Gubernur Andi Sudirman Raih Penghargaan SAR Awards dari Basarnas

Published

3 tahun ago

16 Februari 2023

Kitasulsel,Makassar-Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima penghargaan SAR Awards dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas).

Penghargaan tersebut diterima pada Rapat Kerja dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) 2023 yang diadakan di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Basarnas Marsekal madya TNI Henri Alfiandi, yang diterima oleh Gubernur Sulsel dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo.

“Alhamdulillah menerima Penghargaan SAR AWARDS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) di Rapat Kerja dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) 2023,” kata Gubernur Andi Sudirman.

Penghargaan yang diterima Gubernur Sulsel itu atas dukungan pemberian bantuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo menyampaikan, “Bapak Kepala Basarnas memuji perhatian dan kerjasama yang diberikan Pemprov Sulsel dalam hal ini bapak Gubernur Sulsel yang membantu kerja-kerja SAR,” tuturnya.

Dalam Rapat Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tahun 2023 dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi, menyampaikan Basarnas memiliki peran penting karena harapan korban dan keluarga korban bencana bertumpu kepada tim SAR. “Kecepatan evakuasi untuk menentukan jumlah nyawa yang diselamatkan juga berada di tim SAR,” tambahnya.

Ia pun mendorong Basarnas untuk melibatkan masyarakat melalui edukasi tentang pertolongan awal yang bisa dilakukan saat terjadi bencana. “Mengedukasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pertolongan-pertolongan awal. Ini penting sekali. Mulai dilakukan mengintervensi, mengedukasi masyarakat agar ngerti apa yang harus dilakukan pada saat-saat kejadian awal,” tandasnya.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

9 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.