Connect with us

Bupati Sidrap Hadiri Pisah Sambut Kajati Sulsel

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari Raden Febrytrianto kepada Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (8/2/2023).

Acara berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman hadir bersama para bupati dan walikota se-Sulsel, dan undangan lainnya.

Dalam acara tersebut, Dollah Mando menyempatkan berbincang dengan sejumlah kepala daerah. Ia juga bertemu dengan Kasi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, yang tidak lain merupakan putra sulungnya.

Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sulsel yang telah bertugas dan mendoakan kajati yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Sinergitas dan koordinasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel berjalan dengan sangat baik dan kuat,” ujarnya.

Sementara itu, R. Febrytrianto menyampaikan, dua tahun memimpin Kejati Sulsel berjalan dengan baik, karena adanya koordinasi yang tercipta.

“Semua di sini menjadi mudah karena adanya sinergitas dan koordinasi bersama. Sehingga masing-masing bekerja dengan baik,” ucapnya.

Kejati Sulsel yang baru, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, mendapatkan tugas memastikan untuk kejaksaan tinggi hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi-Selatan.

“Lembaga Kejaksaan akan ikut bersama Bapak/Ibu sekalian secara kolaborasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,” sebutnya.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending