Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar
Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.
Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.
Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.
Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.
Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.
“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.
Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.
“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.
Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.
Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.
“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.
Kementrian Agama RI
ASN Kemenag Level Up 2026, Menag Tekankan Integritas, Kepedulian, dan Budaya Melayani Masyarakat
KITASULSEL—MAKASSAR– Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas diri dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar yang diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, para kepala bidang, serta pejabat dan ASN Kemenag se-Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama didampingi Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. Turut hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Sulsel, serta Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan bahwa menjadi ASN Kementerian Agama bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi figur yang mampu memberi teladan di tengah masyarakat.
“ASN Kementerian Agama harus menjadi pribadi yang membawa dampak positif. Kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.
Ia juga mengingatkan para pimpinan di lingkungan Kementerian Agama agar memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan para stafnya. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga perlu membantu bawahannya merencanakan masa depan dengan baik, termasuk memiliki rumah melalui perencanaan keuangan yang matang.
“Bila direncanakan dengan baik, insya Allah semua bisa diwujudkan. Pemimpin harus hadir memberikan semangat dan solusi bagi stafnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam suasana yang penuh keakraban, Menteri Agama bahkan menyampaikan gagasan mengenai pentingnya membangun kebersamaan hingga akhir hayat. Ia menggagas adanya kawasan pemakaman bersama bagi keluarga besar Kementerian Agama sebagai simbol kuatnya persaudaraan.
“Kalau suatu saat kita berziarah, cukup datang ke satu kawasan, di sana kita bisa mendoakan banyak sahabat dan keluarga besar Kementerian Agama. Ini bukan sekadar soal tempat, tetapi tentang menjaga ikatan persaudaraan hingga akhir kehidupan,” tuturnya.
Menteri Agama juga mengingatkan bahwa setiap pejabat Kementerian Agama secara otomatis merupakan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, citra dan integritas harus selalu dijaga.
“Ketika pejabat Kementerian Agama tidak lagi dihormati masyarakat, maka citra Kementerian Agama juga ikut menurun. Karena itu, sikap, perilaku, dan pelayanan harus menjadi contoh yang baik,” tegasnya.
Ia mendorong agar kantor-kantor Kementerian Agama menjadi pusat pembinaan spiritual. Sedikitnya dua kali dalam sepekan, menurutnya, perlu disediakan ruang untuk melaksanakan salat berjamaah bagi pegawai Muslim, sementara pegawai dari agama lain juga diberikan ruang untuk menjalankan pembinaan rohani sesuai keyakinannya.
“Tempat kerja jangan hanya menjadi ruang menyelesaikan administrasi, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter dan spiritualitas pegawai,” katanya.
Dalam arahannya, Menteri Agama turut mengajak para pegawai untuk melibatkan keluarga dalam kehidupan pekerjaan. Sesekali anak-anak diajak mengunjungi kantor agar memahami bagaimana orang tua mereka mengabdi kepada negara.
“Biarkan anak-anak melihat bagaimana ayah atau ibunya bekerja melayani masyarakat. Bahkan mereka juga perlu mengetahui perjuangan para sopir maupun petugas lainnya yang terkadang harus bekerja hingga terlambat makan demi menyelesaikan tugas pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong setiap satuan kerja mengadakan kegiatan kebersamaan atau retret sederhana bersama keluarga besar kantor minimal sekali dalam setahun. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak harus mewah atau menghabiskan anggaran besar, melainkan lebih mengutamakan substansi dalam membangun kekompakan dan rasa kekeluargaan.
“Kalau direncanakan jauh-jauh hari, insya Allah bisa terlaksana dengan baik tanpa membebani anggaran. Yang terpenting adalah memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan kerja,” katanya.
Dalam aspek pengabdian sosial, Menteri Agama mengajak seluruh pejabat dan ASN untuk lebih sering turun langsung membantu masyarakat, termasuk mengunjungi panti asuhan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
“Kementerian Agama harus benar-benar hadir dan berdampak bagi masyarakat. Jangan hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pesannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun solidaritas antarsesama pegawai tanpa membedakan jabatan. Menurutnya, seorang pejabat tidak hanya menghadiri undangan dari kalangan pimpinan, tetapi juga perlu hadir dalam berbagai momen penting pegawai lainnya, termasuk kegiatan yang diadakan petugas kebersihan maupun tenaga pendukung.
“Jangan hanya datang pada acara pejabat. Hadirilah juga acara cleaning service, sopir, dan seluruh teman sejawat. Di situlah tumbuh rasa persaudaraan dan saling menghargai,” ungkapnya.
Kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar menjadi momentum penguatan budaya kerja Kementerian Agama yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik. Melalui arahan tersebut, Menteri Agama berharap seluruh ASN Kementerian Agama mampu menjadi teladan, memperkuat solidaritas internal, menjaga integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin berdampak bagi masyarakat Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login