Connect with us

Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023

Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

TP PKK Bantaeng Gali Inspirasi Program Unggulan dari Keberhasilan TP PKK Makassar di HKG

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Rombongan TP PKK Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bantaeng, Andi Raodhayanti, melakukan kunjungan studi tiru ke TP PKK Kota Makassar, Senin (23/12/2024).

Kunjungan tersebut menjadi momen pembelajaran sekaligus ajang untuk mempererat hubungan antara kedua pihak.

Setibanya di Kantor TP PKK Kota Makassar, rombongan dari Bantaeng disambut dengan hangat meskipun cuaca hujan.

Sekretaris TP PKK Kabupaten Bantaeng, Sitti Ramlah, menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang luar biasa dari tuan rumah.

Dalam sambutannya, Sitti Ramlah menjelaskan alasan TP PKK Bantaeng memilih Kota Makassar sebagai tujuan studi tiru.

Menurutnya, capaian luar biasa TP PKK Kota Makassar dalam ajang Hari Kesatuan Gerak PKK di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini, di mana hampir semua kategori juara berhasil diraih, menjadi inspirasi tersendiri bagi TP PKK Kabupaten Bantaeng.

“Kami memilih PKK Makassar karena di HKG tahun ini, semua juara diborong oleh PKK Makassar,” katanya.

Sebelumnya, rombongan berencana untuk mengunjungi Lorong PKK, namun terpaksa dibatalkan karena cuaca hujan.

Kendati demikian, rombongan tetap terkesan dengan Kantor TP PKK Kota Makassar yang dinilai sangat representatif. Sitti Ramlah pun berharap Kabupaten Bantaeng bisa memiliki kantor PKK yang serupa di masa depan.

“Bangunan ini luar biasa, jadi kenangan Ibu Indira untuk PKK Makassar. Kami juga bermimpi semoga Bantaeng juga akan ada kantor seperti ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sitti Ramlah juga menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari TP PKK Kota Makassar tentang pengimplementasian 10 program pokok PKK.

“Kami mau belajar bagaimana lorong di setiap wilayah itu diberdayakan. Kami saja yang bgtu luas lahannya, lahan pekarangan belum dimaksimalkan, tapi di Makassar, lahan tidak luas tapi bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, TP PKK Bantaeng juga ingin mempelajari berbagai program unggulan dari setiap pokja. Beberapa di antaranya adalah sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) dari Pokja 1, pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pokja 2, program Aku Hatinya PKK dari Pokja 3, serta penanganan bencana dan stunting dari Pokja 4.

Perhatian TP PKK Bantaeng juga tertuju pada keberhasilan TP PKK Makassar dalam memanfaatkan data dasawisma yang telah mencapai 13 ribu data.

Mereka ingin mempelajari bagaimana Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK di Makassar bisa berjalan efektif di setiap kelurahan.

“Kami ingin belajar bagaimana SIM PKK itu bisa berjalan di setiap kelurahan di Makassar,” pungkas Sitti Ramlah.

Menanggapi pertanyaan dari salah satu anggota rombongan terkait bagaimana cara mengajak dan melibatkan masyarakat untuk berbenah melalui program-program PKK, Ketua 4 TP PKK Kota Makassar, dr. Khadijah Iriani, memberikan penjelasan.

Dia menekankan pentingnya peran dan komitmen pimpinan dalam menjalankan program-program PKK.

“Untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam setiap program, yang paling dibutuhkan adalah komitmen pimpinan. Kalau pimpinan tidak komitmen, program tidak akan berjalan. Kebetulan kami dapat pimpinan, Pak Danny Pomanto dan Ibu Indira, yang sangat komitmen dan inovasinya luar biasa,” jelasnya.

Dia menambahkan, langkah awal yang dilakukan TP PKK Kota Makassar adalah memanfaatkan program Sentuh Hati yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Program ini memang dirancang agar masyarakat merasakan bentuk perhatian pemerintah.

“Sehingga masyarakat merasa ada bentuk perhatian pemerintah. Semua kemudahan dalam pelayanan, dijemput bola oleh RT/RW sehingga masyarakat mau terlibat,” paparnya.

Selama kunjungan, rombongan TP PKK Bantaeng juga menyempatkan diri untuk melihat-lihat buku-buku administrasi milik TP PKK Kota Makassar, papan informasi program kerja, serta sejumlah produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM dan UP2K.

Produk-produk tersebut meliputi kerajinan tangan hingga kuliner olahan yang menjadi bukti pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Makassar. (*)

Continue Reading

Trending