Bappeda Makassar Gelar Konsultasi Publik Terkait RKPD 2024

Published

3 tahun ago

21 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Bappeda bersama Pemerintah Kota Makassar Laksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal membahas terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, SKPD, dan perwakilan elemen masyarakat ini dilaksanakan di Karebosi Premier Hotel, Selasa (21/02/2023).

Dalan Sambutannya, mewakili Wali Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, M.Si selaku Asisten I Bidang Pemerintahan mengatakan bahwa para Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar diharapkan bisa berperan penting dalam diskusi kali ini.

“Peran aktif kepala daerah kota makassar dalam RKPD ini diharapkan bisa berperan penting. Saran serta masukan menjadi hal penting dalam kegiatan ini,” tuturnya.

Dia juga menyebut, Makassar Recover yang digalakkan oleh Pemkot Makassar telah menumbuhkan ekonomi yang ada di Kota Makassar pada saat terjadi pandemi pada tahun sebelumnya.

“Kita patut bersyukur program yang dilakukan melalui Makassar Recover telah menumbuhkan angka pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Makassar yang mencapai 5,5 persen pada 2022 kemarin,” tuturnya.

Tak lupa, Yasir juga mengingatkan kepada para perangkat daerah agar bisa menyelesaikan proses administrasi untuk proyek strategis.

“Saya ingin mengingatkan sejumlah perangkat daerah yang mengerjakan beberapa proyek strategis daerah agar bisa segera mempercepat proses administrasinya,” jelas Yasir.

Dia juga mengajak agar bersama-sama menghadapi tahun ini dengan optimis, tetapi tetap waspada terkait kondisi yang saat ini banyak dilanda inflasi.

“Mari kita bersama-sama menghadapi 2023 dengan optimis dan harus terus waspada terhadap kondisi dunia saat ini yang banyak dilanda inflasi,” ungkapnya.

Setelah dibuka oleh Wali Kota Makassar yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan. Terdapat juga penandatanganan berita acara Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan dari masyarakat.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

8 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.