Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Safari Ramadan Pemkab Sidrap di Watang Pulu, Bupati Ajak Warga Perkuat Usaha Lokal

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Agenda Safari Ramadan dan buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) digelar di Catering Ukhuwah, Desa Ciro-ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Ahad (22/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Ketua Baznas Sidrap Mustari Kadir, Anggota DPRD Sidrap Agus Syamsuddin, dan Ketua DWP Sidrap Andi Rieskha Rahmat.

Tampak pula para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD Pemkab Sidrap, Kapolres Sidrap yang diwakili Kasat Intel Iptu Andi Aswan, perwakilan Dandim 1420 Sidrap, Owner Catering Ukhuwah, Camat Watang Pulu Mansyur, para lurah dan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk melaksanakan buka puasa bersama di Catering Ukhuwah.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan usaha lokal sebagai bentuk penguatan ekonomi daerah.

“Masyarakat Sidrap yang bikin acara harus menggunakan usaha lokal agar perputaran ekonomi tetap di daerah kita,” ujarnya.

Bupati juga mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“Bagaimana kita berkontemplasi mengembangkan usaha sendiri dan mendukung usaha di daerah kita sendiri. Saya inginkan masyarakat Sidrap dapat mengembangkan usaha sendiri, namun jangan berfokus dalam satu usaha. Bila usaha yang satu sudah berhasil, cari usaha lagi untuk dikembangkan,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, ia turut memaparkan capaian pembangunan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Nurkanaah. Menurutnya, berbagai program telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.

“Selama saya bersama Wakil Bupati memimpin di Kabupaten Sidrap sudah berdampak kepada masyarakat, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga ibadah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sejumlah program prioritas telah terealisasi, di antaranya BPJS gratis, ketersediaan pupuk yang lancar, listrik masuk sawah, peningkatan mutu pendidikan, stabilitas harga komoditas pangan, serta kemajuan di sektor perikanan dan pertanian.

“Semua yang sudah saya janjikan Alhamdulillah sudah terealisasi, tapi kita masih memantapkan di tahun 2026 ini,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran, termasuk OPD, Polres, dan TNI, yang telah bekerja maksimal demi kemajuan masyarakat Sidrap.

“Alhamdulillah berkat doa kita semuanya, saya bersama Wakil Bupati dan tim kepala OPD pemerintah daerah Sidrap, tim Polres, tim dari TNI semuanya bekerja maksimal dengan tujuan hanya untuk kemajuan masyarakat Sidrap,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya mengentaskan kemiskinan dan mendorong masyarakat menuju taraf hidup yang lebih sejahtera.

“Kita juga berusaha bagaimana masyarakat kita keluar dari zona kemiskinan beranjak menjadi zona yang nyaman. Alhamdulillah semua program kami sudah berjalan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil survei yang dipaparkannya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sidrap mencapai 87,7 persen.

Rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim Puskesmas, penyerahan bantuan dari Baznas Sidrap kepada masyarakat yang membutuhkan, serta peresmian Masjid Birrul Walidain.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.

Continue Reading

Trending