Puncak Peringatan Hari Jadi ke-679 Sidenreng Rappang Berlangsung Semarak

Published

3 tahun ago

18 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Puncak peringatan Hari Jadi ke-679 Sidenreng Rappang berlangsung meriah, Sabtu (18/2/2023) di Lapangan Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Acara dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman didampingi Bupati Sidrap, H. Dollah Mando dan Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf. Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, Anggota DPRD Sulsel, H. Zulkifli Zain, perwakilan bupati/walikota, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Sulsel.

Tampak pula, Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan, Dandim 1420, Letkol Andika Ari Prihantono, Kapolres, AKBP Erwin Syah, Kajari, Hasnadirah, Ketua Pengadilan Negeri, Jumadi Apri Ahmad, Sekda Sidrap, H. Basra, serta undangan lainnya.

Peringatan diawali persembahan tari kolosal ratusan siswa-siswi YMPI Rappang binaan Pemerintah Kabupaten Sidrap. Penampilan kompak dan menarik mereka membuat acara menjadi semarak dan memukau hadirin.

Selanjutnya, Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan tampil membacakan sejarah singkat Hari Jadi Sidenreng Rappang yang disusul penayangan video pembangunan Sidenreng Rappang.

Peringatan juga diisi penyematan satya lencana karya satya kepada Muhammad Rohady Ramadhan (30 tahun), Andi Gusti, S.Sos (20 tahun), dan Rivan Sutomo (10 tahun). Berbagai penghargaan juga diserahkan dalam kesempatan itu, ada pula penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada 6 ahli waris peserta.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman kemudian menyerahkan bantuan keuangan ke Kabupaten Sidrap sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan jalan Compong-Larompong, pembangunan jalan Prioritas Kabupaten dan subsidi trans andalan Sulsel.

Sudirman Sulaiman didampingi Direktur Utama PT Bank Sulselbar lalu menyerahkan bantuan kendaraan operasional mobil ambulans untuk puskesmas di Kabupaten Sidrap. Ada pula penyerahan secara simbolis sertifikat tanah milik Pemkab Sidrap.

Gubernur Sulsel juga menyerahkan bantuan hibah sarana dan lembaga keagamaan melalui APBD Pokok TA 2023 dengan total Rp 900 Juta untuk sejumlah Masjid di Sidrap.

Ia lalu menandatangani prasasti menandai peresmian sejumlah proyek. Di antaranya, rehabilitiasi Daerah Irigasi Wette’e Kecamatan Panca Lautang, peningkatan jaringan irigasi Larang Loka, Kecamatan Pitu Riawa, rehabilitasi Daerah Irigasi Jampue, Kecamatan Watang Pulu, dan rehabilitasi daerah irigasi Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe.

Dalam sambutannya Dollah Mando menyebut, Hari Jadi ke-679 Sidrap sebagai momentum melihat capaian kinerja pembangunan di Bumi Nene Mallomo.

“Sekaligus silaturahmi dalam meneguhkan komitmen bersama untuk tetap bersatu dan berkolaborasi mewujudkan kondisi Sidenreng Rappang yang lebih baik, sebagaimana tema ‘Sidrap Kolaborasi, Sidrap Tangguh’,” tutur Dollah.

Tahun 2023 ini, lanjut Dollah, merupakan tahun kelima periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H. Mahmud Yusuf. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan dijalani bersama dalam situasi yang penuh tantangan dan hambatan.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras, sinergitas, dan doa bersama, kita dapat melewati hambatan dan permasalahan yang ada, serta kita mampu menjaga kondisi perekonomian daerah yang tetap tumbuh. Sejumlah proyek pembangunan kita hadirkan, dan berbagai prestasi juga telah kita raih,” papar Dollah.

Sesuai data BPS, ungkap Dollah, indek pembangunan manusia (IPM) meningkat 71,54 menjadi 72,06 poin (kategori tinggi) atau urutan 6 di Sulsel. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan akan meningkat dari tahun sebelumnya yakni 5,54 persen, pengeluaran per kapita per tahun juga naik dari 76,22 menjadi 76,66.

Sementara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan selamat Hari Jadi ke-679 Sidenreng Rappang tahun 2023. Disebutkannya, Pemprov Sulsel terus mendorong pembangunan di Kabupaten Sidrap, di mana lima tahun terkahir telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar.

“Alhamdulillah, sekitar Rp300 miliar telah dialokasikan anggaran Pemprov Sulsel di Kabupaten Sidrap. Kita terus mendorong pembangunan di sejumlah potensi unggulan di Sidrap,” ujar Andi Sudirman.

Tahun ini Gubernur Sulsel kembali mengalokasikan bantuan keuangan senilai Rp 15 miliar untuk Kabupaten Sidrap. Bantuan keuangan itu dialokasikan untuk jalan ruas Compong-Larompong, pembangunan jalan prioritas Kabupaten, dan subsidi trans andalan Sulsel.

Pemprov Sulsel juga menyalurkan bantuan program Mandiri Benih di Sidrap. Terlebih Sidrap dikenal sebagai daerah yang berkontribusi besar pada produksi padi di Sulsel.

“Tahun lalu, kita telah menyalurkan bantuan mandiri benih padi unggul secara gratis sebanyak 110 ton untuk ditanam dilahan seluas 4.400 hektar. Insya Allah, tahun ini akan kembali disalurkan benih padi sebanyak 200 ton untuk lahan seluas 8 ribu hektar di Sidrap,” Jelas Sudirman Sulaiman.(win)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

2 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.