Kendalikan Inflasi, Ratusan Kontainer Makassar Recover Bakal Jadi Lokasi Pasar Murah

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan ratusan Kontainer Makassar Recover sebagai lokasi pasar murah.
Hal itu dilakukan untuk mengendalikan dan menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Makassar.

Dirinya mencatat, ada sekira 140-an unit kontainer yang dapat dimanfaatkan masing-masing lurah. Kondisi itu sangat efektif untuk menekan inflasi Kota Makassar.
“Jelas sekali bahwa kita menjadikan kontainer sebagai pusat pasar murah 24 jam yang bertahap. Saya bikin dulu aturannya, SOP-nya, agar jelas bagaimana aturannya,” kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2023 di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota, Kamis, (26/01/2023).

Ia katakan perlunya pengaturan lebih lanjut seperti barang yang jangan sampai melewati batas dan konsep pasar murahnya bagaimana.
“Seperti telur jangan sampai busuk di situ, daging misalnya, itu kan mesti diatur di mana cold storage-nya. Jadi mesti diatur termasuk siapa saja yang menerima. Yang jelas kita fight dulu bagaimana menurunkan inflasi kota Makassar dalam kisaran 3 persen,” ucapnya.
Paling tidak, pihaknya juga berkoordinasi perihal data kebutuhan masyarakat yang mengalami kenaikan harga yang bersumber dari BI dan BPS.
Sementara untuk suplai barang, jika ada dari Bulog maka lewat Bulog. Kalau tidak akan kerja sama antar daerah. Sebagaimana kerja sama dengan Sidrap untuk kebutuhan telur.
Sedangkan untuk pengangkutan pihaknya sudah punya sarana seperti mobil inflasi sekitar 10 unit yang akan menjemput dan mendistribusikan barang.
Untuk mekanisme teknisnya, tim dari kecamatan atau kelurahan dalam hal ini camat dan lurah yang mengaturnya lebih lanjut.
Pasalnya dirinya sangsi, jangan sampai sembarangan orang yang menerima. Sehingga orang yang mendapat subsidi dari pasar itu merupakan mereka yang berhak menerimanya.
Tercatat, saat ini inflasi Makassar mencapai 5,81 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 4,47 persen. Olehnya ekonomi Makassar perlu recovery.
Apalagi kata Danny, sebelumnya Makassar pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8,7 persen dan inflasi 2,5 persen.
Ia berharap langkah paling nyata ini dapat mempengaruhi angka inflasi di Makassar.
Di sisi lain, orang nomor satu di Makassar ini sudah melaunching branding Makassar Kota Makan Enak.“Saya berharap ini menjadi sirkulasi ekonomi yang kuat dengan branding baru ini,” harapnya.

Kabupaten Sidrap
Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login