Danny Pomanto Berbagi Strategi Hadapi Resesi Ekonomi 2023 Bersama KEPMI Bone

Published

3 tahun ago

26 Februari 2023

Kitasulsel—Bone-Ketua IKA UNHAS Wilayah Sulawesi Selatan yang juga Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berbagi strategi menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023 bersama KEPMI Bone dalam dialog publik bertema “Resesi Ekonomi : Ancaman dan tantangan perekonomian Bone”, di Cafe Chills Bone, Minggu (26/02/2023).

Danny menjelaskan pasca pandemi Covid 19 dunia mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Krisis pangan dan energi terjadi yang mengakibatkan inflasi meningkat dan membuat pertumbuhan ekonomi lambat bergerak naik.

Karenanya, di hadapan para mahasiswa dan tokoh pemuda, Danny Pomanto membagikan strategi yang diterapkannya di Kota Makassar dalam menghadapi persoalan inflasi itu.

Pertama, ia menggelar Pasar Murah Kontainer. Dimana pasar murah tersebut menghadirkan tiga komoditi kebutuhan masyarakat yakni gula, beras dan minyak.

Mengapa digelar di Kontainer? Karena kontainer hadir di 153 kelurahan yang dimana memudahkan akses masyarakat untuk membeli kebutuhannya.

Harga tiga komoditi ini lebih murah dari harga pasaran. Pasalnya, di pasar tradisional ada beberapa oknum yang sengaja menaikkan harga.

“Itu yang kita mau perlihatkan tapi kita tidak mematikan fungsi pasar. Cuman mau memberantas oknum yang menaikkan harga semena-mena. Saya mau perjelas kontainer ini banyak yang hujat ternyata ini fungsinya banyak untuk jangka panjang. Terbukti sekarang ramai dikunjungi masyarakat,” ucapnya.

Ke dua, Danny menyebut peran Ojol day yang diinisiasi Danny dan dilaksanakan oleh ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa mampu menghemat 100 ribu liter bahan bakar.

Ini menunjukkan berinisiasi dan berinovasi jauh lebih menguntungkan dari pada duduk meratapi nasib dan tidak bergerak mencari solusi.

“Saya yakin cara itu bisa membuat angka inflasi turun menjadi 3 persen dimana sebelumnya berada di angka 5 persen. Apalagi baru-baru ini kita canangkan program Satu Juta Polybag, Gerakan Terus Menanam. Dua komoditi, cabai dan bawang merah yang dianggap menjadi salah satu penyumbang lonjakan inflasi,” paparnya.

Salah seorang peserta dialog publik yang juga akademisi, Ikhsan mengajukan pertanyaan kepada Danny. Katanya, bagaimana cara membangun daerah di tengah ancaman resesi.

“Ancaman resesi begitu nyata, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk membangun kampung halaman saya di Bone?” tanyanya.

Danny dengan spontan menjawab jangan menunggu untuk dilibatkan dalam menumbuhkan perekonomian di kampung halaman.

“Kita harus berinisiasi paling tidak untuk skala kecil yakni untuk keluarga kita dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara pemanfaatan tanah dan menanam. Mulai dari yang kecil-kecil dulu,” jelasnya.

Danny menyebutkan istilah mangkok emas dari kehidupan yakni tanah subur. Di mana tanah subur adalah aset yang paling besar dan kerap diperebutkan. Apalagi dunia saat ini mengalami kondisi krisis pangan.

Di akhir dialog Danny banyak mendapat apresiasi dari tokoh pemuda setempat. Danny pun berpesan jangan banyak mengeluh dan cari solusi untuk memajukan tanah kelahiran dalam hal ini Kabupaten Bone.

NEWS

OJK Bantah Isu Bank Asing Ramai-Ramai Tarik Dana dari Indonesia

Published

2 jam ago

8 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah kabar yang menyebut bank-bank besar asing ramai-ramai menarik dana dari Indonesia. OJK menilai informasi tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pengiriman dana oleh bank asing ke kantor pusat merupakan praktik bisnis yang lazim, terutama dalam bentuk distribusi keuntungan hasil investasi.

“Enggak benar itu sebetulnya, itu sebenarnya terlalu berlebihan. Kalau orang investasi di Indonesia, dia mengirimkan ke sana itu keuntungannya, ya itu sesuatu yang wajar dilakukan,” ujar Dian kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurut Dian, setiap investor memiliki hak untuk memindahkan atau mengirimkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya di Indonesia ke negara asal. Praktik tersebut merupakan bagian dari mekanisme investasi yang berlaku secara umum.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses pengiriman dana ke luar negeri tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Yang tidak boleh itu kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, melakukan transaksi yang tidak benar untuk mengirimkan ke luar. Kapan dilakukan, tahapannya seperti apa itu sudah diatur atas persetujuan kita. Jadi enggak ada sesuatu yang aneh,” jelasnya.

Dian menambahkan, praktik repatriasi laba oleh bank asing bukanlah fenomena baru. Menurutnya, bank-bank asing yang telah lama beroperasi di Indonesia juga telah melakukan hal serupa selama bertahun-tahun sebagai bagian dari aktivitas bisnis yang normal.

“Itu sebenarnya sesuatu yang normal dari dulu. Mereka investasi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu dan itu merupakan praktik yang biasa,” katanya.

Sebelumnya, tiga bank asing besar yang beroperasi di Indonesia, yakni Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC, dilaporkan mengirimkan dana sekitar Rp11,5 triliun atau setara USD637,96 juta kepada perusahaan induknya sepanjang periode 2024–2025.

Berdasarkan analisis laporan keuangan yang dikutip dari Japan News, nilai dana yang direpatriasi tersebut bahkan sedikit lebih besar dibandingkan total laba yang dibukukan ketiga bank tersebut selama periode yang sama.

Standard Chartered disebut menjadi bank dengan nilai repatriasi terbesar dibandingkan laba tahunannya, memanfaatkan akumulasi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara Citigroup dilaporkan mengirimkan hampir seluruh laba gabungannya selama 2024–2025 ke perusahaan induk, sedangkan HSBC merepatriasi hampir Rp3 triliun meski laba bersih yang diperoleh pada tahun sebelumnya berada di bawah angka tersebut.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa pengiriman keuntungan kepada perusahaan induk merupakan praktik yang sah selama dilakukan sesuai regulasi dan tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum maupun transaksi ilegal. OJK juga memastikan pengawasan terhadap arus dana lintas negara tetap dilakukan secara ketat guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.