Kolaborasi Pemkot Makassar-Media Kuatkan Program Lorong Wisata Tekan Inflasi

Published

3 tahun ago

11 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Pemkot Makassar berkolaborasi dengan media Berita Kota Makassar (BKM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menguatkan branding program Lorong Wisata (Longwis).

BKM dan Dinas Kominfo Makassar menginisiasi program Ammaloki Ri Longwis dan ADAMA atau (Adukan Masalah Anda) 112 yang dilaunching di Lorong Wisata Sydney, Kelurahan Tello Baru, Panakkukang, Sabtu, (11/02/2023).

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan media dengan Pemkot Makassar terkoneksi dengan inovasi yang selalu dibuat oleh Pemkot. Sehingga frekuensi komunikasinya sangat baik sekali.
Dari situ Pemkot dan media memiliki pemikiran yang sama melihat Makassar.

“Tanpa inovasi tidak ada percepatan pembangunan, akan jadi biasa. BKM selalu menambah taburan inovasi Pemkot Makassar dengan inisiasi sendiri. Makanya ini merupakan kontribusi langsung dari media, baik terhadap Pemkot juga masyarakat secara langsung,” kata Danny Pomanto usai melaunching acara.

Ia menilai program itu sejalan dengan program prioritas Pemkot Makassar, salah satunya ialah Longwis..Dengan begitu peran media bisa melakukan pengawasan dan mengevaluasi program Longwis di semua kelurahan.

Ia juga mengarahkan kepada seluruh OPD, camat dan lurah yang memiliki program di lorong wisata agar bersama-sama media menjadikan Longwis yang lebih nyaman dan memberikan nilai ekonomis, khususnya menekan inflasi.

“Longwis menjadi salah satu tumpuan menekan inflasi karena masyarakat di dalamnya menciptakan kegiatan yang bermanfaat seperti menanam sayuran, tanaman herbal, kuliner, kerajinan dan UMKM, serta lokasi wisata,” jelasnya.

Program yang dilaunching di Longwis Sydney itu juga dia harapkan memberi solusi penanganan kenaikan harga komoditas dari dampak laju inflasi dengan memanfaatkan lahan minim di lingkungan tempat tinggal, baik untuk bercocok tanam maupun budidaya perikanan.

Di lorong wisata Sidney yang kita tempati saat ini begitu dikenal. Potensi wisata dan pertanian serta perikanan di lorong wisata Sidney sangat besar,” ujarnya.

Selain mendukung Longwis, BKM dan media juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berkat program Adama 112 maka layanan aspirasi dan pengaduan hadir sebagai sarana membuka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

“Dengan adanya Adama 112 maka sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kritisme masyarakat menjadi sinyal positif dalam mencapai salah satu cita-citanya mewujudkan pengelolaan pemerintah yang lebih baik sesuai dengan tagline Makassar Sombere’ and Smart City,” harapnya.

Direktur BKM Mustawa Nur mengatakan pihaknya terus berinovasi dalam basis informasi, dan setiap tahun BKM menggagas program dengan menggunakan konsep good news is a good news.

Pada awal tahun ini timnya menggagas dua program yang menjadi barometer pelayanan masyarakat.

“Adama 112, sarana perekat berbagai pihak yang melayani semua sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kami banyak membangun konsep sinergitas dengan Dinas Kominfo sehingga semua bisa tambah baik,” ucapnya.

Pihaknya juga terus membuka langkah-langkah inovasi agar mendorong pelayanan masyarakat.

Nasional

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pejabat Waspadai Gratifikasi Berkedok Hadiah

Published

13 jam ago

4 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Yogyakarta— Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak para pejabat untuk mewaspadai praktik gratifikasi yang berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Antikorupsi Pendidikan Tinggi bertajuk “Gratifikasi dalam Perspektif Islam” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Kamis (4/6/2026). Webinar tersebut diikuti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ketika hadiah tersebut berpotensi memengaruhi keputusan, kebijakan, atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Nasaruddin Umar dari Yogyakarta.

Dalam paparannya, Menag mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah SAW yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan.

“Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang,” jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga mencontohkan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menyebut Umar pernah memerintahkan agar keuntungan usaha peternakan putranya diserahkan ke Baitul Mal karena khawatir adanya perlakuan istimewa akibat status sebagai anak khalifah.

Umar bin Khattab juga disebut pernah menolak hadiah berupa sajadah mewah dari Gubernur Kufah karena menilai dana tersebut lebih baik digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Menag turut menjelaskan sejumlah bentuk korupsi yang dikenal dalam Islam, seperti al-ghulul atau penyalahgunaan amanah, riswah atau suap, komisi ilegal, mark up harga dan spesifikasi barang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga sponsorship yang memiliki maksud tersembunyi.

Menurutnya, seluruh praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan agama.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat besar. Karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup paparannya, Menag mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadikan integritas, amanah, dan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberkahan hidup jauh lebih penting daripada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

“Korupsi bukan hanya merusak kehidupan pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat,” pungkasnya.