Connect with us

Andi Aslam Patonangi Hadiri Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menghadiri Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur, Senin, 27 Februari 2023.

Acara yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Harian Satu FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman, serta Sekertaris Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisal Nurofiq.

Dalam kesempatan itu, Andi Aslam mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan berbagai langkah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target makro nasional sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan 43,2 persen dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030 yang akan datang.

“Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, sekaligus aksi mitigasi atas perubahan iklim,” ucapnya.

Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, lanjutnya, Provinsi Sulsel memasang target 3,56 juta ton CO2 Ekuivalen dari berbagai kegiatan di sektor strategis. Seperti sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, pengelolaan limbah serta kelautan dan pesisir yang dalam empat tahun terakhir telah melakukan aksi penurunan emisi sebanyak 1,36 juta ton CO2 Ekuivalen.

Tidak hanya itu, kata Andi Aslam, menindaklanjuti nota kesepahaman pembangunan rendah karbon, maka Pemerintah Provinsi Sulsel telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Gas Rumah Kaca.

“Pemerintah Sulsel juga telah melakukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim dengan menggunakan sistem pemantau, pelaporan, dan evaluasi online dan pada tahun 2019 sistem ini telah bertransformasi menjadi sistem aplikasi perencanaan dan pemantauan aksi pembangkangan rendah karbon,” tegasnya.

Aplikasi ini hadir untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan aksi-aksi pembangunan rendah karbon yang sudah terintegrasi dengan sistem verifikasi nasional.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Harian Satu FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, kepada media menjelaskan, ada tiga aksi yang harus dijalankan untuk mewujudkan FOLU Net Sink 2030.

“Utamanya kita bisa mewujudkan FOLU Net Sink ini ada tiga aksi, aksi pengurangan emisi, aksi mempertahankan hutan-hutan kita, dan aksi menambah tutupan hutan kita,” jelasnya.

Ruandha mengurai ketiga aksi tersebut, yakni aksi penurunan emisi yang dilakukan dengan mengurangi deforestasi seminimal mungkin serta menjaga agar tidak terjadinya kembali kebakaran hutan.

“Upaya berikutnya yang cukup signifikan kita menjaga hutan-hutan kita, karena terbukti membangun hutan itu jauh lebih sulit dari pada mempertahankan. Oleh karena itu yang kita upayakan adalah mempertahankan hutan-hutan kita,” ungkapnya.

Mempertahankan hutan, lanjut Ruandha, diantaranya dengan melakukan patroli, pendekatan hukum, pemantauan dengan baik. sehingga hutan di Indonesia bisa tetap terjaga dengan baik.

“Aksi yang ketiga yang harus diimplementasikan di daerah adalah dengan aksi peningkatan serapan emisi,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Satpol PP

Buka Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Satpol PP Kota Makassar, Muh. Yasir Tekankan Optimalisasi Penegakan Perda

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah serta Konsultasi Publik di Hotel Arthama pada Jumat (7/2/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir.

Dalam sambutannya, Yasir menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Satpol PP sangat vital dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) serta memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berjalan dengan baik.

“Satpol PP adalah ujung tombak dari penegak perda maupun peraturan wali kota untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Yasir mengatakan bahwa forum ini menjadi wadah penting bagi Satpol PP serta stakeholder untuk menyelaraskan strategi dan program sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum.

“Forum ini sangat penting untuk menyelaraskan program kerja sehingga penegakkan perda semakin optimal. Jadi koordinasi yang baik akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan,” jelasnya.

Ia berharap melalui forum ini, Satpol PP Kota Makassar dapat meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya.

“Dengan demikian, ketertiban dan keamanan di Kota Makassar dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Kota Makassar, Hasanuddin, menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum untuk meningkatkan kinerja Satpol PP.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan peraturan daerah. Melalui konsultasi publik, semoga dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia berharap melalui forum ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel