Untuk Hasilkan Penghafal Al-Qur’an dari lorong-lorong, Pemkot Makassar Adakan Program Takhassus Tahfidzul Al Qur’an
Kitasulsel, Makassar – Pemkot Makassar mengadakan program Takhassus Tahfidzul Al Qur’an, yakni program untuk menghasilkan penghafal Alquran dari lorong-lorong yang ada di Kota Makassar.
Program Takhassus Tahfidzul Al Qur’an merupakan pelaksanaan dari misi saya bersama ibu @fatmawatirusdi yaitu Program Perkuatan Keimanan Ummat. Yang bertujuan menghasilkan Penghafal Al-Qur’an dari lorong-lorong di Kota Makassar,” ungkap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di akun Facebook, Senin (6/2/2023).
Menurut Danny Pomanto, program ini merupakan program beasiswa dan gratis untuk warga Makassar. Dengan persyaratan laki-laki, lulusan SMP sampai berumur 25 tahun serta belum nikah, dan tentunya punya kemampuan membaca Alquran secara Baik dan Benar dan bersedia tinggal di asrama selama 10 Bulan.
“Insya Allah program ini diharapkan bisa menghasilkan Penghafal Al-Qur’an yg Mutqin,” ujarnya.
Pada program akan disiapkan penginapan, pengajar dan pelatih yg berkompeten, makan dan minum gratis serta Laundry gratis.
Pendaftaran dimulai tanggal 6 Februari hingga 16 Februari 2023. Pada tanggal 28 Februari akan dilepas oleh Pemkot Makassar, untuk selanjutnya dididik oleh 4 pesantren, yaitu Pesantren Al Imam Hasyim, Pesantren Darul Aman, Pesantren Markaz Imam Malik, dan pesantren Yasmin.
Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.
Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.
“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login