Connect with us

Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023 Sukses, Danny: Bukti Persatuan dan Bangkitnya Perekonomian Masyarakat

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar sukses menggelar Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023. Setelah sekian lama vakum akibat pandemi, event akbar pembuka tahun baru ini berhasil menarik minat masyarakat.

Pada acara puncak, Minggu, 5 Februari pagi yang diawali Jalan Sehat, dan Karnaval Budaya pada sore hari begitu dipadati warga. Masyarakat dari seluruh penjuru Makassar datang menikmati sajian budaya, hiburan, hingga kuliner.

Mereka tumpah ruah di Jalan Sulawesi yang menjadi pusat kegiatan hingga matahari kembali ke peraduannya. Puncak perayaan imlek ini pun berakhir damai dan lancar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan momen tahun baru Imlek 2574/2023 dan Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 ini menjadikan Makassar makin kompak, inklusif dan mendunia.

Dengan hadir dan berbaurnya seluruh elemen masyarakat dalam perayaan itu menandakan persatuan masyarakat yang begitu solid.

Kondisi itu juga menunjukkan hidupnya kembali UMKM dan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Apalagi terlihat dengan banyaknya kunjungan masyarakat dan tenant UMKM yang berpartisipasi.

Hal ini pun sekaligus membuktikan branding Makassar Kota Makan Enak.

“Ini membuktikan bahwa warga Makassar itu sangat kompak. Menandakan juga bahwa Imlek kali ini makin mempersatukan kita, membuat kota ini lebih inklusif dan tentunya menjadi modal bagi kita untuk menjadi kota dunia yang terus dua kali tambah baik,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Makassar ini menuturkan keakraban itu menjadi bagian penting bagi Makassar kedepannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi turut menikmati puncak perayaan Imlek itu. Dirinya begitu antusias menyaksikan Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023.

Apalagi karnaval itu melibatkan 2.000 pelajar SD/SMP se-Kota Makassar. Siswa-siswi itu berjalan mengenakan pakaian adat empat etnis yang start dari Jalan Sulawesi melewati Jalan Sangir, Timor, Nusantara, dan finish di Jalan Sulawesi.

Fatmawati Rusdi menyampaikan kemeriahan perayaan Cap Go Meh 2023 merupakan bukti kebersamaan warga Makassar yang luar biasa.
“Tentunya ini merupakan bukti kebersamaan kita, karena kita tahu karnaval sore ini melibatkan multietnis dengan menyajikan beberapa aksi pertunjukan yang bisa kita saksikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Dengan keberagaman suku dan budaya yang ditampilkan, Fatmawati Rusdi menyebut itu merupakan kekuatan untuk dalam membangun Makassar jauh lebih baik kedepannya.

“Dengan pluralisme yang ada, kebersamaan ini adalah bukti kekuatan kita untuk bisa bangkit membangun Kota Makassar,” sebutnya.

Mantan Anggota DPR-RI ini juga mengapresiasi perayaan akbar ini. Ditambah lagi kegiatan ini merupakan kali pertama diadakan pascapandemi Covid-19.

Ketua Pengurus Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Yongris mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.

Yongris menyebutkan bahwa moment ini merupakan hari kebersamaan warga Kota Makassar. Melalui perayaan ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Makassar mempunyai nilai toleransi yang tinggi.

“Kita akan tunjukkan Makassar adalah rumah kita bersama. Semua warga, semua budaya etnis dan agama itu jalan bersama, kita beriringan tangan dan kita buktikan bahwa Makassar merupakan kota yang rukun, aman, dan damai,” tutupnya.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending