Danny Pomanto Berbagi Strategi Hadapi Resesi Ekonomi 2023 Bersama KEPMI Bone

Published

3 tahun ago

26 Februari 2023

Kitasulsel—Bone-Ketua IKA UNHAS Wilayah Sulawesi Selatan yang juga Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berbagi strategi menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023 bersama KEPMI Bone dalam dialog publik bertema “Resesi Ekonomi : Ancaman dan tantangan perekonomian Bone”, di Cafe Chills Bone, Minggu (26/02/2023).

Danny menjelaskan pasca pandemi Covid 19 dunia mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Krisis pangan dan energi terjadi yang mengakibatkan inflasi meningkat dan membuat pertumbuhan ekonomi lambat bergerak naik.

Karenanya, di hadapan para mahasiswa dan tokoh pemuda, Danny Pomanto membagikan strategi yang diterapkannya di Kota Makassar dalam menghadapi persoalan inflasi itu.

Pertama, ia menggelar Pasar Murah Kontainer. Dimana pasar murah tersebut menghadirkan tiga komoditi kebutuhan masyarakat yakni gula, beras dan minyak.

Mengapa digelar di Kontainer? Karena kontainer hadir di 153 kelurahan yang dimana memudahkan akses masyarakat untuk membeli kebutuhannya.

Harga tiga komoditi ini lebih murah dari harga pasaran. Pasalnya, di pasar tradisional ada beberapa oknum yang sengaja menaikkan harga.

“Itu yang kita mau perlihatkan tapi kita tidak mematikan fungsi pasar. Cuman mau memberantas oknum yang menaikkan harga semena-mena. Saya mau perjelas kontainer ini banyak yang hujat ternyata ini fungsinya banyak untuk jangka panjang. Terbukti sekarang ramai dikunjungi masyarakat,” ucapnya.

Ke dua, Danny menyebut peran Ojol day yang diinisiasi Danny dan dilaksanakan oleh ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa mampu menghemat 100 ribu liter bahan bakar.

Ini menunjukkan berinisiasi dan berinovasi jauh lebih menguntungkan dari pada duduk meratapi nasib dan tidak bergerak mencari solusi.

“Saya yakin cara itu bisa membuat angka inflasi turun menjadi 3 persen dimana sebelumnya berada di angka 5 persen. Apalagi baru-baru ini kita canangkan program Satu Juta Polybag, Gerakan Terus Menanam. Dua komoditi, cabai dan bawang merah yang dianggap menjadi salah satu penyumbang lonjakan inflasi,” paparnya.

Salah seorang peserta dialog publik yang juga akademisi, Ikhsan mengajukan pertanyaan kepada Danny. Katanya, bagaimana cara membangun daerah di tengah ancaman resesi.

“Ancaman resesi begitu nyata, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk membangun kampung halaman saya di Bone?” tanyanya.

Danny dengan spontan menjawab jangan menunggu untuk dilibatkan dalam menumbuhkan perekonomian di kampung halaman.

“Kita harus berinisiasi paling tidak untuk skala kecil yakni untuk keluarga kita dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara pemanfaatan tanah dan menanam. Mulai dari yang kecil-kecil dulu,” jelasnya.

Danny menyebutkan istilah mangkok emas dari kehidupan yakni tanah subur. Di mana tanah subur adalah aset yang paling besar dan kerap diperebutkan. Apalagi dunia saat ini mengalami kondisi krisis pangan.

Di akhir dialog Danny banyak mendapat apresiasi dari tokoh pemuda setempat. Danny pun berpesan jangan banyak mengeluh dan cari solusi untuk memajukan tanah kelahiran dalam hal ini Kabupaten Bone.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

3 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.