Mendagri Tito Puji Program Wali Kota Danny Kendalikan Laju Inflasi

Published

3 tahun ago

27 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian memberi pengarahan langsung kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (27/01/2023).

Ada empat penekanan yang disampaikan langsung yakni masalah inflasi, menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja daerah dan stunting.

Ia mengatakan meskipun inflasi di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan, berada di angka 5,77 persen namun angka tersebut masih relatif aman.

Kota Makassar sendiri berada di angka 5,81 persen. Meskipun demikian, Makassar dinilai berhasil mengendalikan inflasinya.

“Angka 5 itu masih relatif aman. Walaupun tetap harus berhati-hati dan tetap harus dikendalikan. Dipantau, terjun langsung ke lapangan seperti arahan Presiden Joko Widodo,” ucapnya.

Usai pengarahan, ia memberi apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atas kerja kerasnya menekan laju inflasi dengan berbagai program yang diinisiasinya. Khususnya pada sektor energi dan pangan.

Sementara, Danny Pomanto sapaan Ramdhan Pomanto yang juga hadir langsung mendengar pengarahan Mendagri RI, mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin menekan angka inflasi di Makassar.

Ada beberapa hal yang ia lakukan seperti dari sektor energi ia menggaungkan program Ojol Day yang diterapkan di semua pegawai ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa.

Program ini nyatanya mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) 100 ribu liter pada hari tersebut

Tak hanya itu, Danny juga memiliki program Lorong Wisata yang menciptakan kemandirian masyarakat lorong.

“Ada banyak item pangan di dalam Lorong Wisata ada cabai, bawang merah, padi, bibit lobster, sayur hidroponik yang mencukupi kebutuhan masyarakat Makassar. Jadi kita deflasi pada sektor pangan,” ujar Danny.

Bahkan untuk mengendalikan kestabilan harga di pasaran, ia menyusun surat edaran untuk memulai pasar murah pada ratusan kontainer Makassar Recover. Rencananya, akan diadakan 1-3 kali seminggu.

“Lagi susun surat edarannya secepatnya kita akan gelar. Saya dengar pernyataannya juga pak Gub tadi akan subsidi transportasi udara karena memang inflasi kita paling banyak disumbang oleh sektor energi dan tranportasi. Kita memang harus kerjasama, karena inflasi di Sulsel bukan hanya Makassar saja. Ini berita baik,” jelasnya.

Danny juga menyebutkan bahwa Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar rutin turun untuk meninjau harga di pasar-pasar.

“Jadi ada namanya garda pengendali inflasi dari Disdag Makassar. Ini tugasnya pantau harga pasar di lapangan langsung dan gelar pasar murah. Inilah upaya-upaya kami untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya. (*)

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

5 jam ago

10 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.