Connect with us

2.000 Pelajar SD Ramaikan Karnaval Budaya Cap Go Meh 2023 di Jalan Sulawesi Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar–-Sebanyak 2.000 pelajar SD Kota Makassar mengikuti Karnaval Budaya yang akan meramaikan puncak Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 yang berpusat di Jalan Sulawesi Kota Makassar.

Mereka menampilkan ciri khas baju adat empat etnis. Perhelatan tahunan ini juga menghadirkan pertunjukan barongsai dan tonggak naga yang diperankan langsung dari perwakilan empat klenteng terbesar di Makassar. Rencananya, akan ada 30 replika naga dan 50 barongsai.

“Spesialnya besok itu karena ada pertunjukkan tonggak naga. Ini biasanya hanya ada di acara-acara besar. Tapi di Karnaval Budaya bisa kita saksikan dan gratis,” ucap Mimi, Panitia Pelaksana Cap Go Meh 2023, Sabtu (4/2/2023).

Mimi mengatakan kolaborasi antara pertunjukan barongsai dan tarian empat etnis ini sejalan dengan visi misi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang menginisiasi lahirnya perkuatan umat dalam keberagaman suku dan budaya.

Mimi menjelaskan, perhelatan Karnaval Budaya akan digelar pada sore hari sambil menyapa para pengunjung sepanjang rute yang dilewati yakni start di jalan Sulawesi – Timor – Nusantara dan kembali ke Jalan Sulawesi.

Seusai berjalan, para peserta karnaval juga akan mempersembahkan kepada pengunjung salah satu tarian yakni tarian Kalompoanna Parasanganta.

Tari Kalompoanna Parasanganta sendiri berarti Kebesaran Negeriku.
Dimana menggambarkan keberagaman penduduk Sulawesi Selatan yang terdiri dari empat suku sehingga tema ini pun cocok untuk ditampilkan pada perayaan Imlek.

Event ini juga diisi sebanyak 150 stand atau tenda pelaku UMKM yang berasal dari UMKM masyarakat umum, Tionghoa dan UMKM binaan Pemkot Makassar.

Penyelenggara menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung saat perayaan Cap Go Meh di Makassar. Salah satunya dengan membagi zona, sehingga mengurai massa.

“Area 800 meter di jalan Sulawesi, kita bagi 5 zona dimana setiap zona ada titik mini stage atau panggung hiburan jadi tidak menumpuk di panggung utama. Kalau yang titik ramai di klenteng, Cap Go Meh menjadi puncak perkumpulan budaya Tiongkok,” paparnya.

Penyelenggara juga mewaspadai aksi copet. Olehnya, mengimbau pengunjung untuk melakukan transaksi menggunakan uang elektronik atau non tunai.

“Kita harapkan non tunai lewat Qris mencegah pencopetan. Tidak perlu banyak uang cash dibawa karena akan ada promo cashback sampai 40 persen dari bank mandiri,” sambungnya.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel