Hadiri Ujian Promosi Doktor Letjen TNI (Purn) Agus Surya Bakti, Wali Kota Makassar: Disertasi yang Spesifik
Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menghadiri Ujian Promosi Doktor, Letnan Jendral (Letjen) TNI (Purn) Agus Surya Bakti, di Aula Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat (27/1/2023).
Kehadiran Danny untuk menyaksikan langsung penjelasan disertasi yang dipertahankan dengan judul “Celah Struktur Dalam Jaringan Komunikasi ISIS di Indonesia”.
Disertasi ini membahas perbedaan pola teroris saat beraksi di setiap kota khususnya di Poso, Jakarta dan Surabaya.
Mulai dari pola komunikasi, jaringan serta pesan-pesan yang disampaikan antar teroris hingga pola rekrutmen anggota baru.
Tak hanya itu, ia juga menyebutkan banyak faktor penyebab ISIS melakukan pengeboman, salah satunya penjabaran yang salah tentang jihad dan soal radikalisme merupakan bagian terakhir dari pemikiran pelaku terorisme.
Pada kesempatan yang sama juga, Danny memberikan selamat secara langsung kepada Agus Surya Bakti.
Ia mengatakan disertasi yang diangkatnya sangat banyak hal yang bermanfaat. Salah satunya informasi umum hingga khusus terkait terorisme yang telah memakan banyak korban sebelumnya.
“Selamat atas promosi Doktor yang jenderal raih. Tak gampang sampai di titik ini, apalagi judul disertasinya sangat spesifik tentang celah-celah yang bisa digunakan teroris,” ucapnya.
Ia juga berharap ilmu dan hasil pemikirannya dapat bermanfaat dalam mencegah tumbuhnya rekrutmen baru jaringan teroris.
“Saya mendengar ada enam upaya yang disebutkan pak Jenderal dalam disertasinya ini untuk bisa mencegah tumbuhnya jaringan ISIS ke depan. Ini bisa kita terapkan juga di Makassar sebagai langkah antisipasi,” pungkasnya.
Diketahui, Letjen TNI (Purn) Agus Surya Bakti melalui disertasinya berhasil meraih nilai sangat memuaskan. Ia resmi menyandang gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Komunikasi Unhas. Ujian promosi doktor ini menghadirkan penguji eksternal Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Kitasulsel–JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan akan menyelesaikan polemik rebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan permasalahan tersebut telah diambil alih oleh Presiden dan dipastikan akan diselesaikan secepatnya.
“Maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan,” kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin (16/6).
Menurut Hasan polemik batas wilayah itu seharusnya tak sukar untuk diselesaikan Prabowo selaku kepala pemerintahan. Dia pun yakin permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin.
Ia menyebut permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode dialog dengan pihak terkait.
Hasan memastikan Prabowo akan mempertimbangkan aspirasi hingga proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini.
Ia pun menyatakan Prabowo tak tertutup kemungkinan untuk menggelar diskusi dengan Gubernur Sumut dan Aceh.
“Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu,” ujarnya.
Isu sengketa kepemilikan empat pulau belakangan mencuat dan menuai polemik. Kepemilikan keempat pulau itu menuai konflik perebutan antara Aceh dengan Sumatera Utara.
Empat pulau itu ialah Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.
Menyikapi polemik tersebut, Kemendagri bakal mengkaji ulang status kepemilikan empat pulau.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kajian ulang itu akan dipimpin Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa (17/6) mendatang.
“Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025,” ujar Bima, Jumat (13/6).
Pemprov Aceh hingga segenap elemen masyarakat dan perwakilan di legislatif Serambi Makkah itu pun memprotesnya.
Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir mengatakan Pemprov Aceh mengingatkan Kemendagri untuk mematuhi kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut terkait status 4 pulau yang dinyatakan sah milik Aceh.
“Kesepakatan tahun 1992 menjadi acuan dalam penegasan batas laut sekaligus kepemilikan 4 pulau tersebut,” sebut Syakir. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login