Kolaborasi Pemkot Makassar-Media Kuatkan Program Lorong Wisata Tekan Inflasi

Published

3 tahun ago

11 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Pemkot Makassar berkolaborasi dengan media Berita Kota Makassar (BKM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menguatkan branding program Lorong Wisata (Longwis).

BKM dan Dinas Kominfo Makassar menginisiasi program Ammaloki Ri Longwis dan ADAMA atau (Adukan Masalah Anda) 112 yang dilaunching di Lorong Wisata Sydney, Kelurahan Tello Baru, Panakkukang, Sabtu, (11/02/2023).

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan media dengan Pemkot Makassar terkoneksi dengan inovasi yang selalu dibuat oleh Pemkot. Sehingga frekuensi komunikasinya sangat baik sekali.
Dari situ Pemkot dan media memiliki pemikiran yang sama melihat Makassar.

“Tanpa inovasi tidak ada percepatan pembangunan, akan jadi biasa. BKM selalu menambah taburan inovasi Pemkot Makassar dengan inisiasi sendiri. Makanya ini merupakan kontribusi langsung dari media, baik terhadap Pemkot juga masyarakat secara langsung,” kata Danny Pomanto usai melaunching acara.

Ia menilai program itu sejalan dengan program prioritas Pemkot Makassar, salah satunya ialah Longwis..Dengan begitu peran media bisa melakukan pengawasan dan mengevaluasi program Longwis di semua kelurahan.

Ia juga mengarahkan kepada seluruh OPD, camat dan lurah yang memiliki program di lorong wisata agar bersama-sama media menjadikan Longwis yang lebih nyaman dan memberikan nilai ekonomis, khususnya menekan inflasi.

“Longwis menjadi salah satu tumpuan menekan inflasi karena masyarakat di dalamnya menciptakan kegiatan yang bermanfaat seperti menanam sayuran, tanaman herbal, kuliner, kerajinan dan UMKM, serta lokasi wisata,” jelasnya.

Program yang dilaunching di Longwis Sydney itu juga dia harapkan memberi solusi penanganan kenaikan harga komoditas dari dampak laju inflasi dengan memanfaatkan lahan minim di lingkungan tempat tinggal, baik untuk bercocok tanam maupun budidaya perikanan.

Di lorong wisata Sidney yang kita tempati saat ini begitu dikenal. Potensi wisata dan pertanian serta perikanan di lorong wisata Sidney sangat besar,” ujarnya.

Selain mendukung Longwis, BKM dan media juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berkat program Adama 112 maka layanan aspirasi dan pengaduan hadir sebagai sarana membuka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

“Dengan adanya Adama 112 maka sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kritisme masyarakat menjadi sinyal positif dalam mencapai salah satu cita-citanya mewujudkan pengelolaan pemerintah yang lebih baik sesuai dengan tagline Makassar Sombere’ and Smart City,” harapnya.

Direktur BKM Mustawa Nur mengatakan pihaknya terus berinovasi dalam basis informasi, dan setiap tahun BKM menggagas program dengan menggunakan konsep good news is a good news.

Pada awal tahun ini timnya menggagas dua program yang menjadi barometer pelayanan masyarakat.

“Adama 112, sarana perekat berbagai pihak yang melayani semua sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kami banyak membangun konsep sinergitas dengan Dinas Kominfo sehingga semua bisa tambah baik,” ucapnya.

Pihaknya juga terus membuka langkah-langkah inovasi agar mendorong pelayanan masyarakat.

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

9 jam ago

10 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.