Siswa UPT SPF SMPN 22 Makassar Gelar Sholat Dhuha di Sekolah Setiap Hari

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada siswa yang beragama Islam, maka siswa/i UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar menjadwalkan siswa untuk sholat dhuha di lapangan sekolah setiap hari pagi sebelum melaksanakan kegiatan mata pelajaran didalam kelas.

Menurut, Kepala UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar, DR. Hj. Salmah, S.Pd., M.Pd menyampaikan bahwa tujuan dari sholat dhuha secara bersama-sama di lapangan sekolah untuk membiasakan dan melatih siswa menjalankan ibadah sholat sunnat yang sangat bermanfaat bagi siswa. Kegiatan ini yang beragama Islam dan yang tidak berhalangan.

“Kita berharap dengan membiasakan sholat dhuha ini kepada siswa di sekolah, maka lulus dari UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar rutin menjalankannya di rumah,” sebutnya.

Hj. Salmah menambahkan dan ia menjelaskan banyak keutamaan ketika orang menjalankan ibadah sholat dhuha. Selain sebagai sedekat, sholat dhuha juga sebagai investasi amal cadangan yaitu dapat menyempurnakan sholat wajib, mendapatkan keuntungan yang besar, dicukupi kebutuhan, diampuni dosa dosanya bagi yang sering melaksanakan sholat duha.

“Manfaat sholat dhuha untuk kesehatan jasmani, dimana gerakan sholat dhuha yang dilaksanakan pada pagi hari ketika matahari memancarkan sinar yang baik untuk kesehatan. Ditambah kualitas udara yang masih baik dan diawali dengan wudhu yang baik dapat meningkatkan kesehatan,” bebernya.

Selain itu sholat dhuha bisa meningkatkan kecerdasan fiskal. Kecerdaan emosional spritual, jika melaksanakan sholat dhuha pada pagi hari sebelum beraktivitas dapat menghindarkan diri dari berkeluh kesah karena kegagalan yang dialami. Kecerdasan intektual, jika sholat dhuha rutin dikerjakan pelajar, Insya Allah mudah meraih prestasi akademik dan kesuksesan dalam hidupnya.

“Sedangkan hikmah sholat dhuha adalah hati menjadi tenang, pikiran menjadi lebih konsentrasi, kesehatan fisik terjaga dan kemudahan urusan serta memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Sholat dhuha memudahkan jalan rezeki yang halal. Bagi yang melakukan sholat dhuha mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah setiap kali akan keluar rumah,” tambah Hj. Salmah.

Dengan begitu generasi muda kedepan benar-benar yang memiliki akhlak yang baik dan menjadi pemimpin masa depan yang diharapkan.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

3 jam ago

29 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.