Connect with us

Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023

Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Tak Pernah Usai: Sehari Semalam Menjadi Irwan Bachri Syam

Published

on

Kitasulsel—Luwutimur—Ada yang berubah dari cara sebagian masyarakat memandang seorang kepala daerah. Bukan lagi sekadar soal kebijakan, program, atau pidato resmi. Tapi tentang ketahanan—tentang bagaimana seseorang menjalani hari yang seolah tak pernah selesai.

Di Luwu Timur, nama Irwan Bachri Syam kini kerap disebut dengan nada yang lebih lirih—campuran antara kagum dan haru.

“Jaga kesehatan, Pak Bupati…”

Kalimat itu bukan sekadar sapaan. Ia lahir dari pemandangan yang berulang: seorang pemimpin yang nyaris tak punya jeda.

Pagi itu dimulai seperti biasa—rapat di gedung DPR. Agenda padat, pembahasan serius. Namun itu baru awal. Selepasnya, langkah tak berhenti. Pintu ruang kerja terbuka, tamu datang silih berganti. Wajah-wajah penuh harap, membawa persoalan, aspirasi, dan cerita.

Belum selesai satu, datang lagi yang lain.

Waktu bergulir ke siang. Di sela kesibukan, ia menyempatkan diri sholat berjamaah di masjid. Singkat, khusyuk, lalu kembali pada rutinitas: menerima tamu lagi.

Sore menjelang, langkah yang sama terulang. Sholat Ashar, lalu kembali ke kursi kerja. Tak ada tanda melambat.

“Jadi bupati itu berat… biar Pak Irwan Bachri Syam saja,” celetuk seorang warga setengah bercanda, setengah takjub.

Karena memang, tak semua orang sanggup menjalani ritme seperti itu.

Menjelang malam, agenda belum juga usai. Rapat mendadak muncul. Setelahnya, sholat Magrib di musholla. Namun alih-alih beristirahat, ia kembali menemui rombongan tamu yang telah menunggu.

Dan bahkan setelah itu—masih ada lagi.

“Pagi, siang, sore, malam… beliau terus. Tidak ada shift. Tidak ada bupati pengganti,” cerita seorang warga yang menyaksikan langsung.

Ajudan boleh bergantian. Tapi seorang bupati—tak punya “stuntman”.

Lelah? Tentu itu pertanyaan yang wajar. Tapi yang tampak justru sebaliknya: energi yang seperti tak habis.

Mungkin, bagi sebagian orang, ini bukan semata soal fisik. Ada yang melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang lebih dalam.

“Mungkin itu kelebihan yang Allah berikan… karena beliau mengurusi begitu banyak orang,” ujar seorang warga dengan nada reflektif.

Kisah-kisah kecil seperti itu terus beredar. Tentang bagaimana satu teguran ringan soal kehadiran pegawai di waktu sholat bisa langsung mengubah suasana.

Hari itu, ketika waktu Ashar tiba, masjid nyaris tak mampu menampung jamaah.

Cukup sekali bicara—dan semua tergerak.

Sederhana, tapi mengena.

Malam kian larut. Namun bagi Irwan, hari belum benar-benar selesai. Informasi dari humas menyebutkan, esok pagi ia harus bertolak ke Makassar. Agenda baru sudah menunggu.

Artinya, waktu istirahat kembali menjadi barang langka.

Dan di tengah semua itu, masyarakat hanya bisa mengirim doa yang sederhana:

“Jaga kesehatan, Pak Bupati.”

Karena di balik jabatan yang terlihat kokoh, ada manusia yang terus berjalan, menembus batas waktu—demi mereka yang dipimpinnya.

Dan mungkin benar, menjadi bupati itu berat.

Tidak semua orang sanggup.

Continue Reading

Trending