Connect with us

Mendagri Tito Puji Program Wali Kota Danny Kendalikan Laju Inflasi

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian memberi pengarahan langsung kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (27/01/2023).

Ada empat penekanan yang disampaikan langsung yakni masalah inflasi, menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja daerah dan stunting.

Ia mengatakan meskipun inflasi di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan, berada di angka 5,77 persen namun angka tersebut masih relatif aman.

Kota Makassar sendiri berada di angka 5,81 persen. Meskipun demikian, Makassar dinilai berhasil mengendalikan inflasinya.

“Angka 5 itu masih relatif aman. Walaupun tetap harus berhati-hati dan tetap harus dikendalikan. Dipantau, terjun langsung ke lapangan seperti arahan Presiden Joko Widodo,” ucapnya.

Usai pengarahan, ia memberi apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atas kerja kerasnya menekan laju inflasi dengan berbagai program yang diinisiasinya. Khususnya pada sektor energi dan pangan.

Sementara, Danny Pomanto sapaan Ramdhan Pomanto yang juga hadir langsung mendengar pengarahan Mendagri RI, mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin menekan angka inflasi di Makassar.

Ada beberapa hal yang ia lakukan seperti dari sektor energi ia menggaungkan program Ojol Day yang diterapkan di semua pegawai ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa.

Program ini nyatanya mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) 100 ribu liter pada hari tersebut

Tak hanya itu, Danny juga memiliki program Lorong Wisata yang menciptakan kemandirian masyarakat lorong.

“Ada banyak item pangan di dalam Lorong Wisata ada cabai, bawang merah, padi, bibit lobster, sayur hidroponik yang mencukupi kebutuhan masyarakat Makassar. Jadi kita deflasi pada sektor pangan,” ujar Danny.

Bahkan untuk mengendalikan kestabilan harga di pasaran, ia menyusun surat edaran untuk memulai pasar murah pada ratusan kontainer Makassar Recover. Rencananya, akan diadakan 1-3 kali seminggu.

“Lagi susun surat edarannya secepatnya kita akan gelar. Saya dengar pernyataannya juga pak Gub tadi akan subsidi transportasi udara karena memang inflasi kita paling banyak disumbang oleh sektor energi dan tranportasi. Kita memang harus kerjasama, karena inflasi di Sulsel bukan hanya Makassar saja. Ini berita baik,” jelasnya.

Danny juga menyebutkan bahwa Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar rutin turun untuk meninjau harga di pasar-pasar.

“Jadi ada namanya garda pengendali inflasi dari Disdag Makassar. Ini tugasnya pantau harga pasar di lapangan langsung dan gelar pasar murah. Inilah upaya-upaya kami untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel