Connect with us

Bahas RUU Penjaminan Bagi UMKM, Pj Sekda Sulsel Andi Aslam Patonangi Terima Komite IV DPD RI

Published

on

kitasulsel, Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin, 30 Januari 2023.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Kegiatan itu juga dihadiri Anggota Komite IV, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, serta sejumlah pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Andi Aslam menyampaikan peran penjaminan untuk meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan dalam menggerakan roda ekonomi nasional. Dan dari sudut pandang sosial, penjaminan akan membantu pengembangan UMKM.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengungkapkan, kunjungannya ke Sulsel dalam rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diterbitkan dengan menimbang bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Elviana mengatakan, untuk memudahkan akses permodalan dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Penjaminan.

Dengan tujuan diantaranya, meningkatkan akses bagi dunia usaha, mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor.

“Semoga dari kunjungan kerja ini, kami mendapatkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan dengan Undang-Undang Penjaminan,” imbuhnya.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Tinjau Pabrik Beras Modern di Baranti, Sidrap Jadi Percontohan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

on

KITASULSEL— SIDRAP — Kunjungan penting dilakukan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung aktivitas industri penggilingan beras modern di Kecamatan Baranti yang menjadi salah satu pusat produksi beras terbesar di Indonesia Timur.

Kunjungan itu turut didampingi Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang memaparkan perkembangan pesat sektor pertanian dan industri pengolahan beras di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa Sidrap kini menjadi salah satu penopang utama suplai beras di kawasan Indonesia Timur.

“Setiap hari sekitar 100 truk beras didistribusikan dari Sidrap untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan betapa besar peran industri penggilingan beras di daerah kami,” ujar Syaharuddin.

Menurutnya, saat ini Sidrap memiliki sekitar 280 unit pabrik penggilingan beras besar yang beroperasi dengan teknologi modern. Salah satu yang dikunjungi adalah pabrik PB Sejati di Baranti yang mampu memproduksi sekitar 320 ton beras per hari.

Industri tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran pabrik-pabrik modern ini juga membuka peluang kerja serta melibatkan banyak masyarakat sebagai petani, pemasok gabah, hingga pelaku distribusi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai capaian ekonomi Sidrap merupakan prestasi luar biasa. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Sidrap bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, karena menunjukkan bagaimana sektor pertanian dan industri pengolahan mampu mendorong ekonomi daerah,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus bersifat inklusif, yakni dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Salah satu indikator pentingnya adalah penurunan angka kemiskinan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Selain menopang kebutuhan pasar, produksi beras dari Sidrap juga disiapkan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran beras untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan kekuatan sektor pertanian, dukungan industri modern, serta partisipasi masyarakat dan para pemasok dari berbagai daerah, Sidrap terus menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pemerintah daerah berharap kemajuan ini dapat terus dipertahankan sehingga Sidrap tidak hanya menjadi pusat produksi beras, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat dan menjadi kebanggaan bersama. (ibe)

Continue Reading

Trending