Connect with us

Didampingi Sekcam Rappocini,Camat M Aminuddin Ikuti Rakor Virtual Terkait Program 1 Juta Polybag

Published

on

Kitasulsel,Makassar—Camat Rappocini M. Aminuddin, S.Sos., M.AP didampingi Sekcam Rappocini mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual melalui zoom meeting di ruang rapat Kantor Kecamatan Rappocini, Kamis (16/02/2023).

Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, dengan membahas Gerakan menanam satu juta tanaman yang merupakan upaya menekan inflasi dengan melakukan penanaman dua komoditi utama yakni cabe dan bawang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, wakil Wali kota meminta adanya verifikasi secara faktual dari kelurahan terkait titik Lorong Wisata, kesiapan lorong, serta penambahan KWT sebanyak 2 KWT di setiap kelurahan.

“Untuk memaksimalkan program 1 juta polybag dalam waktu sepekan, 1.000 lorong harus telah terverifikasi faktual dengan potensi yang ada di setiap Lorong Wisata harus qualified. Serta adanya penambahan masing-masing 2 KWT di setiap kelurahan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Untuk kesiapan bibit komoditi cabe akan disiapkan oleh DP2 sebanyak 3.000 polybag di setiap kecamatan, sedangkan untuk komoditi bawang akan disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 2.000 polybag per kecamatan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, beberapa KWT menyampaikan kendala yang dihadapi dikarenakan musim hujan serta adanya bencana banjir mengakibatkan beberapa tanaman terendam dan hanyut terbawa banjir.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel