Pemkot Makassar Dukung BPN Canangkan GEMPATAS, Perkuat Legalitas Kepemilikan Tanah
Kitasulsel, Makassar—Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah setempat terus mendorong agar masyarakat mengurus dokumen lahannya.
Untuk mempermudah masyarakat melakukan pengurusan sertifikat tanah BPN sendiri telah membuat program yakni Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gempatas).
Gempatas ini merupakan program Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan dilakukan pada Jumat (3/2/2023) di Provinsi Jawa Tengah dan 33 provinsi lainnya ikut secara virtual.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati mengatakan, Pemkot Makassar mendukung program dari BPN dengan mensosialisasikan program Gempatas tersebut.
“Hari ini pencanangannya. Khusus di Makassar, giat ini berlangsung di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso,” ucapnya.
Kata Sri, dalam sosialisasi program Gempatas ini, Pemkot Makassar akan melibatkan camat, lurah, hingga tataran RT/RW.
“Program tersebut harus didukung, tugas Pemkot Makassar melalui camat, lurah, hingga RT/RW bisa memahamkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi lahan,” sebutnya.
Apalagi, program ini juga sejalan dengan visi misi wali kota bagaimana mereformasi tata ruang kota menjadi nyaman untuk semua.
“Artinya kalau nyaman, lingkungan masyarakat aman maka semua akan tertib. Karena inti dari pasang patok ini agar tidak terjadi cekcok, perselisihan berkepanjangan antar masyarakat,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, ada tiga SKB menteri untuk percepatan pensertifikatan, Pemkot Makassar akan menyusun draft Perwali melalui Dinas Pertanahan.
Sementara, Kepala BPN Makassar, Marliana mengatakan, hadirnya Gempatas untuk memperjelas legalitas kepemilikan aset milik warga.
“Termasuk kita di Makassar akan mengikuti secara virtual bersama gubernur dan wali kota,” ucapnya.
Marliana mengatakan dengan adanya pemasangan tanda batas tanah ini diharapkan tidak ada lagi aksi penyerobotan maupun mafia tanah.
Upaya itu juga bisa mempermudah petugas atau Satgas BPN untuk melakukan pengukuran sebagai tahapan pengurusan sertifikat.
“Warga yang mengusulkan penerbitan sertifikat harus melakukan atau memasang tanda batas lebih dulu bersama pemilik lahan yang ada di sebelahnya, karena setiap batas yang dipasang harus disepakati dulu,” jelasnya.
Katanya, pemasangan tanda batas boleh dilakukan dengan memasang kayu, beton, pipa besi sebagai penanda batas lahan.
BPN menarget 390.700 bidang tanah di Makassar bisa disertifikatkan.
Dari jumlah tersebut baru tercapai 79,84 persen yang bersertifikat artinya masih punya beban 20,16 persen.
“Ini yang menjadi tanggung jawab bersama BPN dan Pemkot Makassar untuk masyarakat di Makassar,” pungkasnya.
Provinsi Sulawesi Selatan
KORPRI Sulsel Dukung Peluncuran Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks, Tegaskan Komitmen Lindungi Kesehatan ASN
Kitasulsel–MAKASSAR Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong peningkatan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui partisipasi aktif pada peluncuran Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks yang digagas Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Acara launching tersebut digelar secara hybrid pada Jumat, 28 November 2025.
Ketua KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bersama sejumlah pengurus mengikuti kegiatan dari Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, sementara acara utama berlangsung secara luring dari Hotel Grand Sahid. Keikutsertaan KORPRI Sulsel menjadi wujud dukungan nyata terhadap program nasional yang menargetkan vaksinasi bagi ASN perempuan serta keluarga ASN di seluruh Indonesia.
Program Strategis Lindungi Kesehatan Perempuan Indonesi
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks diluncurkan sebagai bagian dari perhatian khusus KORPRI terhadap kesehatan perempuan, sekaligus kontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden di Bidang Kesehatan. Program ini juga menjadi rangkaian perayaan HUT ke-54 KORPRI Tahun 2025.
Kanker serviks tercatat sebagai penyebab kematian nomor dua pada perempuan di Indonesia, setelah kanker payudara. Oleh karena itu, vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) dipandang menjadi langkah preventif yang sangat penting.
Program vaksinasi ini menyasar:
ASN perempuan usia 18–45 tahun,
Istri ASN yang memenuhi syarat medis,
Anak perempuan ASN usia 9–15 tahun sebagai vaksinasi primer.
KORPRI berharap upaya ini dapat menjadi gerakan masif untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh anggota KORPRI dan keluarganya.
Ketum KORPRI Nasional: Kesehatan ASN Adalah Prioritas
Ketua Umum Dewan KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesehatan ASN merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Merujuk standar UNDP, tubuh yang sehat menjadi aspek fundamental dalam peningkatan kualitas hidup.
“Salah satu yang kita dorong hari ini adalah bagaimana ASN kita sehat. Maka kita memberikan program ini dengan didukung oleh BPOM, Kemenkes, Kemenpan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berbagai pihak lainnya. Ayo kita terus gelorakan semangat menyehatkan para ASN,” jelas Prof. Zudan.
Ia menyebut kesehatan sebagai investasi jangka panjang, sehingga seluruh pengurus KORPRI diminta berperan aktif menyukseskan program tersebut.
Selain program vaksinasi, Prof. Zudan memaparkan bahwa selama rangkaian HUT ke-54 KORPRI, organisasi ini telah menggelar berbagai kegiatan sosial, seperti:
Bakti sosial,
Donor darah,
Sunatan massal,
Operasi bibir sumbing dan katarak,
Pembangunan sumur air bersih,
dan sejumlah program kemanusiaan lainnya.
Wamenkes Apresiasi Komitmen KORPRI
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, memberikan apresiasi tinggi terhadap gerakan vaksinasi yang ditujukan untuk satu juta ASN perempuan dan keluarga ASN tersebut. Ia menilai keterlibatan KORPRI akan memperkuat target eliminasi kanker serviks pada 2030.
“Gerakan ini bukan gerakan eksklusif yang dilakukan Kementerian Kesehatan, tetapi dibantu oleh semua elemen dan lembaga termasuk KORPRI. Kami sangat mengapresiasi upaya besar ini,” ujar Wamenkes Dante.
Ia berharap, melalui kolaborasi lintas lembaga, Indonesia dapat mencapai target nol pasien kanker serviks pada masa mendatang.
Komitmen KORPRI Sulsel dalam Penguatan Layanan Kesehatan ASN
Partisipasi KORPRI Sulsel dalam peluncuran program sejuta vaksin HPV menjadi bukti bahwa organisasi ini terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, tak hanya dari sisi profesionalitas tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup.
KORPRI Sulsel berharap kampanye vaksinasi ini dapat tersosialisasi dengan baik di seluruh instansi daerah, sehingga semakin banyak ASN dan keluarga ASN yang terlindungi dari risiko kanker serviks.
Dengan dukungan penuh dari pengurus dan anggota KORPRI, program ini diharapkan semakin mempercepat upaya nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur








You must be logged in to post a comment Login