Perumda Tirtanadi Apresiasi Rangkaian HPN 2023 SMSI
KITASULSEL—-MEDAN – Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara melakukan kunjungan ke PDAM Tirtanadi, Rabu (25/1).
Audiensi disambut langsung oleh Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirtanadi, Humarkar Ritonga. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Panitia HPN 2023 SMSI Sumut, Erris J. Napitupulu.
Erris menyebut, Sumatera Utara sebagai tuan rumah HPN 2023 SMSI mengambil tema Ekspedisi Kaldera Toba, di mana agenda tersebut merupakan kegiatan utama pada event tahun ini.
“Selain itu kita juga akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional yang akan dihadiri pemilik media online dari seluruh Indonesia. Sekaligus pelantikan Pengurus SMSI Sumut periode 2022-2027,” ujar Erris.
Di hadapan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirtanadi, Humarkar Ritonga, Erris juga memaparkan progres pelaksanaan HPN 2023 SMSI. Di antaranya persiapan titik kunjungan wisata di Kabupaten Tapanuli Utara, Samosir, Pematang Siantar dan Serdang Bedagai.
“Sekira 200 perwakilan pemilik media akan kita bawa mengitari potensi wisata dalam Ekspedisi Geopark Kaldera Toba. Ini untuk mempertahankan Kaldera Toba agar tetap tercatat sebagai kekayaan alam dunia oleh UNESCO,” tegasnya.
Sehingga kata Erris, kegiatan ini dengan harapan dapat menarik perhatian internasional terhadap potensi alam yang dimiliki Sumatera Utara. “Dunia akan melihat betapa luar biasanya kekayaan alam kita (Sumut). Negara luar akan melihat, kita tidak hanya punya Bali, Lombok dan potensi-potensi daerah lain. Terutama Danau Toba, pemerintah telah mencanangkan sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas,” ungkapnya lagi.
Erris J. Napitupulu yang juga sebagai Ketua Terpilih SMSI Sumut, dalam pertemuan itu juga didampingi Bendahara Panitia HPN 2023 SMSI Agus S. Lubis, serta anggota panitia lainnya, yakni, Agus Utama, Irwan Manalu dan Waliyono Simarmata.
Disebutkan juga, dalam rangkaian kegiatan HPN 2023 SMSI Sumut, akan dilaksanakan juga pemberian anugerah berupa penghargaan kepada sejumlah pimpinan daerah, termasuk bagi perusahaan umum daerah yang ada di Sumatera Utara.
Dirut PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi yang diwakili Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM (Perumda) Tirtanadi, Humarkar Ritonga, turut mengapresiasi agenda HPN 2023 SMSI Sumut. Dirinya menyambut baik Ekspedisi Geopark Kaldera Toba, sekaligus memberi dukungan atas penyelenggaraan event tersebut.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Sehingga, kami akan segera melaporkannya kepada Pak Dirut, sebagai bentuk dukungan penuh. Semoga kegiatan nantinya berjalan lancar dan sukses,” ujar Humarkar Ritonga.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login