Tinjau Banjir di Kampung Baru Antang, Danny: Akan Dikeruk, Kita Bantu Balai

Published

3 tahun ago

17 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto akan mengerahkan OPDnya untuk melakukan pengerukan jalur sungai di Kampung Baru, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.

Pengerukan ini didasari karena tertutupnya jalur air sungai yang berada di Kampung Baru tersebut.

Kata Danny, sebenarnya ini wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang namun Danny akan turun membantu demi meringankan beban masyarakat Kota Makassar.

“Jadi sejak kemarin banjir di kota tapi di daerah pesisir sungai justru aman. Air yang dari hulu itu baru tiba di pesisir sungai. Kita mulai reda di daerah kota, di sini air baru tiba. Dan yang kena memang itu daerah pesisir sungai seperti sungai Tallo, Biring Je’ne, dan Bone Lengga di Puri Pa’tene,” ucapnya.

“Pemerintah kota tidak akan membiarkan warganya berjuang sendiri. Jadi solusinya ini membutuhkan pengerukan sungai. Saya akan berkoordinasi dengan BBWS Pompengan Jeneberang untuk turunkan alat berat yang kita punya. Meski ini kewenangan balai tapi tidak apa-apa kita bersinergi, saling bantu,” tambahnya.

Kata Danny, persoalan banjir merupakan persoalan teknis dan harus ditangani dengan cara teknis pula.

Pihaknya akan segera bertindak. Tak hanya pengerukan, Danny juga berencana akan membuat jalur tembusan air sungai. Namun, kendalanya harus melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu.

“Kita akan ajak diskusi warga dulu, dari pada di sini banjir terus. Kita akan anggarkan dan bicara dengan semua pihak terkait karena panjang yang akan dikerjakan itu 169 meter,” sebutnya.

Diketahui warga yang terendam banjir sebanyak 12 KK dengan total 55 Jiwa.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

9 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.