Gelar Musrenbang di Claro Hotel, Camat Tallo: Ini Bentuk Penghargaan Kami Pada Masyarakat Tallo
Kitasulsel, Makassar—Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Hj Rusmayani Majid, MSP, puji pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)–Rancana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Tallo Tahun 2023
Menurutnya sepanjang pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan se Kota Makassar belum pernah digelar di Hotel berbintang 4, Kecuali Kecamatan Tallo. Itu disampaikan Rusmyani saat membuka kegiatan tersebut bertempat Claro Hotel Makassar Jalan AP Pettarani Ballroom Phinisi 2 Lantai dua, Jum’at (03/02/2023).
“Ini luar biasa sepanjang pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, belum ada yang pernah menggelar Musrenbang di hotel berbintang liama, kecuali hanya kecamatan Tallo,”tuturnya
Rusmayani mengatakan hal ini terlaksana tentunya dikarenakan kemampuan seorang pemimpin/ Camat Tallo yang mampu mengayomi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Tallo
Di tempat yang sama saat dikomfirnmasi Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin, S. STP, Msi,b mengatakan pelaksanaan Musrenbang di Claro Hotel tahun ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa terimakasih kepada masyarakat dan seluruh stakeholder Kecamatan Tallo, yang selama ini bersama sama mengawal pembangunan serta menyukseskan program pemerintah di Kecanmatan Tallo
“Hari ini kami bersama orang oarang hebat Kecamatan Tallo yang selama ini bersama dengan kami mengawal seluruh program pemerintah di Kecamatan Tallo ,”tutur Alamsyah Sahabuddin.
Pelaksanaan Musrenbang tersebut juga dihadiri Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar FKKM, dr Udin Malik, anggota DPRD dapil dua, TRIPIKA, SKPD, Sekcam Tallo, ketua TP PKK kecamatan Tallo ketua Forum LPM Kecamatan Tallo, ketua LPM kelurahan, para Lurah dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama.
Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil maupun toko kelontong di desa, meskipun nantinya berperan sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Yandri, pemerintah tengah menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih agar implementasinya dapat berjalan tanpa mengganggu pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian desa.
“Kopdes Merah Putih insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu. Insya Allah Agustus sudah selesai,” katanya.
Selain melindungi usaha warung kecil, Yandri juga memastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan saling melengkapi dalam mengembangkan perekonomian desa.
Sebagai contoh, apabila BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan pendukung bagi aktivitas usaha tersebut.
“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” tegasnya.
Yandri menambahkan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai unit usaha yang telah berjalan di desa sehingga tercipta sinergi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.
Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga beras. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian petani sekaligus menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa.
Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur ekonomi yang dibangun pemerintah di desa untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan merata.
Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser pelaku usaha yang telah ada, sekaligus menciptakan kolaborasi yang sehat antara koperasi, BUMDes, dan usaha mikro di tingkat desa.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login