Resmi Capreskan Anies, Relawan Anies: Demokrat dan AHY Tempatkan Kepentingan Negara Diatas Segalanya
Kitasulsel, Jakarta—Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akhirnya secara resmi mengumumkan dukungan pihaknya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia pun mengajak calon mitra koalisinya untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, Kamis (26/01/2023).
Pernyataan resmi Partai Demokrat ini tentu saja disambut gegap gempita relawan Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan Bakal Calon Wakil Presiden kepada Anies Baswedan meskipun tentu saja tetap berharap AHY yang pada akhirnya dipilih Anies.
Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) melihat bahwa keputusan Partai Demokrat dan tentu saja Ketum AHY ini adalah bentuk konfirmasi bahwa Partai Demokrat dan Ketum AHY menempatkan kepentingan bangsa dan negara jauh lebih tinggi dibanding kepentingan kelompok Partai Demokrat dan jauh diatas kepentingan pribadi AHY.
Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) akan membalas sikap kenegarawanan Partai Demokrat dan Ketum AHY ini dengan dukungan penuh kepada Partai Demokrat dan tentu saja Partai Nasdem dan akan menyusul PKS nantinya dalam Pileg 2024 kelak.
Sikap Partai Demokrat dan Ketum AHY ini memudahkan strategi tim Anies Baswedan dalam memenangkan Pilpres 2024.
Penetapan Bakal Cawapres yang tidak buru-buru bisa membuat bakal calon lawan Anies di Pilpres 2024 tidak akan mudah menebak kekuatan pasti Anies Rasyid Baswedan karena bakal calon wakil presidennya belum ditetapkan dan belum bisa ditebak kekuatannya.
Langkah Partai Demokrat dan Ketum AHY menetapkan secara resmi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden akan memudahkan Partai Demokrat memperoleh caleg-caleg terbaik yang meyakini bahwa Anies Baswedan akan memberikan efek ekor jas kepada para bacaleg ini.
Relawan-relawan Anies Baswedan yang berniat menjadi caleg pun tak lagi ragu untuk bergabung dengan partai Demokrat seperti sebelumnya banyak relawan Anies yang bergabung dan siap menjadi bacaleg Partai Nasdem.
Saat ini ada sudah ada 215 simpul relawan Anies yang siap bergerak memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 dan memilih caleg dari partai pengusung Anies Baswedan.
KoReAn sendiri adalah wadah afiliasi bagi simpul-simpul relawan tersebut agar lebih mudah berkoordinasi dan membangun strategi di lapangan (KoReAn)
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login