Danny Pomanto Berbagi Strategi Hadapi Resesi Ekonomi 2023 Bersama KEPMI Bone

Published

3 tahun ago

26 Februari 2023

Kitasulsel—Bone-Ketua IKA UNHAS Wilayah Sulawesi Selatan yang juga Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berbagi strategi menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023 bersama KEPMI Bone dalam dialog publik bertema “Resesi Ekonomi : Ancaman dan tantangan perekonomian Bone”, di Cafe Chills Bone, Minggu (26/02/2023).

Danny menjelaskan pasca pandemi Covid 19 dunia mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Krisis pangan dan energi terjadi yang mengakibatkan inflasi meningkat dan membuat pertumbuhan ekonomi lambat bergerak naik.

Karenanya, di hadapan para mahasiswa dan tokoh pemuda, Danny Pomanto membagikan strategi yang diterapkannya di Kota Makassar dalam menghadapi persoalan inflasi itu.

Pertama, ia menggelar Pasar Murah Kontainer. Dimana pasar murah tersebut menghadirkan tiga komoditi kebutuhan masyarakat yakni gula, beras dan minyak.

Mengapa digelar di Kontainer? Karena kontainer hadir di 153 kelurahan yang dimana memudahkan akses masyarakat untuk membeli kebutuhannya.

Harga tiga komoditi ini lebih murah dari harga pasaran. Pasalnya, di pasar tradisional ada beberapa oknum yang sengaja menaikkan harga.

“Itu yang kita mau perlihatkan tapi kita tidak mematikan fungsi pasar. Cuman mau memberantas oknum yang menaikkan harga semena-mena. Saya mau perjelas kontainer ini banyak yang hujat ternyata ini fungsinya banyak untuk jangka panjang. Terbukti sekarang ramai dikunjungi masyarakat,” ucapnya.

Ke dua, Danny menyebut peran Ojol day yang diinisiasi Danny dan dilaksanakan oleh ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa mampu menghemat 100 ribu liter bahan bakar.

Ini menunjukkan berinisiasi dan berinovasi jauh lebih menguntungkan dari pada duduk meratapi nasib dan tidak bergerak mencari solusi.

“Saya yakin cara itu bisa membuat angka inflasi turun menjadi 3 persen dimana sebelumnya berada di angka 5 persen. Apalagi baru-baru ini kita canangkan program Satu Juta Polybag, Gerakan Terus Menanam. Dua komoditi, cabai dan bawang merah yang dianggap menjadi salah satu penyumbang lonjakan inflasi,” paparnya.

Salah seorang peserta dialog publik yang juga akademisi, Ikhsan mengajukan pertanyaan kepada Danny. Katanya, bagaimana cara membangun daerah di tengah ancaman resesi.

“Ancaman resesi begitu nyata, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk membangun kampung halaman saya di Bone?” tanyanya.

Danny dengan spontan menjawab jangan menunggu untuk dilibatkan dalam menumbuhkan perekonomian di kampung halaman.

“Kita harus berinisiasi paling tidak untuk skala kecil yakni untuk keluarga kita dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara pemanfaatan tanah dan menanam. Mulai dari yang kecil-kecil dulu,” jelasnya.

Danny menyebutkan istilah mangkok emas dari kehidupan yakni tanah subur. Di mana tanah subur adalah aset yang paling besar dan kerap diperebutkan. Apalagi dunia saat ini mengalami kondisi krisis pangan.

Di akhir dialog Danny banyak mendapat apresiasi dari tokoh pemuda setempat. Danny pun berpesan jangan banyak mengeluh dan cari solusi untuk memajukan tanah kelahiran dalam hal ini Kabupaten Bone.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

10 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.