Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kakanwil Kemenhaj Sulsel Lepas Umrah Akbar PT Annur Maarif, Apresiasi Layanan dan Konsistensi Pendampingan Jamaah

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR—Semangat melayani tamu Allah kembali ditunjukkan PT Annur Maarif dengan memberangkatkan rombongan Umrah Akbar perdana musim Haji dan Umrah 1447 Hijriah/2026. Pelepasan jamaah berlangsung khidmat di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat (24/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, S.Ag., M.A.

Dalam sambutannya, H. Ikbal Ismail menyampaikan apresiasi tinggi kepada PT Annur Maarif beserta Jenewa Rabbani Wisata (JRW) yang dinilai telah menunjukkan konsistensi dalam menghadirkan pelayanan umrah dan haji yang profesional serta terpercaya bagi masyarakat Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

Menurutnya, nama PT Annur Maarif telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji di Sulawesi Selatan karena rekam jejak pelayanan yang terus dijaga dari tahun ke tahun.

“Bicara umrah dan haji untuk wilayah Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari nama PT Annur Maarif. Pondasinya kuat di haji dan umrah. Mulai dari pelayanan, kemudahan proses, hingga kepastian keberangkatan dan kualitas hotel menjadi hal yang selalu dikenang oleh setiap jamaah Annur. Ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar H. Ikbal Ismail.

Ia berharap PT Annur Maarif tidak hanya mempertahankan reputasi yang telah dibangun, tetapi juga terus berinovasi meningkatkan kualitas layanan di tengah semakin tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

“Kami berharap fondasi yang selama ini menjadi kekuatan PT Annur Maarif tetap dipertahankan. Jadikan kepercayaan jamaah sebagai amanah yang terus dijaga melalui pelayanan terbaik, pendampingan yang maksimal, serta komitmen menghadirkan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Annur Maarif Cabang Makassar, H. Muhammad Yasmar M. Yapid, menjelaskan bahwa keberangkatan Umrah Akbar kali ini menjadi pembuka musim umrah 1447 Hijriah dengan antusiasme jamaah yang sangat tinggi.

Ia mengungkapkan, rombongan akan diterbangkan menggunakan dua maskapai nasional, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air, dengan penerbangan langsung dari Makassar menuju Jeddah.

“Jamaah Umrah Akbar perdana kita terbangkan menggunakan dua maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Insyaallah seluruh jamaah akan berangkat langsung dari Makassar menuju Jeddah. Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar perjalanan ini berjalan lancar dan seluruh jamaah diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan ibadah,” kata Yasmar.

Grup Umrah Akbar yang dijadwalkan berangkat Sabtu pagi, 25 Juli 2026, akan langsung menuju Kota Jeddah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Yasmar juga menyampaikan bahwa hanya dua hari sebelumnya, PT Annur Maarif telah lebih dahulu memberangkatkan jamaah grup 23 Juli 2026 yang saat ini telah tiba dengan selamat dan menjalankan rangkaian ibadah di Kota Madinah.

Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat menjadi motivasi bagi PT Annur Maarif untuk terus menjaga kualitas layanan pada setiap keberangkatan.

Sepanjang Juli 2026, PT Annur Maarif bersama JRW dijadwalkan memberangkatkan empat grup jamaah menuju Tanah Suci dengan total sekitar 1.000 jamaah. Capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara umrah yang mengedepankan kepastian keberangkatan, pelayanan prima, serta pendampingan menyeluruh sejak proses persiapan hingga kepulangan jamaah ke Tanah Air.

Dengan dimulainya musim umrah 1447 Hijriah, PT Annur Maarif menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra perjalanan ibadah yang amanah, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jamaah, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyelenggara umrah dan haji terbesar di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending