Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.
Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.
Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.
Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.
Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.
“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.
Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.
“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.
Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.
Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.
“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

Pemkot Makassar
Pemkot Siap Fasilitasi Silaturahmi Regional KAHMI di Kota Makassar

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menyambut hangat rencana Silaturahmi Regional (Silatreg) Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel bersama Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sulawesi, yang akan digelar pada 11–12 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar.
Untuk mematangkan seluruh persiapan teknis hajatan akbar para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, panitia pelaksana Silatreg KAHMI Sulsel melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (16/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi sekaligus memastikan dukungan pemerintah kota, sehingga kegiatan yang akan menghimpun jajaran pengurus KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi itu dapat berlangsung lancar dan meriah.
“Kami sangat menyambut baik event besar Silaturahmi Regional KAHMI ini. Pemerintah Kota Makassar siap memberikan dukungan dan terus berkoordinasi agar kebutuhan kegiatan bisa kami fasilitasi,” ujar Munafri.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mematangkan persiapan teknis, mulai dari koordinasi keamanan, perizinan, hingga fasilitas penunjang.
Munafri menegaskan, kehadiran tokoh-tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang promosi bagi Makassar sebagai kota pertemuan dan destinasi kegiatan nasional.
“Dengan kegiatan di Kota Makassar, kami berharal lancar, aman, dan memberikan manfaat luas bagi dampak ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Makassar,” harapnya.
Sedangkan, Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel, Ni’matullah mengatakan, bahwa KAHMI Sulsel mendapat amanat dari Majelis Nasional KAHMI untuk menjadi tuan rumah kegiatan yang akan menghimpun peserta dari tujuh provinsi se-Sulawesi.
“Kami mendapat amanat dari Majelis Nasional KAHMI untuk melaksanakan Silaturahmi se-Sulawesi, dan Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah,” ujarnya.
“Karena itu kami datang bersilaturahmi sekaligus mappatabe kepada Bapak Wali Kota, menyampaikan rencana kegiatan dan memohon izin,” tambah Ni’Matullah.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menambahkan, panitia juga mengharapkan Wali Kota Munafri dapat memberikan sambutan selamat datang (welcome speech) kepada para tamu kehormatan nantinya.
Disebutkan, pada pertemuan KAHMI, hadir dua Menteri yakni. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
“Acara ini akan dihadiri sedikitnya 400 peserta, termasuk dua menteri yang sementara terjadwal hadir, Menteri Pertahanan dan Menteri ATR/BPN. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan Sulsel dan Makassar secara lebih luas,” jelasnya.
Rangkaian kegiatan Silatreg KAHMI akan mencakup silaturahmi internal, penyampaian gagasan dari setiap wilayah, hingga sesi pemikiran kebangsaan bersama para menteri tamu.
Malam puncak dijadwalkan menghadirkan pidato dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tentang arah pembangunan bangsa ke depan.
Ni’matullah mengakui, keterbatasan sumber daya membuat panitia memohon dukungan fasilitasi dari Pemkot Makassar.
“Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, dapat membantu beberapa kebutuhan teknis,” tuturnya. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login