Connect with us

Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023 Sukses, Danny: Bukti Persatuan dan Bangkitnya Perekonomian Masyarakat

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar sukses menggelar Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023. Setelah sekian lama vakum akibat pandemi, event akbar pembuka tahun baru ini berhasil menarik minat masyarakat.

Pada acara puncak, Minggu, 5 Februari pagi yang diawali Jalan Sehat, dan Karnaval Budaya pada sore hari begitu dipadati warga. Masyarakat dari seluruh penjuru Makassar datang menikmati sajian budaya, hiburan, hingga kuliner.

Mereka tumpah ruah di Jalan Sulawesi yang menjadi pusat kegiatan hingga matahari kembali ke peraduannya. Puncak perayaan imlek ini pun berakhir damai dan lancar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan momen tahun baru Imlek 2574/2023 dan Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 ini menjadikan Makassar makin kompak, inklusif dan mendunia.

Dengan hadir dan berbaurnya seluruh elemen masyarakat dalam perayaan itu menandakan persatuan masyarakat yang begitu solid.

Kondisi itu juga menunjukkan hidupnya kembali UMKM dan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Apalagi terlihat dengan banyaknya kunjungan masyarakat dan tenant UMKM yang berpartisipasi.

Hal ini pun sekaligus membuktikan branding Makassar Kota Makan Enak.

“Ini membuktikan bahwa warga Makassar itu sangat kompak. Menandakan juga bahwa Imlek kali ini makin mempersatukan kita, membuat kota ini lebih inklusif dan tentunya menjadi modal bagi kita untuk menjadi kota dunia yang terus dua kali tambah baik,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Makassar ini menuturkan keakraban itu menjadi bagian penting bagi Makassar kedepannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi turut menikmati puncak perayaan Imlek itu. Dirinya begitu antusias menyaksikan Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023.

Apalagi karnaval itu melibatkan 2.000 pelajar SD/SMP se-Kota Makassar. Siswa-siswi itu berjalan mengenakan pakaian adat empat etnis yang start dari Jalan Sulawesi melewati Jalan Sangir, Timor, Nusantara, dan finish di Jalan Sulawesi.

Fatmawati Rusdi menyampaikan kemeriahan perayaan Cap Go Meh 2023 merupakan bukti kebersamaan warga Makassar yang luar biasa.
“Tentunya ini merupakan bukti kebersamaan kita, karena kita tahu karnaval sore ini melibatkan multietnis dengan menyajikan beberapa aksi pertunjukan yang bisa kita saksikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Dengan keberagaman suku dan budaya yang ditampilkan, Fatmawati Rusdi menyebut itu merupakan kekuatan untuk dalam membangun Makassar jauh lebih baik kedepannya.

“Dengan pluralisme yang ada, kebersamaan ini adalah bukti kekuatan kita untuk bisa bangkit membangun Kota Makassar,” sebutnya.

Mantan Anggota DPR-RI ini juga mengapresiasi perayaan akbar ini. Ditambah lagi kegiatan ini merupakan kali pertama diadakan pascapandemi Covid-19.

Ketua Pengurus Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Yongris mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.

Yongris menyebutkan bahwa moment ini merupakan hari kebersamaan warga Kota Makassar. Melalui perayaan ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Makassar mempunyai nilai toleransi yang tinggi.

“Kita akan tunjukkan Makassar adalah rumah kita bersama. Semua warga, semua budaya etnis dan agama itu jalan bersama, kita beriringan tangan dan kita buktikan bahwa Makassar merupakan kota yang rukun, aman, dan damai,” tutupnya.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending