Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Bunda PAUD Makassar Buka Sosialisasi Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, resmi membuka kegiatan Sosialisasi Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Ballroom Alamanda, Hotel Aryaduta Makassar, Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026, tersebut mengangkat tema “Fondasi Kokoh, Sekolah Hebat: Satu Tahun Pra-TK untuk Masa Depan”.

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menegaskan pentingnya pendidikan pra-sekolah sebagai fondasi utama sebelum anak memasuki jenjang Sekolah Dasar. Menurutnya, satu tahun pra-sekolah bukan sekadar formalitas pendidikan, tetapi bagian penting dalam membangun kesiapan belajar anak sejak usia dini.

“Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman belajar di pra-sekolah sebelum masuk SD. Ini bukan hanya tentang kemampuan akademik, tetapi bagaimana anak siap secara emosional, sosial, dan mental,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama satu tahun terakhir Pemerintah Kota Makassar bersama para pemangku kepentingan pendidikan terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan agar seluruh tenaga pendidik memahami peran besar pendidikan anak usia dini dalam tumbuh kembang anak.

Melinda juga menyoroti pentingnya enam tahun pertama kehidupan anak sebagai masa golden age, di mana perkembangan otak berlangsung sangat pesat hingga mencapai sekitar 90 persen. Pada fase tersebut, perkembangan motorik, bahasa, kognitif, hingga kemampuan sosial anak berkembang signifikan dan membutuhkan stimulasi yang tepat.

Karena itu, ia menilai guru memiliki peran penting dalam memahami tahap perkembangan setiap anak. Menurutnya, pendekatan pembelajaran tidak bisa disamaratakan karena setiap anak memiliki karakter dan potensi yang berbeda.

Dalam kesempatan itu, Melinda turut membagikan pengalaman penerapan metode pembelajaran berbasis sentra di lingkungan pendidikan Bosowa, seperti sentra balok, seni, alam, dan agama yang dinilai efektif merangsang rasa ingin tahu anak melalui aktivitas belajar yang menyenangkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan arah kebijakan transisi PAUD ke SD saat ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang menitikberatkan pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak.

Menurutnya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi momentum penting dalam membangun pengalaman awal belajar yang positif bagi peserta didik baru.

“Dengan adanya regulasi baru ini, sekolah diharapkan sudah mulai melakukan asesmen awal terhadap peserta didik untuk memetakan kebutuhan dan potensi masing-masing anak,” jelasnya.

Achi menambahkan, keberhasilan transisi pendidikan membutuhkan sinergi antara siswa, guru, dan orang tua dengan fokus pada tiga capaian utama, yakni kesiapan sosial, emosional, dan karakter anak.

Pada sesi pemaparan materi, narasumber H. Kasman Mappa menjelaskan bahwa proses transisi PAUD ke SD sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif anak terhadap pendidikan sejak usia dini.

Ia menegaskan bahwa perpindahan dari PAUD ke SD bukan sekadar perubahan jenjang pendidikan, tetapi juga proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan budaya belajar baru yang perlu dipersiapkan secara matang agar anak tidak mengalami tekanan.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan PNF Kota Makassar, Yasmain Gasba, memaparkan implementasi program Wajib Belajar Satu Tahun Pra-Sekolah melalui tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas termasuk wilayah terpencil, serta penguatan aspek kesejahteraan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pokja Bunda PAUD, Titin Florentina, para Bunda PAUD se-Kecamatan Kota Makassar, kepala sekolah SD, guru kelas satu SD, serta para orang tua murid.

Continue Reading

Trending