telur.
Sedangkan untuk pengangkutan pihaknya sudah punya sarana seperti mobil inflasi sekitar 10 unit yang akan menjemput dan mendistribusikan barang.
Untuk mekanisme teknisnya, tim dari kecamatan atau kelurahan dalam hal ini camat dan lurah yang mengaturnya lebih lanjut.
Pasalnya dirinya sangsi, jangan sampai sembarangan orang yang menerima. Sehingga orang yang mendapat subsidi dari pasar itu merupakan mereka yang berhak menerimanya.
Tercatat, saat ini inflasi Makassar mencapai 5,81 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 4,47 persen. Olehnya ekonomi Makassar perlu recovery.
Apalagi kata Danny, sebelumnya Makassar pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8,7 persen dan inflasi 2,5 persen.
Ia berharap langkah paling nyata ini dapat mempengaruhi angka inflasi di Makassar.
Di sisi lain, orang nomor satu di Makassar ini sudah melaunching branding Makassar Kota Makan Enak.“Saya berharap ini menjadi sirkulasi ekonomi yang kuat dengan branding baru ini,” harapnya.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login