Danny Pomanto Berbagi Strategi Hadapi Resesi Ekonomi 2023 Bersama KEPMI Bone

Published

3 tahun ago

26 Februari 2023

Kitasulsel—Bone-Ketua IKA UNHAS Wilayah Sulawesi Selatan yang juga Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berbagi strategi menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023 bersama KEPMI Bone dalam dialog publik bertema “Resesi Ekonomi : Ancaman dan tantangan perekonomian Bone”, di Cafe Chills Bone, Minggu (26/02/2023).

Danny menjelaskan pasca pandemi Covid 19 dunia mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Krisis pangan dan energi terjadi yang mengakibatkan inflasi meningkat dan membuat pertumbuhan ekonomi lambat bergerak naik.

Karenanya, di hadapan para mahasiswa dan tokoh pemuda, Danny Pomanto membagikan strategi yang diterapkannya di Kota Makassar dalam menghadapi persoalan inflasi itu.

Pertama, ia menggelar Pasar Murah Kontainer. Dimana pasar murah tersebut menghadirkan tiga komoditi kebutuhan masyarakat yakni gula, beras dan minyak.

Mengapa digelar di Kontainer? Karena kontainer hadir di 153 kelurahan yang dimana memudahkan akses masyarakat untuk membeli kebutuhannya.

Harga tiga komoditi ini lebih murah dari harga pasaran. Pasalnya, di pasar tradisional ada beberapa oknum yang sengaja menaikkan harga.

“Itu yang kita mau perlihatkan tapi kita tidak mematikan fungsi pasar. Cuman mau memberantas oknum yang menaikkan harga semena-mena. Saya mau perjelas kontainer ini banyak yang hujat ternyata ini fungsinya banyak untuk jangka panjang. Terbukti sekarang ramai dikunjungi masyarakat,” ucapnya.

Ke dua, Danny menyebut peran Ojol day yang diinisiasi Danny dan dilaksanakan oleh ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa mampu menghemat 100 ribu liter bahan bakar.

Ini menunjukkan berinisiasi dan berinovasi jauh lebih menguntungkan dari pada duduk meratapi nasib dan tidak bergerak mencari solusi.

“Saya yakin cara itu bisa membuat angka inflasi turun menjadi 3 persen dimana sebelumnya berada di angka 5 persen. Apalagi baru-baru ini kita canangkan program Satu Juta Polybag, Gerakan Terus Menanam. Dua komoditi, cabai dan bawang merah yang dianggap menjadi salah satu penyumbang lonjakan inflasi,” paparnya.

Salah seorang peserta dialog publik yang juga akademisi, Ikhsan mengajukan pertanyaan kepada Danny. Katanya, bagaimana cara membangun daerah di tengah ancaman resesi.

“Ancaman resesi begitu nyata, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk membangun kampung halaman saya di Bone?” tanyanya.

Danny dengan spontan menjawab jangan menunggu untuk dilibatkan dalam menumbuhkan perekonomian di kampung halaman.

“Kita harus berinisiasi paling tidak untuk skala kecil yakni untuk keluarga kita dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara pemanfaatan tanah dan menanam. Mulai dari yang kecil-kecil dulu,” jelasnya.

Danny menyebutkan istilah mangkok emas dari kehidupan yakni tanah subur. Di mana tanah subur adalah aset yang paling besar dan kerap diperebutkan. Apalagi dunia saat ini mengalami kondisi krisis pangan.

Di akhir dialog Danny banyak mendapat apresiasi dari tokoh pemuda setempat. Danny pun berpesan jangan banyak mengeluh dan cari solusi untuk memajukan tanah kelahiran dalam hal ini Kabupaten Bone.

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

5 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.