Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar
Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.
Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.
Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.
Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.
Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.
“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.
Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.
“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.
Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.
Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.
“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.
NEWS
Menag Nasaruddin Umar: Moderasi Nahdlatul Ulama Jadi Kunci Diterimanya Islam Indonesia di Dunia
KITASULSEL—JAKARTA– Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kekuatan utama Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada karakter moderatnya yang mampu menjembatani peradaban Timur dan Barat. Hal ini disampaikan dalam momentum Halal Bihalal PB IKA PMII yang menjadi ajang konsolidasi strategis alumni dalam membaca arah kepemimpinan NU ke depan.
Menurut Menag, hubungan historis antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan NU menjadi landasan kuat bagi alumni untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
“Wajar jika Alumni PMII membahas dan mempersiapkan kepemimpinan NU ke depan, karena keduanya memiliki hubungan historis yang sangat dekat. NU dikenal sebagai paham yang tidak kekiri atau kekanan, tapi di tengah-tengah. Pemahaman wasathiyah inilah yang membuat NU diterima di Timur dan di Barat,” ujar Nasaruddin Umar.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi PMII sebagai salah satu rahim kaderisasi strategis NU. Secara historis dan ideologis, PMII tidak hanya menjadi basis reproduksi kepemimpinan, tetapi juga ruang dialektika intelektual yang menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman moderat ala Ahlussunnah wal Jamaah.
Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan Nasaruddin Umar dinilai mencerminkan model kepemimpinan intelektual yang mengakar sekaligus progresif. NU di era kontemporer dituntut untuk mengintegrasikan kapasitas keilmuan, pengalaman birokrasi, dan kedalaman spiritual dalam satu kesatuan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Salah satu capaian konkret yang menegaskan orientasi global tersebut adalah pengembangan program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). Program ini tidak hanya mencetak ulama dengan basis keilmuan yang kuat, tetapi juga berwawasan internasional melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi global seperti Universitas Al-Azhar, University of California Riverside (UCR), dan Hartford International University (HIU).
Langkah tersebut menjadi bukti bahwa narasi Islam moderat Indonesia tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga memiliki daya tawar di panggung global. NU, melalui kepemimpinan yang inklusif dan progresif, dinilai mampu tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil ‘alamin yang diterima lintas peradaban.
Sementara itu, kegiatan Halal Bihalal PB IKA PMII yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan menteri kabinet menjadi ruang konsolidasi penting dalam memperkuat sinergi alumni. Forum ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk membaca arah kepemimpinan NU ke depan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Dengan fondasi wasathiyah yang kokoh, jejaring kader yang luas, serta kepemimpinan intelektual yang progresif, NU dinilai memiliki modal sosial dan kultural yang besar untuk terus memainkan peran strategis, baik di tingkat nasional maupun global.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login