Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar
Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.
Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.
Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.
Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.
Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.
“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.
Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.
“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.
Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.
Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.
“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.
Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Ajak Selebgram Jadi Mitra Sosialisasi Program Pemerintah
Kitasulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak para pelaku industri kreatif dan selebgram untuk ikut berperan aktif menyosialisasikan berbagai program Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Selebgram se-Kota Makassar yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Munafri, peran kreator digital saat ini sangat penting dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dengan pendekatan yang kreatif dan mudah dipahami.
“Saya sangat menunggu momentum seperti ini. Karena sekarang banyak sekali program pemerintah kota yang bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga perlu disosialisasikan dengan cara penyampaian yang baik,” ujarnya.
Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar saat para pelaku industri kreatif berkumpul dalam momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan.
Munafri menyambut langsung para selebgram dan kreator konten dari berbagai komunitas yang selama ini aktif mewarnai ruang digital dengan karya dan gagasan kreatif.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan komunitas kreatif sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam suasana santai namun penuh makna, berbagai ide dan gagasan pun mengalir. Diskusi yang terbangun membuka peluang kerja sama antara pemerintah dan para kreator dalam mendukung pembangunan kota serta menyampaikan berbagai program kepada masyarakat secara lebih menarik.
Pada kesempatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi meminta Kepala Dinas Kominfo Makassar untuk memaksimalkan potensi kreator digital yang ada di Makassar agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah.
Menurutnya, para pelaku industri kreatif dapat menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kritik konstruktif.
“Silakan menjadi corong pemerintah, bukan hanya menyampaikan program, tapi juga memberikan kritik. Kalau ada yang tidak bagus, sampaikan. Itu penting supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Munafri juga menyoroti sejumlah isu perkotaan yang membutuhkan perhatian bersama, seperti penataan trotoar yang masih sering digunakan untuk aktivitas lain serta pengelolaan sampah rumah tangga.
Ia mengajak para kreator untuk turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan memanfaatkan sampah melalui berbagai metode seperti komposter dan budidaya maggot.
“Kita kolaborasi berikan edukasi kepada masyarakat. Kita ingin masyarakat memahami bahwa sampah bukan hanya masalah, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Makassar yang membutuhkan dukungan sosialisasi dari para kreator digital.
Beberapa program tersebut antara lain sambungan air bersih gratis PDAM bagi masyarakat kurang mampu, layanan pengaduan masyarakat Lontara, serta program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP masing-masing dua pasang seragam yang dibiayai melalui APBD.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menjalankan kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat rumah tangga kurang mampu di kota tersebut.
“Program ini harus diketahui masyarakat bahwa ada anggaran pemerintah yang digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” jelas Munafri.
Di bidang perlindungan sosial, Pemkot Makassar juga menanggung iuran BPJS bagi puluhan ribu masyarakat. Tahun ini, sebanyak 81 ribu warga mendapatkan jaminan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Selain itu, pemerintah kota juga memberikan 41 ribu jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan, termasuk membuka peluang bagi pekerja kreatif untuk didaftarkan dalam program tersebut.
Munafri berharap kolaborasi antara pemerintah dan komunitas kreatif dapat terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat.
“Kami berharap setelah pertemuan ini para pelaku industri kreatif dapat terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai OPD untuk menyosialisasikan program-program Pemerintah Kota Makassar secara lebih luas,” harapnya.
Sementara itu, perwakilan komunitas selebgram Kota Makassar, Ahmad Zuhaelsi yang akrab disapa Abu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota atas undangan silaturahmi dalam kegiatan buka puasa bersama para kreator digital.
“Kita berkumpul bersama Pak Wali Kota sore ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang untuk bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara komunitas kreator digital dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan.
“Semoga ke depan teman-teman di sini bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar bersama Pak Wali Kota,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Abu kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar beserta jajaran pemerintah kota yang dinilai terus memberikan dukungan kepada komunitas kreatif di Kota Makassar.
“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali dan seluruh jajaran yang sudah bersilaturahmi dengan teman-teman semua,” tutupnya.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login