Connect with us

Dollah Mando Buka Himaprodi PBSI Mengabdi Tahun 2023

Published

on

Kitasulsel,Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando membuka secara resmi Himaprodi PBSI Mengabdi Universitas Negeri Makassar tahun 2023 di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Senin (30/1/2023).

Himaprodi merupakan akronim dari Himpunan Mahasiswa Program Studi, sementara PBSI singkatan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Himaprodi PBSI Mengabdi sendiri adalah bakti sosial yang menjadi salah satu program kerja tahunan dan termasuk tri dharma perguruan tinggi.

Pembukaan kegiatan itu dihadiri Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm. Arie Widarto, Kasat Binmas Polres Sidrap, AKP Syarifuddin, Camat Watang Sidenreng, Hidayatullah Abbas, Kepala Desa Damai, Muhammad Tamrin, serta tokoh masyarakat dan warga Desa Damai.

Para pengurus serta panitia Himaprodi PBSI Mengabdi 2023 terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Dollah Mando mengungkapkan rasa terima kasih dengan terlaksananya kegiatan yang diadakan baksos Himaprodi PBSI UNM di Kabupaten Sidrap.

“Kegiatan ini banyak memberi pelajaran dan penyuluhan kepada masyarakat secara umum,” puji Dollah.

Ia selanjutnya berharap, seluruh pihak untuk mendukung kesuksesan kegiatan tersebut, serta memberi kesan yang baik selaku tuan rumah.

“Saya mengharapkan para camat dan kepala desa betul-betul membantu agar kegiatan ini berjalan lancar dan sukses,“ pesannya.

Diketahui, Himaprodi Mengabdi 2023 di Kabupaten Sidrap akan diisi seminar literasi, dialog masyarakat, workshop media pembelajaran, gerakan cinta bahasa indonesia (GCBI), lapak baca dan pondok literasi, berbagai jenis lomba, serta pelatihan untuk masyarakat.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending