Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar
Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.
Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.
Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.
Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.
Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.
“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.
Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.
“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.
Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.
Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.
“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.
Provinsi Sulawesi Selatan
Sekda Sulsel Pimpin Upacara HUT BMKG ke-79, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Mitigasi Bencana
Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 di Kantor Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar, Selasa (21/7/2026). Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Sulawesi Selatan.
Upacara yang mengusung tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dihadiri Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kepala Stasiun Klimatologi Sulsel, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Makassar, serta Kepala Stasiun Geofisika Gowa.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan instansi teknis tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang menyampaikan ucapan selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 kepada seluruh insan BMKG, khususnya keluarga besar Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar.
“Semoga momentum ini semakin memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jufri.
Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa karakteristik geografis Sulawesi Selatan yang terdiri atas kawasan pegunungan, dataran rendah, pesisir, hingga kepulauan menjadikan provinsi ini rentan terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang tinggi, hingga gempa bumi.
Karena itu, peran BMKG dinilai semakin strategis di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Selain menyediakan informasi cuaca, BMKG juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, keselamatan transportasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perencanaan pembangunan.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi salah satu referensi utama dalam mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Jufri juga menegaskan bahwa informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG selama ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi bersama BPBD, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Sinergi yang selama ini terjalin antara BMKG dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan patut kita syukuri dan terus diperkuat. Melalui kolaborasi yang baik, informasi cuaca ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi, serta berbagai peringatan dini dapat disebarluaskan secara cepat sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BMKG, BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem mitigasi bencana yang semakin efektif.
“Kita harus memastikan setiap informasi yang diterbitkan BMKG dapat diterima dengan cepat, dipahami dengan benar, dan ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.
Menurutnya, peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Selatan yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.
“Bencana memang tidak dapat kita cegah, tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kolaborasi, dan sistem peringatan dini yang andal, kita dapat mengurangi risiko, menyelamatkan lebih banyak jiwa, dan membangun Sulawesi Selatan yang semakin tangguh,” tegasnya.
Usai mengikuti upacara, Jufri Rahman meninjau Network Operation Center (NOC) Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar. Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Nasrol Adil memaparkan berbagai sistem pemantauan yang dimiliki BMKG, di antaranya Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem prediksi curah hujan, pemantauan aktivitas kegempaan, serta layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mendukung upaya mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.
Peninjauan tersebut menunjukkan kesiapan sistem informasi BMKG dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan perlindungan masyarakat Sulawesi Selatan dari berbagai potensi bencana melalui pemanfaatan teknologi dan sistem peringatan dini yang andal.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login