Connect with us

Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023

Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Pimpin Upacara Bulan K3 Nasional 2026 di PT Vale Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, memimpin langsung Upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 tingkat Kabupaten Luwu Timur yang digelar di Area Parkir Main Office Plant Site PT. Vale Indonesia, Tbk., Senin (12/01/2026).

Peringatan Bulan K3 yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan untuk melindungi pekerja, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Tahun ini, Bulan K3 Nasional mengusung tema: “Membangun Ekosistem Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.” Tema tersebut dinilai relevan dengan karakteristik Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan strategis nasional.

Dalam amanatnya, Bupati Irwan menegaskan bahwa peringatan Bulan K3 tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya keselamatan kerja.

“Ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi harus kita maknai sebagai komitmen bersama. Setiap kecelakaan kerja harus menjadi sinyal untuk memperbaiki sistem dan budaya kerja,” tegas Bupati Irwan.

Menurutnya, keselamatan harus menjadi bagian dari kehidupan kerja sehari-hari, khususnya di lingkungan operasional PT Vale Indonesia yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Sistem yang baik harus dibarengi dengan perilaku kerja yang disiplin dan saling peduli. Melalui momentum Bulan K3 ini, mari kita perkuat komitmen menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap aktivitas kerja,” lanjutnya.

Bupati Irwan juga mendorong seluruh pekerja dan mitra kerja untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur K3, aktif melaporkan potensi bahaya, serta membangun budaya kerja yang saling mengingatkan dan saling melindungi.

“Keselamatan bukan hanya untuk hari ini, tapi tentang memastikan kita semua bisa pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada PT Vale Indonesia, Tbk. atas komitmen dan capaian positif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah operasionalnya.

“Kami dari Pemerintah Daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Vale atas capaian K3 yang terjaga dengan baik. Ini bukan hanya prestasi perusahaan, manajemen, dan karyawan, tetapi juga prestasi masyarakat Luwu Timur,” pungkasnya.

Mengakhiri amanatnya, Bupati Irwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap terus berkolaborasi dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, khususnya PT Vale Indonesia yang dinilainya memiliki peran penting dan tidak terpisahkan dari perjalanan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Upacara peringatan Bulan K3 Nasional 2026 ini diharapkan menjadi penguat komitmen lintas sektor dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif demi keberlanjutan pembangunan daerah dan nasional.

Continue Reading

Trending