Bupati Lutim Hadiri Focus Group Discussion KDEKS Sulsel Di Makassar

Published

3 tahun ago

30 Januari 2023

Kitasulsel—-Makassar—-Dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi, keuangan syariah dan industri halal di Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan menghadiri Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Focus Group Discusdion yang berlangsung di Sandeq Ballroom Hotel Claro, Makassar (30/01/2023), dibuka oleh Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Aslam Patonangi yang juga selaku Ketua/Penanggungjawab KDEKS Sulsel.

Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KDEKS Sulsel, Mukhlis Sufri dalam laporannya mengatakan bahwa, KDEKS hadir bertujuan mencoba mengintegrasikan rumusan-rumusan strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional.

“KDEKS Sulawesi Selatan merupakan bentuk komitmen dan langkah strategis Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan, guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional,” tutur Mukhlis Sufri.

Selain itu, kata Mukhlis Sufri, Penguatan kelembagaan ini untuk melihat dalam perumusan FGD seperti apa KDEKS dan kedudukannya dalam mendorong percepatan industri keuangan dan industri halal untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri keuangan dunia dan halal, Sulsel pun punya keinginan berkehendak untuk mewujudkan Sulsel sebagai pusat industri keuangan dan halal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pj. Sekprov Sulsel, Aslam Patonangi dalam sambutan pembukaannya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan FGD KDEKS, karena menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari upaya untuk penguatan koordinasi dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Selatan.

“Kehadiran KNEKS membentuk KDEKS sebagai katalis diharapkan terciptanya penguatan ekonomi tumbuh secara inklusif melalui pengembangan ekonomi dan keuangan pada tingkat daerah,” ujar Pj. Sekprov yang mewakili Gubernur pada acara pembukaan tersebut.

Lebih lanjut, Pj. Sekprov Sulsel menyampaikan bahwa, pembentukan KDEKS Sulsel berdasarkan SK Gubernur semata-mata mengarahkan agar peran strategis KDEKS Sulsel diharapkan dapat memperkuat percepatan pembangunan bahkan Sulsel bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di KTI.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman, di saat dikonfirmasi setelah mengikuti FGD menyampaikan bahwa, maksud dilaksanakannya FGD ini sebagai tindak lanjut pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulsel.

“Nantinya Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS),” jelas H. Budiman.

Turut hadir pada pembukaan FGD KDEKS diantaranya, Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat hadir secara virtual, perwakilan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, para Pimpinan Perbankan Syariah Sulsel serta para Kabag Ekbang Kabupaten/Kota se Sulsel. (*)

NEWS

Menag Nasaruddin Umar: Moderasi Nahdlatul Ulama Jadi Kunci Diterimanya Islam Indonesia di Dunia

Published

2 jam ago

20 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA– Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kekuatan utama Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada karakter moderatnya yang mampu menjembatani peradaban Timur dan Barat. Hal ini disampaikan dalam momentum Halal Bihalal PB IKA PMII yang menjadi ajang konsolidasi strategis alumni dalam membaca arah kepemimpinan NU ke depan.

Menurut Menag, hubungan historis antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan NU menjadi landasan kuat bagi alumni untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

“Wajar jika Alumni PMII membahas dan mempersiapkan kepemimpinan NU ke depan, karena keduanya memiliki hubungan historis yang sangat dekat. NU dikenal sebagai paham yang tidak kekiri atau kekanan, tapi di tengah-tengah. Pemahaman wasathiyah inilah yang membuat NU diterima di Timur dan di Barat,” ujar Nasaruddin Umar.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi PMII sebagai salah satu rahim kaderisasi strategis NU. Secara historis dan ideologis, PMII tidak hanya menjadi basis reproduksi kepemimpinan, tetapi juga ruang dialektika intelektual yang menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman moderat ala Ahlussunnah wal Jamaah.

Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan Nasaruddin Umar dinilai mencerminkan model kepemimpinan intelektual yang mengakar sekaligus progresif. NU di era kontemporer dituntut untuk mengintegrasikan kapasitas keilmuan, pengalaman birokrasi, dan kedalaman spiritual dalam satu kesatuan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Salah satu capaian konkret yang menegaskan orientasi global tersebut adalah pengembangan program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). Program ini tidak hanya mencetak ulama dengan basis keilmuan yang kuat, tetapi juga berwawasan internasional melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi global seperti Universitas Al-Azhar, University of California Riverside (UCR), dan Hartford International University (HIU).

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa narasi Islam moderat Indonesia tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga memiliki daya tawar di panggung global. NU, melalui kepemimpinan yang inklusif dan progresif, dinilai mampu tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil ‘alamin yang diterima lintas peradaban.

Sementara itu, kegiatan Halal Bihalal PB IKA PMII yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan menteri kabinet menjadi ruang konsolidasi penting dalam memperkuat sinergi alumni. Forum ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk membaca arah kepemimpinan NU ke depan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan fondasi wasathiyah yang kokoh, jejaring kader yang luas, serta kepemimpinan intelektual yang progresif, NU dinilai memiliki modal sosial dan kultural yang besar untuk terus memainkan peran strategis, baik di tingkat nasional maupun global.