Bappeda Makassar Gelar Konsultasi Publik Terkait RKPD 2024
Kitasulsel-Makassar-Bappeda bersama Pemerintah Kota Makassar Laksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal membahas terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2024.
Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, SKPD, dan perwakilan elemen masyarakat ini dilaksanakan di Karebosi Premier Hotel, Selasa (21/02/2023).
Dalan Sambutannya, mewakili Wali Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, M.Si selaku Asisten I Bidang Pemerintahan mengatakan bahwa para Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar diharapkan bisa berperan penting dalam diskusi kali ini.
“Peran aktif kepala daerah kota makassar dalam RKPD ini diharapkan bisa berperan penting. Saran serta masukan menjadi hal penting dalam kegiatan ini,” tuturnya.
Dia juga menyebut, Makassar Recover yang digalakkan oleh Pemkot Makassar telah menumbuhkan ekonomi yang ada di Kota Makassar pada saat terjadi pandemi pada tahun sebelumnya.
“Kita patut bersyukur program yang dilakukan melalui Makassar Recover telah menumbuhkan angka pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Makassar yang mencapai 5,5 persen pada 2022 kemarin,” tuturnya.
Tak lupa, Yasir juga mengingatkan kepada para perangkat daerah agar bisa menyelesaikan proses administrasi untuk proyek strategis.
“Saya ingin mengingatkan sejumlah perangkat daerah yang mengerjakan beberapa proyek strategis daerah agar bisa segera mempercepat proses administrasinya,” jelas Yasir.
Dia juga mengajak agar bersama-sama menghadapi tahun ini dengan optimis, tetapi tetap waspada terkait kondisi yang saat ini banyak dilanda inflasi.
“Mari kita bersama-sama menghadapi 2023 dengan optimis dan harus terus waspada terhadap kondisi dunia saat ini yang banyak dilanda inflasi,” ungkapnya.
Setelah dibuka oleh Wali Kota Makassar yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan. Terdapat juga penandatanganan berita acara Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan dari masyarakat.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login