Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023 Sukses, Danny: Bukti Persatuan dan Bangkitnya Perekonomian Masyarakat
Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar sukses menggelar Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023. Setelah sekian lama vakum akibat pandemi, event akbar pembuka tahun baru ini berhasil menarik minat masyarakat.
Pada acara puncak, Minggu, 5 Februari pagi yang diawali Jalan Sehat, dan Karnaval Budaya pada sore hari begitu dipadati warga. Masyarakat dari seluruh penjuru Makassar datang menikmati sajian budaya, hiburan, hingga kuliner.
Mereka tumpah ruah di Jalan Sulawesi yang menjadi pusat kegiatan hingga matahari kembali ke peraduannya. Puncak perayaan imlek ini pun berakhir damai dan lancar.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan momen tahun baru Imlek 2574/2023 dan Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 ini menjadikan Makassar makin kompak, inklusif dan mendunia.
Dengan hadir dan berbaurnya seluruh elemen masyarakat dalam perayaan itu menandakan persatuan masyarakat yang begitu solid.
Kondisi itu juga menunjukkan hidupnya kembali UMKM dan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Apalagi terlihat dengan banyaknya kunjungan masyarakat dan tenant UMKM yang berpartisipasi.
Hal ini pun sekaligus membuktikan branding Makassar Kota Makan Enak.
“Ini membuktikan bahwa warga Makassar itu sangat kompak. Menandakan juga bahwa Imlek kali ini makin mempersatukan kita, membuat kota ini lebih inklusif dan tentunya menjadi modal bagi kita untuk menjadi kota dunia yang terus dua kali tambah baik,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya.
Orang nomor satu di Makassar ini menuturkan keakraban itu menjadi bagian penting bagi Makassar kedepannya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi turut menikmati puncak perayaan Imlek itu. Dirinya begitu antusias menyaksikan Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023.
Apalagi karnaval itu melibatkan 2.000 pelajar SD/SMP se-Kota Makassar. Siswa-siswi itu berjalan mengenakan pakaian adat empat etnis yang start dari Jalan Sulawesi melewati Jalan Sangir, Timor, Nusantara, dan finish di Jalan Sulawesi.
Fatmawati Rusdi menyampaikan kemeriahan perayaan Cap Go Meh 2023 merupakan bukti kebersamaan warga Makassar yang luar biasa.
“Tentunya ini merupakan bukti kebersamaan kita, karena kita tahu karnaval sore ini melibatkan multietnis dengan menyajikan beberapa aksi pertunjukan yang bisa kita saksikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.
Dengan keberagaman suku dan budaya yang ditampilkan, Fatmawati Rusdi menyebut itu merupakan kekuatan untuk dalam membangun Makassar jauh lebih baik kedepannya.
“Dengan pluralisme yang ada, kebersamaan ini adalah bukti kekuatan kita untuk bisa bangkit membangun Kota Makassar,” sebutnya.
Mantan Anggota DPR-RI ini juga mengapresiasi perayaan akbar ini. Ditambah lagi kegiatan ini merupakan kali pertama diadakan pascapandemi Covid-19.
Ketua Pengurus Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Yongris mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.
Yongris menyebutkan bahwa moment ini merupakan hari kebersamaan warga Kota Makassar. Melalui perayaan ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Makassar mempunyai nilai toleransi yang tinggi.
“Kita akan tunjukkan Makassar adalah rumah kita bersama. Semua warga, semua budaya etnis dan agama itu jalan bersama, kita beriringan tangan dan kita buktikan bahwa Makassar merupakan kota yang rukun, aman, dan damai,” tutupnya.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login