RSUD Nene Mallomo Terima Penghargaan Kementerian Sosial

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap – RSUD Nene Mallomo, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerima penghargaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rabu (1/2/2023).

Perhargaan diberikan sebagai apresiasi atas dukungan RSUD Nene Mallomo dalam kegiatan operasi katarak yang digelar Desember 2022 lalu.

Operasi katarak tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2022.

Kepala Sentra Gau Mabaji Kemensos, Subhan Kadir menyerahkan penghargaan kepada Direktur RSUD Nene Mallomo, drg. Hj. Sahriah Usman.

Subhan menyatakan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap khususnya RSUD Nene Mallomo dan Dinas Sosial yang menyukseskan operasi katarak tersebut.

“Terima kasih atas partisipasi Kabupaten Sidrap, khususnya RSUD Nene Mallomo dan Dinas Sosial Sidrap yang menjadi mitra kami dalam menyukseskan kegiatan operasi katarak ini,” ujar Subhan.

Ditambahkannya, operasi katarak dilaksanakan Kemensos dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2022.

Penyerahan penghargaan yang berlangsung di ruang kerja Direktur RSUD Nene Mallomo, itu juga dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Sidrap, Hj. Nurhidayah.(win)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

7 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.