Connect with us

Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023 Sukses, Danny: Bukti Persatuan dan Bangkitnya Perekonomian Masyarakat

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar sukses menggelar Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023. Setelah sekian lama vakum akibat pandemi, event akbar pembuka tahun baru ini berhasil menarik minat masyarakat.

Pada acara puncak, Minggu, 5 Februari pagi yang diawali Jalan Sehat, dan Karnaval Budaya pada sore hari begitu dipadati warga. Masyarakat dari seluruh penjuru Makassar datang menikmati sajian budaya, hiburan, hingga kuliner.

Mereka tumpah ruah di Jalan Sulawesi yang menjadi pusat kegiatan hingga matahari kembali ke peraduannya. Puncak perayaan imlek ini pun berakhir damai dan lancar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan momen tahun baru Imlek 2574/2023 dan Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 ini menjadikan Makassar makin kompak, inklusif dan mendunia.

Dengan hadir dan berbaurnya seluruh elemen masyarakat dalam perayaan itu menandakan persatuan masyarakat yang begitu solid.

Kondisi itu juga menunjukkan hidupnya kembali UMKM dan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Apalagi terlihat dengan banyaknya kunjungan masyarakat dan tenant UMKM yang berpartisipasi.

Hal ini pun sekaligus membuktikan branding Makassar Kota Makan Enak.

“Ini membuktikan bahwa warga Makassar itu sangat kompak. Menandakan juga bahwa Imlek kali ini makin mempersatukan kita, membuat kota ini lebih inklusif dan tentunya menjadi modal bagi kita untuk menjadi kota dunia yang terus dua kali tambah baik,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Makassar ini menuturkan keakraban itu menjadi bagian penting bagi Makassar kedepannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi turut menikmati puncak perayaan Imlek itu. Dirinya begitu antusias menyaksikan Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023.

Apalagi karnaval itu melibatkan 2.000 pelajar SD/SMP se-Kota Makassar. Siswa-siswi itu berjalan mengenakan pakaian adat empat etnis yang start dari Jalan Sulawesi melewati Jalan Sangir, Timor, Nusantara, dan finish di Jalan Sulawesi.

Fatmawati Rusdi menyampaikan kemeriahan perayaan Cap Go Meh 2023 merupakan bukti kebersamaan warga Makassar yang luar biasa.
“Tentunya ini merupakan bukti kebersamaan kita, karena kita tahu karnaval sore ini melibatkan multietnis dengan menyajikan beberapa aksi pertunjukan yang bisa kita saksikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Dengan keberagaman suku dan budaya yang ditampilkan, Fatmawati Rusdi menyebut itu merupakan kekuatan untuk dalam membangun Makassar jauh lebih baik kedepannya.

“Dengan pluralisme yang ada, kebersamaan ini adalah bukti kekuatan kita untuk bisa bangkit membangun Kota Makassar,” sebutnya.

Mantan Anggota DPR-RI ini juga mengapresiasi perayaan akbar ini. Ditambah lagi kegiatan ini merupakan kali pertama diadakan pascapandemi Covid-19.

Ketua Pengurus Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Yongris mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.

Yongris menyebutkan bahwa moment ini merupakan hari kebersamaan warga Kota Makassar. Melalui perayaan ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Makassar mempunyai nilai toleransi yang tinggi.

“Kita akan tunjukkan Makassar adalah rumah kita bersama. Semua warga, semua budaya etnis dan agama itu jalan bersama, kita beriringan tangan dan kita buktikan bahwa Makassar merupakan kota yang rukun, aman, dan damai,” tutupnya.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.

Continue Reading

Trending