Satrio Pamungkas Relawan Anies, Berbasis Di Palembang Makin Semangat Hadir Di Seluruh TPS Di Indonesia
Kitasulsel, Palembang—Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim melanjutkan koordinasinya di Palembang, kali ini bertemu dengan Dewan Pimpinan Pusat Satrio Pamungkas Relawan Anies.
Satrio Pamungkas Relawan Anies adalah satu dari 73 simpul relawan Anies yang berafiliasi dengan Konfederasi Nasional Relawan Anies. Satrio Pamungkas Relawan Anies berbasis di Palembang namun sudah memiliki perwakilan di banyak provinsi di Indonesia diantaranya Aceh, Cilegon, Tangsel, Bogor, Sukabumi, Kuningan, Bandung, Cicalengka, Cirebon, Semarang, Kudus, Nganjuk, Surabaya, Pontianak, Makasar, Luwu, Kendari, Merauke, Palopo, dan lainnya.
Puluhan pengurus pusat dipimpin oleh Ketua Umum Satrio Pamungkas Relawan Anies Ir. H. R Widodo Suarsono, SE bertemu MRR di Hotel Santika Premiere Palembang. Meski dilaksanakan di hotel tapi tetap dilaksanakan secara sederhana di teras resto Hote Santika Premiere Palembang.
“Kami ingin mendapatkan arahan dari ketua umum Konfederasi Nasional Relawan Anies agar bisa searah dan sejalan dengan simpul-simpul relawan lainnya, setelah kepastian tiga parpol kami makin semangat” kata Widodo Suarsono membuka pembicaraan.
Muhammad Ramli Rahim sebagai ketua Umum KoReAn menyampaikan bahwa Konfederasi Nasional Relawan Anies memiliki dua strategi besar.
“KoReAn itu memiliki 2 strategi besar, kita buka dua strategi ini agar semua relawan bisa bekerja maksimal, pertama strategi lapis bawang dan yang kedua strategi jaring laba-laba” kata MRR
“KoReAn dan kawan-kawan di daerah harus mendorong semakin banyak simpul relawan sebagai bagian dari strategi lapis bawang dan terus membangun dan memperlebar jaringan 3-3-3-3 sebagai perwujudan strategi jaring laba-laba” lanjut MRR yang dalam dunia relawan sukses membangun eksistensi Ikatan Guru Indonesia meskipun hanya lima tahun menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat.
Kurnia Ningsih, Sekjen Satrio Pamungkas Relawan Anies mewakili pengurus pusat menyatakan kesediaannya membangun jaring laba-laba hingga ke TPS
“Meskipun kami berbasis dan berpusat di Palembang, kami insya Allah akan berupaya maksimal menghadirkan jaring laba-laba di seluruh wilayah Indonesia” tutup Kurnia Ningsih bersemangat.(My)
Luwu Timur
Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas
Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.
Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.
Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.
“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.
Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai
Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.
Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.
Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.
“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.
Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital
Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.
Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login