Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

The Power of Brand: Jamaah dan Keluarga Jadi Influencer Alami Annur Travel di Media Sosial

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP — Linimasa media sosial, hari ini Minggu 18/01/2026 dipenuhi unggahan prosesi keberangkatan jamaah umrah Annur Travel asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Ratusan foto, video, dan pesan doa dibagikan keluarga serta kerabat jamaah yang mengiringi keberangkatan menuju Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Sebanyak 317 jamaah asal Sidrap yang tergabung dalam grup keberangkatan 19 Januari 2026 dijadwalkan terbang menuju Arab Saudi pada Senin (19/1/2026) subuh. Rombongan akan bertolak dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Ramainya unggahan di berbagai platform media sosial—mulai dari WhatsApp Group, Facebook, hingga Instagram—menjadi penanda kuat tingginya atensi publik terhadap keberangkatan jamaah Annur Travel yang berkolaborasi dengan JRW. Prosesi pelepasan jamaah yang sarat haru dan doa ini tak hanya menjadi momen spiritual bagi keluarga, tetapi juga menjadi perbincangan luas di ruang digital masyarakat Sidrap.

Fenomena tersebut mendapat tanggapan dari praktisi media yang juga Direktur Advokasi dan Kerja Sama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan, H. Sabri Rizaldi. Menurutnya, apa yang terjadi di media sosial hari ini bukan sekadar rutinitas seremonial.

“Ini bukan sekadar seremoni keberangkatan. Di sini ada bentuk validasi publik tentang seberapa besar engagement brand Annur dan JRW di tengah masyarakat,” ujar H.Ichal

Ia menilai, kekuatan utama Annur Travel justru terletak pada kedekatan emosional dengan jamaah dan keluarganya, yang secara alami terbangun dan tercermin melalui aktivitas media sosial.

“Ini kekuatan utama brand Annur yang jarang disadari publik. Branding Annur sangat kuat jika berbicara umrah dan haji. Tanpa disadari, postingan dari ratusan keluarga jamaah justru menjadi marketing paling efektif. Jejaringnya menjangkau hingga ke akar rumput, dan ini hanya bisa dilakukan oleh brand yang memiliki personal branding yang melekat di hati masyarakat,” jelasnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan, berbagai grup media sosial lokal di Sidrap ramai dengan unggahan keberangkatan jamaah Annur dan JRW. Mulai dari dokumentasi pelepasan di rumah, perjalanan menuju Makassar, hingga momen kebersamaan di Asrama Haji Sudiang, semuanya dibagikan secara organik oleh keluarga jamaah.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah bertransformasi menjadi ruang legitimasi publik bagi sebuah brand. Ketika masyarakat dengan sukarela membagikan pengalaman dan kebanggaan mereka, maka kepercayaan publik terbangun secara alami. Dalam konteks ini, keluarga jamaah bukan sekadar pengguna jasa, tetapi juga menjadi influencer autentik yang memperkuat citra dan reputasi Annur Travel di tengah masyarakat.

Keterlibatan emosional yang kuat antara brand dan jamaah inilah yang menjadi modal sosial berharga. Di era digital, kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman nyata dan dibagikan oleh masyarakat luas terbukti memiliki dampak jauh lebih kuat dibandingkan strategi promosi konvensional.

Continue Reading

Trending