Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar
Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.
Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.
Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.
Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.
Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.
“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.
Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.
“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.
Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.
Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.
“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.
KITASULSEL—SIDRAP — Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tengah menunjukkan geliat baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Selatan. Di bawah kepemimpinan Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif, kalender event di Bumi Nene Mallomo kini kembali padat dengan berbagai agenda berskala regional hingga nasional, yang berdampak langsung pada kebangkitan sektor usaha lokal.
Hanya dalam waktu satu tahun sejak memimpin, Syaharuddin Alrif—yang akrab disapa SAR—dinilai berhasil menghidupkan kembali event-event bergengsi yang sempat meredup. Berbagai kegiatan pemerintahan, festival budaya, expo UMKM, hingga agenda olahraga dan keagamaan kini rutin digelar di Sidrap, menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Padatnya agenda kegiatan tersebut membawa berkah tersendiri bagi pelaku UMKM, jasa transportasi, kuliner, hingga sektor perhotelan yang selama ini cenderung lesu dibanding kota-kota besar seperti Makassar. Tingkat hunian hotel yang sebelumnya stagnan, kini mulai mengalami peningkatan signifikan seiring meningkatnya arus kunjungan ke Sidrap.
Fenomena ini membuka mata banyak pihak bahwa Sidrap memiliki potensi ekonomi yang besar, bukan hanya di sektor pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi identitas utamanya sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga di sektor jasa dan pariwisata event.
Bahkan, geliat baru ekonomi Sidrap telah menarik perhatian investor besar. Grup Bosowa, salah satu konglomerasi nasional terkemuka, disebut telah melihat peluang strategis tersebut. Melalui pendekatan personal dan diplomasi investasi yang kerap dilakukan Syaharuddin Alrif dalam berbagai forum informal, Co-Founder Bosowa Group Aksa Mahmud dikabarkan berencana menghadirkan hotel berbintang di Sidrap dalam waktu dekat.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi Sidrap.
Di mata banyak kalangan, kepemimpinan Syaharuddin Alrif tidak berhenti pada peran administratif sebagai kepala daerah. Ia tampil sebagai figur yang aktif memasarkan daerahnya sendiri. Dengan kerendahan hati, rasa bangga, dan keyakinan penuh terhadap potensi Sidrap, SAR kerap menjadi “marketing utama” bagi Bumi Nene Mallomo—mempromosikan peluang investasi, memperkenalkan potensi lokal, hingga meyakinkan mitra bisnis nasional untuk melirik Sidrap.
Pendekatan itulah yang dinilai menjadi kekuatan khas kepemimpinannya: membangun daerah bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat jejaring, komunikasi, dan keberanian menjual potensi daerah ke tingkat yang lebih luas.
Kini, Sidrap tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah agraris penghasil pangan dan lumbung penghafal Al-Qur’an. Di tangan Syaharuddin Alrif, Sidrap sedang bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menjanjikan di Sulawesi Selatan.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login