Kolaborasi Pemkot Makassar-Media Kuatkan Program Lorong Wisata Tekan Inflasi

Published

3 tahun ago

11 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Pemkot Makassar berkolaborasi dengan media Berita Kota Makassar (BKM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menguatkan branding program Lorong Wisata (Longwis).

BKM dan Dinas Kominfo Makassar menginisiasi program Ammaloki Ri Longwis dan ADAMA atau (Adukan Masalah Anda) 112 yang dilaunching di Lorong Wisata Sydney, Kelurahan Tello Baru, Panakkukang, Sabtu, (11/02/2023).

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan media dengan Pemkot Makassar terkoneksi dengan inovasi yang selalu dibuat oleh Pemkot. Sehingga frekuensi komunikasinya sangat baik sekali.
Dari situ Pemkot dan media memiliki pemikiran yang sama melihat Makassar.

“Tanpa inovasi tidak ada percepatan pembangunan, akan jadi biasa. BKM selalu menambah taburan inovasi Pemkot Makassar dengan inisiasi sendiri. Makanya ini merupakan kontribusi langsung dari media, baik terhadap Pemkot juga masyarakat secara langsung,” kata Danny Pomanto usai melaunching acara.

Ia menilai program itu sejalan dengan program prioritas Pemkot Makassar, salah satunya ialah Longwis..Dengan begitu peran media bisa melakukan pengawasan dan mengevaluasi program Longwis di semua kelurahan.

Ia juga mengarahkan kepada seluruh OPD, camat dan lurah yang memiliki program di lorong wisata agar bersama-sama media menjadikan Longwis yang lebih nyaman dan memberikan nilai ekonomis, khususnya menekan inflasi.

“Longwis menjadi salah satu tumpuan menekan inflasi karena masyarakat di dalamnya menciptakan kegiatan yang bermanfaat seperti menanam sayuran, tanaman herbal, kuliner, kerajinan dan UMKM, serta lokasi wisata,” jelasnya.

Program yang dilaunching di Longwis Sydney itu juga dia harapkan memberi solusi penanganan kenaikan harga komoditas dari dampak laju inflasi dengan memanfaatkan lahan minim di lingkungan tempat tinggal, baik untuk bercocok tanam maupun budidaya perikanan.

Di lorong wisata Sidney yang kita tempati saat ini begitu dikenal. Potensi wisata dan pertanian serta perikanan di lorong wisata Sidney sangat besar,” ujarnya.

Selain mendukung Longwis, BKM dan media juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berkat program Adama 112 maka layanan aspirasi dan pengaduan hadir sebagai sarana membuka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

“Dengan adanya Adama 112 maka sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kritisme masyarakat menjadi sinyal positif dalam mencapai salah satu cita-citanya mewujudkan pengelolaan pemerintah yang lebih baik sesuai dengan tagline Makassar Sombere’ and Smart City,” harapnya.

Direktur BKM Mustawa Nur mengatakan pihaknya terus berinovasi dalam basis informasi, dan setiap tahun BKM menggagas program dengan menggunakan konsep good news is a good news.

Pada awal tahun ini timnya menggagas dua program yang menjadi barometer pelayanan masyarakat.

“Adama 112, sarana perekat berbagai pihak yang melayani semua sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kami banyak membangun konsep sinergitas dengan Dinas Kominfo sehingga semua bisa tambah baik,” ucapnya.

Pihaknya juga terus membuka langkah-langkah inovasi agar mendorong pelayanan masyarakat.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

19 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.