Bupati Sidrap Hadiri Pisah Sambut Kajati Sulsel

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari Raden Febrytrianto kepada Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (8/2/2023).

Acara berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman hadir bersama para bupati dan walikota se-Sulsel, dan undangan lainnya.

Dalam acara tersebut, Dollah Mando menyempatkan berbincang dengan sejumlah kepala daerah. Ia juga bertemu dengan Kasi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, yang tidak lain merupakan putra sulungnya.

Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sulsel yang telah bertugas dan mendoakan kajati yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Sinergitas dan koordinasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel berjalan dengan sangat baik dan kuat,” ujarnya.

Sementara itu, R. Febrytrianto menyampaikan, dua tahun memimpin Kejati Sulsel berjalan dengan baik, karena adanya koordinasi yang tercipta.

“Semua di sini menjadi mudah karena adanya sinergitas dan koordinasi bersama. Sehingga masing-masing bekerja dengan baik,” ucapnya.

Kejati Sulsel yang baru, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, mendapatkan tugas memastikan untuk kejaksaan tinggi hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi-Selatan.

“Lembaga Kejaksaan akan ikut bersama Bapak/Ibu sekalian secara kolaborasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,” sebutnya.(win)

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

3 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.