Connect with us

Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023

Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Perkuat Diplomasi Keagamaan Global, Tenaga Ahli Ungkap Peran Strategis Menag RI di Forum Internasional

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Peran Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam forum-forum internasional kian mendapat pengakuan luas. Hal ini tidak lepas dari kontribusi pemikiran keagamaan yang dinilai relevan dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan global, khususnya dalam membangun harmoni dan moderasi beragama.

Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin M. Yapid, menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas strategis Menteri Agama, terutama dalam memperluas jejaring dan kerja sama internasional. Ia menyampaikan bahwa sebagai tenaga ahli, dirinya bersama tim turut membantu pekerjaan Menteri Agama dalam membangun komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Menurutnya, pemikiran-pemikiran Menteri Agama RI memiliki nilai universal yang penting untuk diperkenalkan di tingkat global. Gagasan tentang moderasi beragama, toleransi, hingga pendekatan ekoteologi dinilai mampu menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam percaturan dunia.

“Bagi saya, pemikiran-pemikiran Pak Menag sangat penting untuk diperkenalkan ke luar negeri. Ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai keislaman yang moderat dapat menjadi solusi bagi dunia,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsistensi Menteri Agama dalam mengangkat isu-isu strategis tersebut membuatnya kerap dilibatkan dalam berbagai konferensi internasional. Kehadiran Menag RI sebagai pembicara dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan atas kapasitas intelektual dan pengalaman yang dimiliki.

“Sehingga dalam setiap konferensi internasional, Pak Menteri Agama selalu dilibatkan dan diundang menjadi pembicara. Ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau mendapat tempat di tingkat global,” lanjutnya.

Lebih jauh, keterlibatan aktif Menteri Agama RI di berbagai forum internasional juga menjadi bagian dari diplomasi keagamaan Indonesia. Upaya ini dinilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang mampu menghadirkan wajah Islam yang damai dan inklusif.

Melalui dukungan tenaga ahli dan tim kerja sama luar negeri, Kementerian Agama RI terus mendorong peningkatan peran Indonesia dalam dialog antaragama dan kerja sama global, sekaligus memperluas pengaruh pemikiran keislaman moderat di kancah internasional.

Continue Reading

Trending